Event Justice Run 2026, Pemprov Lampung Gaungkan Pembangunan Berkeadilan dan Akses Infrastruktur

Bandar Lampung – Lapangan Korpri menjadi tempat diselenggarakannya perhelatan Justice Run 2026, dimana berkumpul ribuan pelari dari berbagai penjuru Lampung mengukuti event tersebut, Minggu (05/04/2026) pagi.

Lebih dari sekadar ajang adu kecepatan, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa setiap derap langkah di lintasan lari merupakan simbol perjuangan kolektif dalam mewujudkan keadilan yang merata di Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam pesannya menggarisbawahi bahwa keadilan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan kewajiban moral seluruh lapisan masyarakat.

“Keadilan adalah hak dasar setiap manusia dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga fisik, melainkan upaya kita membangun ruang publik yang sehat, baik secara jasmani maupun sosial,” tegas Gubernur.

Gubernur menganalogikan semangat para pelari dengan prinsip penegakan keadilan yang menuntut stamina, konsistensi, dan arah yang presisi.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata. Salah satunya melalui percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pemprov Lampung akan terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengonversi tren lari menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Event yang dikelola oleh RMB Event ini membagi konsentrasi massa ke dalam dua kategori utama yaitu Kategori 5K dan Kategori 10K.

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Gubernur Dorong Akselerasi Kinerja dan Inovasi

Bandar Lampung —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

​Pelantikan ini mencakup 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, 3 Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026, dan 12 Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah.

​”Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah adalah bagian dari dinamika kehidupan organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier,” ujar Sekdaprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

​Gubernur Lampung menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi target pembangunan.

“Kehadiran saudara-saudara di posisi yang baru ini adalah untuk menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Provinsi Lampung, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

​Secara khusus, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi pemecah masalah (problem solver). Gubernur berpesan agar pimpinan OPD tidak hanya terpaku pada laporan masalah, tetapi aktif menciptakan inovasi dan iklim kerja yang kondusif. Sementara itu, Pejabat Administrator dan Fungsional diminta untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui kompetensi teknis yang mumpuni.

​Adapun daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu :

1. ​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. ​Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. ​Ir. Yayan Ruchyansah, M.Si. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.
4. ​Slamet Riadi, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. ​Saipul, S.Sos., M.I.P. sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

​Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Ia berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung.

Halal Bihalal 1447 H Pemprov Lampung, Gubernur Mirza Ajak Perkuat Sinergi dan Kepedulian kepada Masyarakat

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/03/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

“Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita dan menjadikan Ramadan sebagai makna dalam kehidupan kita ke depan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat capaian dan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ia menilai, nilai-nilai seperti disiplin, pengendalian diri, dan peningkatan ibadah harus tercermin dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika selama Ramadan kita mampu menahan diri, maka dalam bekerja kita juga harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Disiplin yang dilatih selama Ramadan harus terus dijaga, terutama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, serta mengambil keputusan secara adil merupakan bentuk ibadah yang sesungguhnya. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan berbagi yang telah terbangun selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kerja sama yang solid.

“Kita harus menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Pemerintah harus menjadi satu tim yang solid, bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga berjuang bersama untuk rakyat Lampung,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling peduli dan mampu hadir dalam setiap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, integritas, empati, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan ASN.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, BIN dan instansi vertikal lainnya atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan hingga arus mudik Lebaran. Ia menilai, peran seluruh pihak tersebut telah memastikan masyarakat Lampung dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan hadiah umrah kepada ASN yang berhasil khatam Al-Qur’an lebih dari lima kali selama bulan Ramadan.

Kegiatan Halal Bihalal ini turut menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah dan diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Konsisten Jaga Akuntabilitas, Pemprov Lampung Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pemerintah daerah pertama di wilayah Provinsi Lampung yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, bertempat di Ruang Pahawang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).

​Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan mandat undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun lebih dari itu, Gubernur menegaskan bahwa laporan ini adalah manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.

​”Bagi kami ini sebenarnya bukan sekadar aturan, tapi ya juga ini adalah kewajiban. Ini adalah bentuk lebih kepada bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, dan tentunya kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa setiap setiap anggaran yang digunakan tahun kemarin ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan jelas,” tegas Gubernur.

​Gubernur juga memberikan apresiasi kepada jajaran Inspektorat dan tim penyusun yang telah bekerja keras memastikan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut akurat dan melalui proses review yang ketat. Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada integritas proses di belakangnya.

​”Laporan yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tapi juga kejujuran dan proses di balik prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

​Menghadapi tantangan pembangunan dan ekspektasi masyarakat yang kian meningkat, Gubernur meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersikap kooperatif selama masa audit berlangsung. Hal ini dilakukan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar kepatuhan keuangan daerah.

​”Kami terbuka, intinya kami melihat BPK bukan hanya memeriksa kami, tapi kami butuh masukan, koreksi, dan perbaikan ke depan bagi kami. Ini adalah usaha kami untuk memperbaiki proses pemerintahan itu sendiri,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ia menambahkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, batas akhir penyerahan adalah 31 Maret, namun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menyerahkannya satu hari lebih cepat.

​”Dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pemda pertama yang menyampaikan LKPD 2025 adalah Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Nugroho Heru Wibowo.

Ia juga menyoroti prestasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut hingga tahun 2024.

Nugroho optimis capaian tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain masalah opini, BPK mencatat adanya tren positif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

​”Untuk per Desember 2024 itu 75,41%. Dan untuk per Desember 2025 menjadi 79,84%. Ada peningkatan sebesar 4,4%. Kami mengapresiasi adanya peningkatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap Nugroho.

Gubernur Mirza Dukung Penuh Pengamanan Arus Balik di Gerbang Sumatra, Situasi Tetap Terkendali

Lampung Selatan — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi meninjau langsung perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri bersama Menhub RI, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama unsur Forkopimda dan jajaran terkait. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus balik serta kesiapan personel dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.

Dalam konferensi pers, Kapolri menyampaikan bahwa secara umum puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati dengan baik. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta tercatat mencapai 2.946.891 unit atau meningkat 20,49 persen dibandingkan kondisi normal dan naik 1,82 persen dibandingkan Lebaran 2025.

Sementara itu, kendaraan yang telah kembali masuk ke Jakarta mencapai 2.561.629 unit, sehingga tersisa sekitar 13,7 persen kendaraan yang masih dalam perjalanan arus balik.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal sebagian kecil yang masih bergerak. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat kembali ke rumah dengan selamat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan peningkatan pada berbagai moda transportasi. Untuk moda kereta api tercatat sebanyak 3.047.676 penumpang atau naik 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Moda transportasi udara meningkat 6,27 persen dengan jumlah sekitar 4,12 juta penumpang, sementara transportasi darat naik 13,3 persen dan moda lainnya meningkat 13,89 persen.

Dari sisi keselamatan, Kapolri menegaskan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan, angka fatalitas korban meninggal dunia juga menurun signifikan dari 377 menjadi 265 jiwa.

“Ini menunjukkan kerja keras seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” tambahnya.

Khusus di Pelabuhan Bakauheni, Kapolri menyebut seluruh skema rekayasa lalu lintas dan sistem pelayanan berjalan optimal. Situasi arus balik di pelabuhan terpantau dalam kondisi normal atau kategori hijau, berkat pengelolaan yang baik mulai dari sistem tiket hingga pengaturan antrean kendaraan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Terima kasih kepada Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja keras. Hingga hari ini, pelaksanaan mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menhub menambahkan bahwa meskipun masih terdapat sekitar 30 persen pergerakan arus balik, seluruh skenario pengendalian telah dipersiapkan secara matang.

Khusus untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis seperti buffer zone, penambahan kapal, serta pengaturan sistem operasional untuk mengurai kepadatan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan melakukan evaluasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum terkait akses keluar-masuk jalan tol guna mengantisipasi potensi kemacetan akibat lonjakan volume kendaraan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut mengapresiasi perhatian dan langkah strategis Kapolri dalam memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Lampung, khususnya di pintu gerbang utama Pulau Sumatra tersebut.

Pelabuhan Bakauheni memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan arus transportasi.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak terkait terus bersinergi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri bersama Menhub beserta Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda juga mengecek sejumlah fasilitas pendukung, seperti pos pelayanan terpadu, area antrean kendaraan, serta sistem pengaturan lalu lintas di kawasan pelabuhan. Selain itu, dilakukan dialog dengan para pemudik dan petugas di lapangan guna memastikan kesiapan operasional dan respons cepat terhadap potensi gangguan.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder terkait. Dengan sistem yang semakin baik dan kesiapan yang matang, arus mobilitas masyarakat dari dan menuju Lampung dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Pemerintah Bangun Pembatas 138 Km di Way Kambas, Solusi Permanen Konflik Gajah dan Manusia

Lampung Timur— Pemerintah pusat memastikan pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di kawasan Taman Nasional Way Kambas sebagai langkah konkret mengakhiri konflik antara manusia dan satwa liar yang telah berlangsung puluhan tahun.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa usulan awal pembangunan pembatas sebenarnya hanya sepanjang 11 kilometer, yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada November 2025. Namun setelah dikaji secara menyeluruh, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menilai panjang tersebut tidak akan cukup menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama.

“Kalau hanya 11 kilometer, konflik tidak akan selesai. Ini masalah yang sudah terjadi selama 43 tahun, menimbulkan korban jiwa, merusak lahan pertanian, dan menghambat pertumbuhan ekonomi desa,” ujar Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni disela-sela acara Forum Rembuk Taman Nasional Way Kambas, Kamis (26/3/2026).

Atas dasar itu, Presiden memutuskan pembangunan pembatas diperluas menjadi sekitar 138 kilometer sebagai solusi permanen. Pembangunan ini menjadi titik balik penanganan konflik yang selama ini membayangi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa usulan pembangunan pembatas tersebut berawal dari aspirasi daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat pada November 2025.

“Awalnya kami hanya mengusulkan sekitar 11 kilometer. Namun Presiden melihat itu tidak akan menyelesaikan masalah. Konflik ini sudah berlangsung selama 43 tahun, menimbulkan korban dan menghambat pertumbuhan ekonomi desa-desa sekitar, sehingga harus diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurut Gubernur, keputusan Presiden untuk membangun pembatas sepanjang 138 kilometer menjadi bukti kuat komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik yang telah berkepanjangan.

“Alhamdulillah, atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden, pembangunan diperluas menjadi 138 kilometer. Ini menjadi solusi nyata bagi konflik yang selama ini terjadi,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Lampung, khususnya di kawasan Taman Nasional Way Kambas yang menjadi salah satu prioritas dari puluhan taman nasional di Indonesia.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan pembatas ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa penyangga. Selama ini, aktivitas pertanian seperti singkong, padi, dan jagung tidak dapat berjalan optimal akibat konflik dengan satwa liar.

“Dengan adanya pembatas ini, masyarakat bisa kembali memaksimalkan lahan mereka. Bahkan ke depan bisa dikembangkan komoditas baru seperti madu, serai, dan lainnya yang terintegrasi dengan program pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan desa penyangga juga akan diintegrasikan dengan program pembangunan desa, sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Konflik antara gajah dan manusia tidak hanya menyebabkan kerusakan lahan pertanian, tetapi juga menimbulkan korban di kedua belah pihak. Dengan dimulainya pembangunan pembatas ini, pemerintah berharap masyarakat dan satwa liar dapat hidup berdampingan secara aman dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan dialog bersama Menteri Kehutanan RI, beberapa Kepala Desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjelaskan bahwa konflik satwa liar gajah dengan warga sekitar TNWK telah berlangsung selama 43 tahun sejak tahun 1983, sehingga penyelesaian konflik pada hari ini menjadi momentum penting dimulainya upaya konkret penyelesaian konflik antara Gajah dan Manusia.

Selain sebagai solusi konflik, pembangunan ini juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di desa penyangga. Sedikitnya 27 desa akan menjadi fokus pengembangan, termasuk optimalisasi lahan pertanian serta pengembangan komoditas baru berbasis kehutanan.

Dari sisi teknis, pembangunan pembatas menggunakan konstruksi baja dengan kombinasi pipa berdiameter besar serta sistem penahan gaya yang dirancang untuk menghadapi tekanan gajah. Struktur ini telah melalui uji kekuatan sehingga diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam jangka panjang.

Pemerintah menargetkan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hingga 4 bulan, sekaligus memastikan desain yang digunakan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Lebih jauh, program ini juga akan dikombinasikan dengan skema pendanaan campuran (blended finance), melibatkan pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga non-pemerintah. Langkah ini bertujuan membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat langsung.

Ke depan, kawasan pembatas bahkan berpotensi dikembangkan sebagai jalur budidaya madu dan wisata berbasis masyarakat, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga.

Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan hutan yang tetap terjaga dan masyarakat yang semakin sejahtera, Taman Nasional Way Kambas diharapkan menjadi contoh keberhasilan pengelolaan konservasi di Indonesia.

Idulfitri 1447 H di Lampung Berlangsung Aman dan Khidmat, Gubernur Tekankan Semangat Kebersamaan

Bandar Lampung –- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat Lampung di Masjid Al-Bakrie, Sabtu (21/3/2026) pagi.

Pelaksanaan Sallat Idulfitri yang penuh khidmat dan kebersamaan pada tahun ini menjadi momen istimewa, karena untuk pertama kalinya Masjid Al-Bakrie digunakan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Salat Idulfitri di provinsi Lampung. Kehadiran ribuan masyarakat yang memadati area masjid mencerminkan antusiasme serta semangat kebersamaan dalam merayakan hari kemenangan setelah umat muslim menjalankan ibadah puasa.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Lampung.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan Selamat Idulfitri 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan menjadikan kita insan yang lebih baik,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Idulfitri bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan bersama untuk membangun Provinsi Lampung yang lebih maju dan sejahtera.

“Sebagai Gubernur Lampung, kami memandang Idufitri bukan hanya sekadar perayaan spritual, tapi juga sebagai momentum kebangkitan bersama, kebangkitan untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturrahmi dan menyatukan langkah untuk membangun Lampung yang kita cintai ini,” ucapnya.

Selanjutnya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa situasi keamanan di Provinsi Lampung sangat kondusif, baik selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.

“Keamanan yang terjaga dengan baik ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh aparat keamanan yang telah menjaga ketertiban, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri dengan penuh rasa aman dan tenteram,” ungkapnya.

Gubernur juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat, tenaga kesehatan, aparat keamanan, ASN, relawan, serta semua pihak yang telah bekerja sama sehingga Provinsi Lampung dapat menjalankan Idulfitri dengan baik dan khidmat.

“Alhamdulillah di hari raya idulfitri ini masyarakat Lampung bisa menjalankan ibadah dengan khidmat dan khusyuk, dan Alhamdulillah juga bagi pemudik, arus mudik tetap berjalan kondusif dan aman,” pungkasnya.

Lampung Kondusif Saat Malam Takbiran, Gubernur dan Forkopimda Lakukan Pemantauan Langsung

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung melakukan pemantauan situasi keamanan malam takbiran Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (20/3/2026).

​Kegiatan diawali dengan mengikuti koordinasi melalui video conference bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Perhubungan di Polresta Bandar Lampung, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan di Masjid Raya Al-Bakrie.

​Dalam keterangannya usai pemantauan, Kapolda Lampung menyampaikan bahwa jajaran Kepolisian Daerah Lampung telah menyiagakan kekuatan penuh untuk menjamin kekhusyukan ibadah masyarakat.

“Polda Lampung menyiapkan 57 pos keamanan. Pos pengamanan ada 57, 20 itu pos pelayanan, dan 1 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung,” ujarnya.

​Guna mengamankan jalannya malam takbiran, sebanyak 3.900 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, serta instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah disiagakan di titik-titik strategis.

​Terkait mobilitas masyarakat, Kapolda mengungkapkan adanya peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Berdasarkan data monitor, arus kedatangan yang semula berada di angka 5.000 pada 13 Maret, sempat menyentuh puncaknya di angka 51.000 kendaraan sebelum akhirnya melandai ke angka 24.000 pada hari ini.

​Meski terjadi lonjakan arus mudik, situasi Kamtibmas di Provinsi Lampung terpantau sangat kondusif. Kapolda menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kejadian menonjol.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kita pastikan alhamdulillah sampai dengan hari ini sejak tanggal operasi dilaksanakan di tanggal 13, kecelakaan lalu lintas nol, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, begal, nol,” tegasnya.

​Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sedang melaksanakan perjalanan mudik maupun liburan untuk tetap mengutamakan keselamatan berkendara. Kerja sama antara masyarakat dan petugas keamanan diharapkan terus terjalin hingga berakhirnya Operasi Ketupat pada 29 Maret mendatang.

​”Mudah-mudahan sampai dengan di tanggal 29 selesainya operasi, seluruh rangkaian kegiatan ibadah masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Lampung berjalan dengan tertib, aman, dan terkendali,” tutup Kapolda.

​Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Pemprov Lampung Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Pastikan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Arus Mudik Idulfitri

Lampung Selatan — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Provinsi Lampung. Upaya ini difokuskan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penyiapan fasilitas penunjang bagi para pemudik.

Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiagakan puluhan titik layanan medis di sepanjang jalur perlintasan arus mudik tahun ini.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelayanan kesehatan dengan mengaktifkan 74 posko kesehatan di seluruh wilayah Lampung, serta menyiapkan mini ICU di kawasan Bakauheni,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memantau kesiapan pengamanan arus mudik di kawasan Pelabuhan Bakauheni dan ruas Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung Selatan, Senin (16/3/2026). Peninjauan ini turut dihadiri oleh Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf.

Adapun kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik di provinsi yang menjadi jalur utama perlintasan masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Dalam pemantauan tersebut, rombongan meninjau sejumlah pos pelayanan dan pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026. Beberapa titik yang dikunjungi antara lain Pos Pelayanan Rest Area 49B, Pos Pelayanan Rest Area 20B, serta Pos Pelayanan Bakauheni.

Selain itu, Gubernur dan rombongan juga memeriksa fasilitas kesehatan, sarana pelayanan pemudik, hingga kesiapan personel yang bertugas selama masa arus mudik Lebaran.

Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan dukungan pelayanan bagi para pemudik. Selain posko kesehatan, Gubernur juga mengimbau pengurus masjid di sepanjang jalur mudik agar membuka masjid selama 24 jam sebagai tempat singgah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.

“Kami mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan. Jika merasa lelah, silakan beristirahat di rest area, pos pelayanan, atau tempat singgah yang tersedia. Keselamatan adalah yang utama,” ujar Gubernur.

Sementara, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf mengatakan secara umum kesiapan pengamanan arus mudik di wilayah Lampung telah berjalan baik. Polda Lampung menyiapkan total 92 pos yang tersebar di sejumlah titik strategis.

“Pos tersebut terdiri dari 57 Pos Pengamanan, 17 Pos Pelayanan, 16 Posko Bencana, serta dua Pos Terpadu. Pengamanan ini didukung 4.232 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait,” ucap Kapolda.

Ia menambahkan, hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dalam beberapa hari terakhir.

Pada hari pertama pemantauan tercatat sekitar 5.000 kendaraan menyeberang, kemudian meningkat menjadi 11.000 kendaraan, lalu 19.000 kendaraan, hingga mencapai sekitar 20.000 kendaraan pada hari berikutnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, operator pelabuhan menambah jumlah kapal yang beroperasi pada lintasan Merak–Bakauheni. Pada satu dermaga yang sebelumnya melayani empat kapal, kini ditambah satu kapal sehingga total menjadi lima kapal yang beroperasi dengan waktu pelayanan sekitar 45 menit untuk proses bongkar muat hingga kembali berangkat.

Melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta penyediaan fasilitas pelayanan bagi pemudik, Pemerintah Provinsi Lampung berharap arus mudik Lebaran tahun ini dapat berlangsung tertib dan lancar. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat yang melintasi Lampung menuju kampung halaman.

Buka Musrenbang RKPD Pringsewu, Gubernur Mirza Dorong Penguatan Sektor Unggulan Daerah

Pringsewu — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati Pringsewu, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Pringsewu, kepala perangkat daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada potensi dan karakteristik wilayah sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Menurutnya, daerah memiliki peran strategis sebagai fondasi pembangunan nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penguatan sektor unggulan serta hilirisasi komoditas daerah.

“Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan seperti singkong, jagung, dan komoditas lainnya. Potensi tersebut harus diolah dengan baik agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” ujar Gubernur.

Ia juga mendorong perangkat daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada program prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam upaya menekan angka pengangguran terbuka.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah guna memperkuat jalur distribusi dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Sementara itu, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dalam menyelaraskan program pembangunan kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat 5,44 persen, menempatkan Pringsewu pada posisi keempat dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pringsewu juga terus meningkat dari 72,14 pada tahun 2021 menjadi 74,76 pada tahun 2025, sehingga menempatkan Pringsewu sebagai salah satu daerah dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi Lampung.

Selain itu, angka kemiskinan pada tahun 2025 tercatat 7,60 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Bahkan angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,56 persen, sesuai target nasional yang berada di bawah satu persen.

Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2025 berada di angka 4,65 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Investasi, Produktivitas dan Industri Berbasis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Kemandirian Ekonomi Lokal.”

Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi dan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan inovatif.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang pada tahun ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar.

Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pringsewu Imam Fatkuroji, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar program pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan rangkaian dari proses perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, mulai dari konsultasi publik rancangan awal RKPD, Musrenbang tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah.

Melalui Musrenbang ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pringsewu yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.