PKC PMII Lampung dan Cabang Se-Lampung Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Pematang Pasir: Implementasi Tri Hablum dalam Aksi Nyata Lingkungan

Lampung Selatan, Minggu 17 Mei 2026 – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Lampung bersama seluruh Pengurus Cabang PMII se-Lampung menggelar aksi lingkungan bertajuk _“Shodaqoh Oksigen: Tanam Mangrove untuk Kehidupan”_ di pesisir Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan ini melibatkan lebih dari 200 kader PMII dari 8 cabang se-Lampung dan dipimpin langsung oleh Ketua PKC PMII Lampung, *M. Yusuf Kurniawan*. Aksi ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan ekologi dalam kerja-kerja kerakyatan.

1. Latar Belakang dan Urgensi KegiatanDesa Pematang Pasir dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi salah satu wilayah pesisir Lampung Selatan yang mengalami abrasi dan degradasi ekosistem mangrove dalam 5 tahun terakhir. Hilangnya tutupan mangrove berdampak langsung pada meningkatnya intrusi air laut, berkurangnya hasil tangkapan nelayan, dan kerentanan permukiman warga terhadap gelombang pasang.

Menjawab persoalan tersebut, PKC PMII Lampung menginisiasi penanaman 5.000 bibit mangrove sebagai bentuk _shodaqoh oksigen_ bagi masyarakat dan lingkungan. Pemilihan mangrove didasarkan pada fungsi ekologisnya yang ganda: menyerap karbon, menahan abrasi, dan menjadi habitat biota laut yang menopang ekonomi pesisir.

2. Kolaborasi Lintas ElemenKeberhasilan kegiatan tidak lepas dari kolaborasi yang dibangun sejak tahap perencanaan. Hadir dalam kegiatan:

– Alumni PMII Lampung yang memberikan dukungan turun langsung menanam

– Pemerintah Desa Pematang Pasir, dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat desa, yang memfasilitasi lokasi dan mobilisasi warga

– Masyarakat Desa Pematang Pasir, terutama kelompok nelayan dan ibu-ibu pesisir

– Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang menyediakan bibit mangrove dan memberikan pendampingan teknis penanamanKetua Pelaksana Kegiatan, M. Munif Jazuli, menekankan pentingnya kerja kolektif ini.

“Kami tidak ingin kegiatan ini berhenti pada seremoni. Sejak awal kami libatkan desa dan dinas agar ada tanggung jawab bersama dalam perawatan pasca tanam. Ini kerja kader, alumni, pemerintah, dan warga. Tanpa itu, 5.000 bibit ini tidak akan bertahan,” ujarnya di sela kegiatan.

3. Kerangka Nilai: Habluminannas, Habluminalalam, HabluminallahKegiatan ini diusung dengan tema “Habluminannas, Habluminalalam, Habluminallah” sebagai kerangka ideologis aksi kader PMII Lampung:

Habluminannas – Hubungan dengan Sesama Manusia Gotong royong lintas elemen menunjukkan bahwa gerakan lingkungan tidak bisa dijalankan sendiri. PMII hadir sebagai jembatan yang menyatukan kader, alumni, pemerintah, dan masyarakat dalam satu tujuan: menjaga ruang hidup bersama.

Habluminalalam – Hubungan dengan Alam Penanaman mangrove adalah bentuk konkret tanggung jawab khalifah fil ardh. Kader PMII menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.

Habluminallah – Hubungan dengan Allah SWT Merawat ciptaan-Nya adalah ibadah sosial. Shodaqoh oksigen yang dilakukan diharapkan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama mangrove tumbuh dan memberi manfaat.

4. Dampak dan Rencana KeberlanjutanSebanyak 5.000 bibit mangrove jenis Rhizophora dan Avicennia ditanam di area seluas ±2 hektar di pesisir Desa Pematang Pasir. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, satu pohon mangrove dewasa mampu menyerap 10-12 kg CO₂ per tahun. Dengan demikian, potensi penyerapan karbon dari kegiatan ini mencapai ±55-60 ton CO₂ per tahun setelah 5-7 tahun pertumbuhan.

Untuk memastikan keberlanjutan, PKC PMII Lampung telah menyepakati 3 langkah tindak lanjut bersama Pemerintah Desa Pematang Pasir dan DLH Provinsi Lampung:

1. Monitoring bulanan terhadap pertumbuhan bibit selama 12 bulan pertama

2. Pembentukan Kelompok Kader Peduli Lingkungan di tingkat desa yang diisi kader PMII cabang Lampung Selatan dan warga setempat

3. Edukasi lingkungan bagi siswa-siswi SD dan SMP di Desa Pematang Pasir agar kesadaran ekologi tumbuh sejak dini

Ketua PKC PMII Lampung, M. Yusuf Kurniawan, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kritik konstruktif terhadap krisis iklim yang tidak cukup dijawab dengan wacana. “Kader PMII harus hadir di ruang-ruang persoalan rakyat. Krisis iklim adalah persoalan nyata di pesisir Lampung Selatan. Maka kami jawab dengan aksi nyata di lapangan. Ini amanah organisasi dan amanah agama,” tegasnya.

5. PenutupKegiatan _Shodaqoh Oksigen_ ini diharapkan menjadi model kolaborasi pentahelix antara mahasiswa, alumni, pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam menjawab tantangan lingkungan di wilayah pesisir. PKC PMII Lampung berkomitmen untuk melanjutkan program serupa di wilayah pesisir Lampung lainnya pada tahun 2026.

PKC PMII Lampung Gelar Movement Gathering dan Bakti Sosial di Desa Tejang Pulai Sebesi, serta Shodaqoh Oksigen, Angkat Nilai Tri Hablum

Lampung Selatan, 16 Mei 2026 – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia [PKC PMII] Lampung sukses menggelar Movement Gathering sekaligus Bakti Sosial pembagian sembako di Desa Tejang Pulai Sebesi, Lampung Selatan, pada Jumat-Sabtu, 15-16 Mei 2026.

Kedatangan rombongan pengurus PKC PMII Lampung disambut hangat oleh Kepala Desa Tejang Pulai Sebesi, perangkat desa, dan warga setempat.

Kegiatan dua hari ini dirancang sebagai wujud nyata nilai Tri Hablum: Habluminallah, Habluminannas, dan Habluminalalam. Seluruh rangkaian acara diarahkan untuk memperkuat hubungan vertikal dengan Allah, horizontal dengan sesama manusia, dan horizontal dengan alam.

Rangkaian Kegiatan:

1. Istigosah dan Doa Keselamatan Bangsa
   Acara dibuka dengan istigosah bersama warga dan kader PMII. Doa bersama dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, kedamaian daerah, dan keberkahan bagi masyarakat Desa Tejang Pulai Sebesi.
2. Bakti Sosial Pembagian Sembako
   Sebagai bentuk Habluminannas, PKC PMII Lampung menyalurkan paket sembako kepada warga pesisir yang membutuhkan. Aksi ini menjadi wujud kepedulian kader terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
3. Fun Game dan Konsolidasi Gerakan
   Sesi fun game digelar untuk membangun keakraban antar kader dan warga. Di sela kegiatan, dilakukan diskusi ringan terkait isu lingkungan pesisir dan penguatan konsolidasi gerakan mahasiswa di Lampung.
4. Penutup: Bakar Ikan dan Makan Bersama
   Rangkaian acara ditutup dengan kegiatan bakar ikan bersama warga di tepi pantai, dilanjutkan makan bersama. Momen ini menjadi simbol Habluminalalam dan Habluminannas yang menyatu: menjaga alam sekaligus merawat kebersamaan.

Ketua PKC PMII Lampung, M. Yusuf Kurniawan, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bukti bahwa gerakan mahasiswa harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa PMII hadir tidak hanya di forum diskusi, tapi juga di tengah masyarakat. Dari istigosah, bakti sosial, sampai makan bersama dengan warga, semua ini adalah ikhtiar kami menjalankan Tri Hablum secara utuh,” ujar M. Yusuf Kurniawan.

Kepala Desa Tejang Pulai Sebesi mengapresiasi penuh kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran PKC PMII Lampung membawa energi positif dan manfaat nyata bagi warga pesisir.

“Kami berterima kasih atas kepedulian adik-adik PMII Lampung. Doa bersama, bantuan sembako, dan kebersamaan saat bakar ikan membuat warga merasa diperhatikan. Semoga silaturahmi ini terus terjaga,” ujar Kepala Desa Tejang Pulai Sebesi.
Di hari minggu juga pengurus PMII Se-Provinsi Lampung akan melanjutkan kegiatan Shodaqoh Oksigen yaitu tanam Mangrove di Desa pematang pasir kecamatan Ketapang Lampung Selatan

PKC PMII Lampung berharap kegiatan ini dapat menjadi model gerakan mahasiswa yang seimbang: spiritual, sosial, dan ekologis, serta memperkuat sinergi antara kampus, mahasiswa, dan masyarakat pesisir Lampung Selatan.

Tenaga Pendamping Jadi Bagian Penguatan Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa penganggaran Tenaga Pendamping Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan daerah merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan, sinkronisasi kebijakan strategis, serta percepatan implementasi program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung.

Penunjukan Tenaga Pendamping dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung dan bersifat ad hoc serta memiliki fungsi membantu pelaksanaan kebijakan strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, harmonisasi program prioritas pembangunan, mendukung percepatan pelaksanaan program pada bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, menjelaskan bahwa struktur penganggaran belanja tenaga ahli dalam APBD Pemerintah Provinsi Lampung perlu dipahami secara utuh dan proporsional oleh masyarakat.

Menurutnya, kode rekening belanja tenaga ahli dengan nilai sekitar Rp16,5 miliar dalam APBD Provinsi Lampung bukan semata-mata diperuntukkan bagi honorarium Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan.

“Dari total nilai tersebut, alokasi anggaran tidak hanya diperuntukkan bagi Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan saja, tetapi juga mencakup kebutuhan tenaga profesional lintas bidang pada sejumlah OPD guna mendukung berbagai kebutuhan tenaga ahli sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Ia menerangkan, belanja tenaga ahli tersebut mencakup berbagai kebutuhan strategis pemerintahan, antara lain tenaga ahli laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), konsultan individual, tenaga ahli teknis pendukung pekerjaan fisik dan infrastruktur pada bidang pekerjaan umum, hingga dukungan profesional lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa nomenklatur belanja tenaga ahli merupakan pos anggaran yang digunakan lintas perangkat daerah sesuai kebutuhan teknis, administratif, dan profesional pemerintahan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai alokasi khusus bagi Tenaga Pendamping Gubernur semata.

Seluruh proses penganggaran dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan pengelolaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berada dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada prioritas pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan modern, dukungan tenaga profesional dan tenaga ahli merupakan bagian penting dalam penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan, percepatan sinkronisasi kebijakan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Keberadaan Tenaga Pendamping maupun tenaga ahli tidak menggantikan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan bersifat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan adaptif guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

135 Miliar Untuk Bangun Ruas Jalan Vital

TULANG BAWANG —– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan ground breaking pembangunan Jalan Provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir di Kabupaten Tulang Bawang, Senin (6/4/2026). Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin langsung kegiatan tersebut.

Pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer ini dialokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar dengan konstruksi rigid beton.

Ruas jalan ini menjadi akses vital bagi aktivitas pertanian dan perkebunan, seperti sawit, padi, dan karet. Selama sekitar 30 tahun, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan belum tersentuh pembangunan signifikan.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Selama 30 tahun, selama jalan ini ada, hari ini kita mulai pembangunannya. Semoga dengan terbangunnya jalan ini, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif dan perekonomian meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengakui adanya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, namun menegaskan bahwa proyek ini tetap menjadi prioritas.

“Kami bersama Pak Gubernur menghadapi berbagai tantangan fiskal, termasuk efisiensi anggaran. Namun, pembangunan jalan ini merupakan program prioritas yang alhamdulillah dapat terlaksana,” katanya.

Meski dalam kontrak pekerjaan ditargetkan selesai pada Desember 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penyelesaian. “Pak Gubernur menginstruksikan agar pekerjaan ini bisa selesai lebih cepat, dengan target September 2026,” tambah Jihan.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), UPTD, hingga kontraktor pelaksana, agar menjaga kualitas pekerjaan.

Ia menekankan pentingnya pembangunan jalan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya fungsi drainase dalam menjaga ketahanan jalan.

“Pastikan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Drainase harus berfungsi dengan baik agar jalan tidak cepat rusak. Mari kita gotong royong menjaga infrastruktur ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah menjelaskan bahwa total panjang ruas Gedong Aji–Umbul Mesir mencapai 31,5 kilometer, dengan 22,7 kilometer dalam kondisi rusak berat.

Ruas ini fokuskan pada kondisi jalan yang rusak parah yang membahayakan pengguna jalan, serta dapat memperlancar ditribusi hasil pertanian dan perkebunan pada daerah sekitar.

“Tahun 2026 ini kita tangani sepanjang 13 kilometer dan memiliki lebar 8 meter melalui dua paket pekerjaan dengan total anggaran Rp135 miliar. Insyaallah sisanya akan kita selesaikan pada tahun depan,” jelasnya.

Ia menambahkan, ruas tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan Tulang Bawang merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung.

“Jika kondisi jalan baik, ongkos produksi petani, termasuk distribusi gabah, dapat ditekan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Taufiqullah juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk mempercepat pengerjaan sesuai arahan gubernur.

“Kalau secara target penyelesaian didalam kontrak sampai Desember 2026, namun Pak Gubernur menginstruksikan harus segera lebih cepat September 2026, kita coba kebut mengejar ini,” katanya.

Pemprov Lampung Buka Ruang Kolaborasi, Mahasiswa Didorong Aktif Tentukan Arah Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dalam segala aspek pembangunan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Stadium General BEM Universitas Lampung (Unila) Periode 2026 yang mengusung tema ‘Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045’.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat ingin berkolaborasi. Kalian berhak menentukan Indonesia Emas itu akan jadi seperti apa,” ujar Gubernur.

Kegiatan dirangkaikan dengan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila Periode 2026, ditandai dengan serah terima jabatan dari Presiden BEM 2025, Muhammad Amar Fauzan, kepada Presiden BEM 2026 terpilih, Aditiya Putra Bayu.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan semata kekayaan sumber daya alam. Ia menyebut Provinsi Lampung saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dengan sekitar 71 persen penduduk berada pada usia produktif.

“Semakin tinggi kualitas SDM, semakin cepat peradaban itu maju. Mahasiswa menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia Emas 2045 akan ditentukan oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mahasiswa diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi daerah.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai social control. Ia mendorong mahasiswa untuk berani bersuara apabila kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

“Jika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, kalian wajib berbicara dan bersuara. Karena kebijakan hari ini menentukan nasib kalian 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Ia mengajak mahasiswa untuk aktif berorganisasi secara produktif, mengembangkan potensi diri, serta menjaga nilai etika, integritas, dan kebangsaan.

“Jadikan kampus sebagai ruang pembelajaran ke segala arah dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global,” ujarnya.

Presiden BEM Unila 2026, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa pihaknya akan memposisikan organisasi sebagai mitra kritis pemerintah.

“Kami tidak memposisikan diri sebagai oposisi, tetapi sebagai mitra kritis. Kami siap bersinergi jika kebijakan berpihak kepada rakyat, dan akan mengawal jika sebaliknya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya pola pikir kritis dan sistematis bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi kehidupan di luar kampus.

“Modal utama adalah kemampuan berpikir kritis dan mencari akar permasalahan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah lulus dari kampus,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional.

Event Justice Run 2026, Pemprov Lampung Gaungkan Pembangunan Berkeadilan dan Akses Infrastruktur

Bandar Lampung – Lapangan Korpri menjadi tempat diselenggarakannya perhelatan Justice Run 2026, dimana berkumpul ribuan pelari dari berbagai penjuru Lampung mengukuti event tersebut, Minggu (05/04/2026) pagi.

Lebih dari sekadar ajang adu kecepatan, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa setiap derap langkah di lintasan lari merupakan simbol perjuangan kolektif dalam mewujudkan keadilan yang merata di Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam pesannya menggarisbawahi bahwa keadilan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan kewajiban moral seluruh lapisan masyarakat.

“Keadilan adalah hak dasar setiap manusia dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga fisik, melainkan upaya kita membangun ruang publik yang sehat, baik secara jasmani maupun sosial,” tegas Gubernur.

Gubernur menganalogikan semangat para pelari dengan prinsip penegakan keadilan yang menuntut stamina, konsistensi, dan arah yang presisi.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata. Salah satunya melalui percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pemprov Lampung akan terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengonversi tren lari menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Event yang dikelola oleh RMB Event ini membagi konsentrasi massa ke dalam dua kategori utama yaitu Kategori 5K dan Kategori 10K.

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Gubernur Dorong Akselerasi Kinerja dan Inovasi

Bandar Lampung —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

​Pelantikan ini mencakup 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, 3 Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026, dan 12 Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah.

​”Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah adalah bagian dari dinamika kehidupan organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier,” ujar Sekdaprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

​Gubernur Lampung menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi target pembangunan.

“Kehadiran saudara-saudara di posisi yang baru ini adalah untuk menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Provinsi Lampung, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

​Secara khusus, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi pemecah masalah (problem solver). Gubernur berpesan agar pimpinan OPD tidak hanya terpaku pada laporan masalah, tetapi aktif menciptakan inovasi dan iklim kerja yang kondusif. Sementara itu, Pejabat Administrator dan Fungsional diminta untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui kompetensi teknis yang mumpuni.

​Adapun daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu :

1. ​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. ​Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. ​Ir. Yayan Ruchyansah, M.Si. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.
4. ​Slamet Riadi, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. ​Saipul, S.Sos., M.I.P. sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

​Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Ia berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung.

HUT ke-62 Lampung, Pemprov Tegaskan Komitmen Bangun Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan di Bumi Sai Bumi Ruwa Jurai. Wagub menegaskan bahwa peringatan usia ke-62 ini merupakan momentum untuk memperkuat arah masa depan Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.

“Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saat ini Lampung tumbuh menjadi lumbung pangan nasional dengan capaian ekonomi yang inklusif, tumbuh sebesar 5,28 persen melampaui rata-rata nasional,” ujar Wagub.

Wagub juga memaparkan sejumlah keberhasilan signifikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan yang mencapai satu digit (9,66%), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,98%, serta keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dengan angka inflasi terendah kedua secara nasional pada tahun 2025.

Selain capaian makro, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi Lampung In yang kini telah diunduh lebih dari 30.000 pengguna sebagai platform layanan publik yang responsif dan akuntabel.

Di tengah tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global, Wagub mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta untuk memperkuat kolaborasi.

“Tema ‘Membangun Bersama Lampungku Maju’ adalah pemicu bagi kita untuk bekerja lebih cerdas dan efisien demi mewujudkan Indonesia Emas,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Berikut adalah daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut :

1. Penghargaan Evaluator Internal SAKIP & Dukungan Digitalisasi :

• Inspektur Provinsi Lampung (Evaluator Internal SAKIP).
• Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung (Pembinaan Perencanaan & Pengukuran Kinerja).
• Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Pembinaan Pelaporan Kinerja).
• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung (Dukungan Digitalisasi SAKIP).

1. Penghargaan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025 :

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

1. Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025 :

• Dinas Sosial Provinsi Lampung.
• RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

1. Pegawai Penerima Penghargaan pada Unit Pelayanan Publik :

• Aryadi Saputra, S.Kom. (Dinas Sosial).
• Desy Yuanita, SKM., M.Kes. (RSUD Dr. H. Abdul Moeloek).
• Deden Hermawan, S.Kom. (Dinas Pendidikan & Kebudayaan).

1. Penyerahan Tali Asih KORPRI kepada Pensiunan :

• Ahmad Fauzi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
• Mudri Sucipto (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik).

Peringatan HUT ke-62, Lampung Catat Kinerja Pembangunan Positif di Berbagai Sektor

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung menjadi momentum untuk meneguhkan arah pembangunan menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi. Ia menyebut capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan fondasi yang harus terus diperkuat.

“Lampung harus berdiri sebagai provinsi yang maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi. Berbagai capaian yang kita raih hari ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak dan harus terus kita lanjutkan,” ujar Wagub Jihan Nurlela dalam rapat paripurna istinewa.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-62, kegiatan dilaksanakan di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, tokoh adat, hingga perwakilan masyarakat.

Acara diawali dengan tarian Sigeh Penguten oleh siswi SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dilanjutkan penampilan lagu daerah oleh Intan Putri, juara Kontes Dangdut Indonesia 2025 asal Provinsi Lampung. Berbagai pertunjukan budaya seperti Tari Tuah Payan Tuha serta pemutaran video kilas balik sejarah berdirinya Provinsi Lampung turut memeriahkan kegiatan.

Dalam paparannya, Wagub Jihan menyampaikan capaian pembangunan Lampung yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir berhasil ditekan hingga satu digit, yakni 9,66 persen pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat menjadi 73,98 poin dan masuk kategori tinggi.

Di bidang tata kelola, Pemprov Lampung meraih predikat Sangat Baik (BB) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menjadi provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pada sektor infrastruktur, sepanjang 2025 dilakukan perbaikan 52 ruas jalan provinsi sepanjang 66,2 kilometer dan 21 jembatan. Kondisi jalan mantap meningkat dari 78,81 persen menjadi 79,79 persen, sementara degradasi jalan berhasil ditekan.

Program pembangunan desa juga diperkuat melalui penyediaan 34 unit bed dryer di 34 desa untuk menekan kehilangan hasil panen, serta distribusi 500 pusat produksi pupuk hayati cair bagi 190.000 petani.

Di bidang pendidikan, pemerintah menghapus uang komite bagi siswa SMA/SMK, menargetkan angka putus sekolah nol persen, serta membuka akses kerja internasional melalui program kelas migran vokasi Jepang yang telah diikuti 93 sekolah.

Sementara di sektor kesehatan, pemerataan layanan terus ditingkatkan, termasuk melalui program cek kesehatan gratis yang menempatkan Lampung pada peringkat sembilan nasional.

Wagub Jihan juga menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional, seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah rakyat. Program tersebut bahkan telah menjangkau 2,8 juta penerima manfaat dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp12,1 triliun per tahun di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan Hak Kekayaan Intelektual arsitektur Menara Siger dari Anshori Djausal kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diterima Wakil Gubernur. Selain itu, Wagub Jihan juga menyerahkan penghargaan kepada lima kabupaten penerima 12 sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjalanan 62 tahun Lampung merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen untuk melanjutkan pembangunan daerah.

Menurutnya, Lampung telah berkembang dari daerah dengan berbagai keterbatasan menjadi provinsi yang cukup maju, dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan Lampung yang lebih maju,” ucap Giri.

Rapat paripurna ditutup dengan foto bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 62 tahun Provinsi Lampung.