135 Miliar Untuk Bangun Ruas Jalan Vital

TULANG BAWANG —– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan ground breaking pembangunan Jalan Provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir di Kabupaten Tulang Bawang, Senin (6/4/2026). Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin langsung kegiatan tersebut.

Pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer ini dialokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar dengan konstruksi rigid beton.

Ruas jalan ini menjadi akses vital bagi aktivitas pertanian dan perkebunan, seperti sawit, padi, dan karet. Selama sekitar 30 tahun, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan belum tersentuh pembangunan signifikan.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Selama 30 tahun, selama jalan ini ada, hari ini kita mulai pembangunannya. Semoga dengan terbangunnya jalan ini, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif dan perekonomian meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengakui adanya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, namun menegaskan bahwa proyek ini tetap menjadi prioritas.

“Kami bersama Pak Gubernur menghadapi berbagai tantangan fiskal, termasuk efisiensi anggaran. Namun, pembangunan jalan ini merupakan program prioritas yang alhamdulillah dapat terlaksana,” katanya.

Meski dalam kontrak pekerjaan ditargetkan selesai pada Desember 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penyelesaian. “Pak Gubernur menginstruksikan agar pekerjaan ini bisa selesai lebih cepat, dengan target September 2026,” tambah Jihan.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), UPTD, hingga kontraktor pelaksana, agar menjaga kualitas pekerjaan.

Ia menekankan pentingnya pembangunan jalan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya fungsi drainase dalam menjaga ketahanan jalan.

“Pastikan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Drainase harus berfungsi dengan baik agar jalan tidak cepat rusak. Mari kita gotong royong menjaga infrastruktur ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah menjelaskan bahwa total panjang ruas Gedong Aji–Umbul Mesir mencapai 31,5 kilometer, dengan 22,7 kilometer dalam kondisi rusak berat.

Ruas ini fokuskan pada kondisi jalan yang rusak parah yang membahayakan pengguna jalan, serta dapat memperlancar ditribusi hasil pertanian dan perkebunan pada daerah sekitar.

“Tahun 2026 ini kita tangani sepanjang 13 kilometer dan memiliki lebar 8 meter melalui dua paket pekerjaan dengan total anggaran Rp135 miliar. Insyaallah sisanya akan kita selesaikan pada tahun depan,” jelasnya.

Ia menambahkan, ruas tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan Tulang Bawang merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung.

“Jika kondisi jalan baik, ongkos produksi petani, termasuk distribusi gabah, dapat ditekan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Taufiqullah juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk mempercepat pengerjaan sesuai arahan gubernur.

“Kalau secara target penyelesaian didalam kontrak sampai Desember 2026, namun Pak Gubernur menginstruksikan harus segera lebih cepat September 2026, kita coba kebut mengejar ini,” katanya.

Pemprov Lampung Buka Ruang Kolaborasi, Mahasiswa Didorong Aktif Tentukan Arah Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dalam segala aspek pembangunan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Stadium General BEM Universitas Lampung (Unila) Periode 2026 yang mengusung tema ‘Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045’.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat ingin berkolaborasi. Kalian berhak menentukan Indonesia Emas itu akan jadi seperti apa,” ujar Gubernur.

Kegiatan dirangkaikan dengan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila Periode 2026, ditandai dengan serah terima jabatan dari Presiden BEM 2025, Muhammad Amar Fauzan, kepada Presiden BEM 2026 terpilih, Aditiya Putra Bayu.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan semata kekayaan sumber daya alam. Ia menyebut Provinsi Lampung saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dengan sekitar 71 persen penduduk berada pada usia produktif.

“Semakin tinggi kualitas SDM, semakin cepat peradaban itu maju. Mahasiswa menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia Emas 2045 akan ditentukan oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mahasiswa diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi daerah.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai social control. Ia mendorong mahasiswa untuk berani bersuara apabila kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

“Jika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, kalian wajib berbicara dan bersuara. Karena kebijakan hari ini menentukan nasib kalian 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Ia mengajak mahasiswa untuk aktif berorganisasi secara produktif, mengembangkan potensi diri, serta menjaga nilai etika, integritas, dan kebangsaan.

“Jadikan kampus sebagai ruang pembelajaran ke segala arah dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global,” ujarnya.

Presiden BEM Unila 2026, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa pihaknya akan memposisikan organisasi sebagai mitra kritis pemerintah.

“Kami tidak memposisikan diri sebagai oposisi, tetapi sebagai mitra kritis. Kami siap bersinergi jika kebijakan berpihak kepada rakyat, dan akan mengawal jika sebaliknya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya pola pikir kritis dan sistematis bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi kehidupan di luar kampus.

“Modal utama adalah kemampuan berpikir kritis dan mencari akar permasalahan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah lulus dari kampus,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional.

Event Justice Run 2026, Pemprov Lampung Gaungkan Pembangunan Berkeadilan dan Akses Infrastruktur

Bandar Lampung – Lapangan Korpri menjadi tempat diselenggarakannya perhelatan Justice Run 2026, dimana berkumpul ribuan pelari dari berbagai penjuru Lampung mengukuti event tersebut, Minggu (05/04/2026) pagi.

Lebih dari sekadar ajang adu kecepatan, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa setiap derap langkah di lintasan lari merupakan simbol perjuangan kolektif dalam mewujudkan keadilan yang merata di Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam pesannya menggarisbawahi bahwa keadilan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan kewajiban moral seluruh lapisan masyarakat.

“Keadilan adalah hak dasar setiap manusia dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga fisik, melainkan upaya kita membangun ruang publik yang sehat, baik secara jasmani maupun sosial,” tegas Gubernur.

Gubernur menganalogikan semangat para pelari dengan prinsip penegakan keadilan yang menuntut stamina, konsistensi, dan arah yang presisi.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata. Salah satunya melalui percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pemprov Lampung akan terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengonversi tren lari menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Event yang dikelola oleh RMB Event ini membagi konsentrasi massa ke dalam dua kategori utama yaitu Kategori 5K dan Kategori 10K.

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Gubernur Dorong Akselerasi Kinerja dan Inovasi

Bandar Lampung —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

​Pelantikan ini mencakup 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, 3 Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026, dan 12 Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah.

​”Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah adalah bagian dari dinamika kehidupan organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier,” ujar Sekdaprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

​Gubernur Lampung menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi target pembangunan.

“Kehadiran saudara-saudara di posisi yang baru ini adalah untuk menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Provinsi Lampung, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

​Secara khusus, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi pemecah masalah (problem solver). Gubernur berpesan agar pimpinan OPD tidak hanya terpaku pada laporan masalah, tetapi aktif menciptakan inovasi dan iklim kerja yang kondusif. Sementara itu, Pejabat Administrator dan Fungsional diminta untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui kompetensi teknis yang mumpuni.

​Adapun daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu :

1. ​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. ​Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. ​Ir. Yayan Ruchyansah, M.Si. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.
4. ​Slamet Riadi, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. ​Saipul, S.Sos., M.I.P. sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

​Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Ia berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung.

HUT ke-62 Lampung, Pemprov Tegaskan Komitmen Bangun Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan di Bumi Sai Bumi Ruwa Jurai. Wagub menegaskan bahwa peringatan usia ke-62 ini merupakan momentum untuk memperkuat arah masa depan Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.

“Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saat ini Lampung tumbuh menjadi lumbung pangan nasional dengan capaian ekonomi yang inklusif, tumbuh sebesar 5,28 persen melampaui rata-rata nasional,” ujar Wagub.

Wagub juga memaparkan sejumlah keberhasilan signifikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan yang mencapai satu digit (9,66%), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,98%, serta keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dengan angka inflasi terendah kedua secara nasional pada tahun 2025.

Selain capaian makro, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi Lampung In yang kini telah diunduh lebih dari 30.000 pengguna sebagai platform layanan publik yang responsif dan akuntabel.

Di tengah tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global, Wagub mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta untuk memperkuat kolaborasi.

“Tema ‘Membangun Bersama Lampungku Maju’ adalah pemicu bagi kita untuk bekerja lebih cerdas dan efisien demi mewujudkan Indonesia Emas,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Berikut adalah daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut :

1. Penghargaan Evaluator Internal SAKIP & Dukungan Digitalisasi :

• Inspektur Provinsi Lampung (Evaluator Internal SAKIP).
• Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung (Pembinaan Perencanaan & Pengukuran Kinerja).
• Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Pembinaan Pelaporan Kinerja).
• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung (Dukungan Digitalisasi SAKIP).

1. Penghargaan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025 :

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

1. Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025 :

• Dinas Sosial Provinsi Lampung.
• RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

1. Pegawai Penerima Penghargaan pada Unit Pelayanan Publik :

• Aryadi Saputra, S.Kom. (Dinas Sosial).
• Desy Yuanita, SKM., M.Kes. (RSUD Dr. H. Abdul Moeloek).
• Deden Hermawan, S.Kom. (Dinas Pendidikan & Kebudayaan).

1. Penyerahan Tali Asih KORPRI kepada Pensiunan :

• Ahmad Fauzi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
• Mudri Sucipto (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik).

Peringatan HUT ke-62, Lampung Catat Kinerja Pembangunan Positif di Berbagai Sektor

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung menjadi momentum untuk meneguhkan arah pembangunan menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi. Ia menyebut capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan fondasi yang harus terus diperkuat.

“Lampung harus berdiri sebagai provinsi yang maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi. Berbagai capaian yang kita raih hari ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak dan harus terus kita lanjutkan,” ujar Wagub Jihan Nurlela dalam rapat paripurna istinewa.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-62, kegiatan dilaksanakan di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, tokoh adat, hingga perwakilan masyarakat.

Acara diawali dengan tarian Sigeh Penguten oleh siswi SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dilanjutkan penampilan lagu daerah oleh Intan Putri, juara Kontes Dangdut Indonesia 2025 asal Provinsi Lampung. Berbagai pertunjukan budaya seperti Tari Tuah Payan Tuha serta pemutaran video kilas balik sejarah berdirinya Provinsi Lampung turut memeriahkan kegiatan.

Dalam paparannya, Wagub Jihan menyampaikan capaian pembangunan Lampung yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir berhasil ditekan hingga satu digit, yakni 9,66 persen pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat menjadi 73,98 poin dan masuk kategori tinggi.

Di bidang tata kelola, Pemprov Lampung meraih predikat Sangat Baik (BB) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menjadi provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pada sektor infrastruktur, sepanjang 2025 dilakukan perbaikan 52 ruas jalan provinsi sepanjang 66,2 kilometer dan 21 jembatan. Kondisi jalan mantap meningkat dari 78,81 persen menjadi 79,79 persen, sementara degradasi jalan berhasil ditekan.

Program pembangunan desa juga diperkuat melalui penyediaan 34 unit bed dryer di 34 desa untuk menekan kehilangan hasil panen, serta distribusi 500 pusat produksi pupuk hayati cair bagi 190.000 petani.

Di bidang pendidikan, pemerintah menghapus uang komite bagi siswa SMA/SMK, menargetkan angka putus sekolah nol persen, serta membuka akses kerja internasional melalui program kelas migran vokasi Jepang yang telah diikuti 93 sekolah.

Sementara di sektor kesehatan, pemerataan layanan terus ditingkatkan, termasuk melalui program cek kesehatan gratis yang menempatkan Lampung pada peringkat sembilan nasional.

Wagub Jihan juga menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional, seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah rakyat. Program tersebut bahkan telah menjangkau 2,8 juta penerima manfaat dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp12,1 triliun per tahun di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan Hak Kekayaan Intelektual arsitektur Menara Siger dari Anshori Djausal kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diterima Wakil Gubernur. Selain itu, Wagub Jihan juga menyerahkan penghargaan kepada lima kabupaten penerima 12 sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjalanan 62 tahun Lampung merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen untuk melanjutkan pembangunan daerah.

Menurutnya, Lampung telah berkembang dari daerah dengan berbagai keterbatasan menjadi provinsi yang cukup maju, dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan Lampung yang lebih maju,” ucap Giri.

Rapat paripurna ditutup dengan foto bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 62 tahun Provinsi Lampung.

Upacara Ziarah di TMP Warnai Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Ziarah pada Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan Provinsi Lampung, Selasa (31/03/2026).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi daerah dan bangsa.

Sekdaprov memimpin langsung ziarah rombongan yang diawali dengan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan.

Suasana penuh khidmat dan rasa hormat menyelimuti jalannya upacara. Momentum ini tidak hanya menjadi simbol penghargaan atas jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan dalam membangun Provinsi Lampung

Paripurna DPRD Lampung Tetapkan Rekomendasi LHP BPK, Fokus Perbaikan Kinerja dan Akuntabilitas Pemprov Lampung

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Senin (30/3/2026). Rapat ini berfokus pada pengesahan rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kinerja dan kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kehadiran Wagub Jihan menjadi wujud nyata komitmen dan sinergi eksekutif bersama legislatif dalam menindaklanjuti hasil evaluasi BPK RI. Pemprov Lampung menyambut baik berbagai masukan konstruktif yang diberikan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD guna memantapkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi tata kelola belanja daerah, ketahanan pangan, hingga kondisi kritis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama (LJU).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, secara resmi mengesahkan Keputusan DPRD mengenai tindak lanjut LHP BPK. DPRD Provinsi Lampung meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera menindaklanjuti temuan tersebut demi perbaikan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

“Kami ingin menyampaikan ke Pak Gubernur dan Bu Wagub beserta jajaran, bahwa kita mendukung dalam rangka good governance. Bagaimana perbaikan termasuk sistem MCP KPK” ujar Ketua DPRD saat memimpin rapat.

Sebagai mitra sejajar (equal partnership), Pemprov Lampung berkomitmen segera mengambil langkah taktis atas rekomendasi umum yang disampaikan oleh DPRD. Masukan strategis tersebut diposisikan bukan hanya sebagai langkah korektif, melainkan juga upaya preventif perbaikan sistemik di masa mendatang.

Berdasarkan laporan Pansus, Pemprov Lampung segera menindaklanjuti tujuh poin rekomendasi umum. Pertama, Pemprov akan membentuk tim tindak lanjut audit terpadu guna mempercepat penyelesaian temuan BPK. Kedua, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah akan ditingkatkan melalui pengawasan berbasis risiko.

Ketiga, Pemprov siap memperkuat kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah melalui program pelatihan dan sertifikasi. Keempat, Pemprov akan mempercepat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas serta ketepatan belanja pemerintah daerah.

Kelima, Pemprov Lampung akan secara tegas menagih pengembalian kerugian daerah kepada pihak ketiga dan menerapkan sanksi administrasi jika tidak terpenuhi. Keenam, guna merespons isu ketahanan pangan, pemerintah daerah segera menyusun regulasi tentang sistem informasi pangan dan gizi daerah yang terintegrasi.

Ketujuh, Pemprov akan melakukan restrukturisasi komprehensif pada BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU). Langkah penyehatan bisnis ini diharapkan mampu meningkatkan kembali kinerja perusahaan pelat merah tersebut dan menggenjot kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rekomendasi strategis dari dewan ini resmi berlaku sejak tanggal ditetapkan. Melalui sinergi yang terbangun harmonis ini, Pemprov Lampung optimistis percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai dapat berjalan semakin optimal.

Halal Bihalal 1447 H Pemprov Lampung, Gubernur Mirza Ajak Perkuat Sinergi dan Kepedulian kepada Masyarakat

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/03/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

“Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita dan menjadikan Ramadan sebagai makna dalam kehidupan kita ke depan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat capaian dan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ia menilai, nilai-nilai seperti disiplin, pengendalian diri, dan peningkatan ibadah harus tercermin dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika selama Ramadan kita mampu menahan diri, maka dalam bekerja kita juga harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Disiplin yang dilatih selama Ramadan harus terus dijaga, terutama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, serta mengambil keputusan secara adil merupakan bentuk ibadah yang sesungguhnya. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan berbagi yang telah terbangun selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kerja sama yang solid.

“Kita harus menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Pemerintah harus menjadi satu tim yang solid, bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga berjuang bersama untuk rakyat Lampung,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling peduli dan mampu hadir dalam setiap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, integritas, empati, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan ASN.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, BIN dan instansi vertikal lainnya atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan hingga arus mudik Lebaran. Ia menilai, peran seluruh pihak tersebut telah memastikan masyarakat Lampung dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan hadiah umrah kepada ASN yang berhasil khatam Al-Qur’an lebih dari lima kali selama bulan Ramadan.

Kegiatan Halal Bihalal ini turut menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah dan diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat