Pemprov Lampung Buka Ruang Kolaborasi, Mahasiswa Didorong Aktif Tentukan Arah Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dalam segala aspek pembangunan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Stadium General BEM Universitas Lampung (Unila) Periode 2026 yang mengusung tema ‘Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045’.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat ingin berkolaborasi. Kalian berhak menentukan Indonesia Emas itu akan jadi seperti apa,” ujar Gubernur.

Kegiatan dirangkaikan dengan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila Periode 2026, ditandai dengan serah terima jabatan dari Presiden BEM 2025, Muhammad Amar Fauzan, kepada Presiden BEM 2026 terpilih, Aditiya Putra Bayu.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan semata kekayaan sumber daya alam. Ia menyebut Provinsi Lampung saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dengan sekitar 71 persen penduduk berada pada usia produktif.

“Semakin tinggi kualitas SDM, semakin cepat peradaban itu maju. Mahasiswa menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia Emas 2045 akan ditentukan oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mahasiswa diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi daerah.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai social control. Ia mendorong mahasiswa untuk berani bersuara apabila kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

“Jika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, kalian wajib berbicara dan bersuara. Karena kebijakan hari ini menentukan nasib kalian 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Ia mengajak mahasiswa untuk aktif berorganisasi secara produktif, mengembangkan potensi diri, serta menjaga nilai etika, integritas, dan kebangsaan.

“Jadikan kampus sebagai ruang pembelajaran ke segala arah dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global,” ujarnya.

Presiden BEM Unila 2026, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa pihaknya akan memposisikan organisasi sebagai mitra kritis pemerintah.

“Kami tidak memposisikan diri sebagai oposisi, tetapi sebagai mitra kritis. Kami siap bersinergi jika kebijakan berpihak kepada rakyat, dan akan mengawal jika sebaliknya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya pola pikir kritis dan sistematis bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi kehidupan di luar kampus.

“Modal utama adalah kemampuan berpikir kritis dan mencari akar permasalahan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah lulus dari kampus,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Event Justice Run 2026, Pemprov Lampung Gaungkan Pembangunan Berkeadilan dan Akses Infrastruktur

Bandar Lampung – Lapangan Korpri menjadi tempat diselenggarakannya perhelatan Justice Run 2026, dimana berkumpul ribuan pelari dari berbagai penjuru Lampung mengukuti event tersebut, Minggu (05/04/2026) pagi.

Lebih dari sekadar ajang adu kecepatan, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa setiap derap langkah di lintasan lari merupakan simbol perjuangan kolektif dalam mewujudkan keadilan yang merata di Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam pesannya menggarisbawahi bahwa keadilan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan kewajiban moral seluruh lapisan masyarakat.

“Keadilan adalah hak dasar setiap manusia dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga fisik, melainkan upaya kita membangun ruang publik yang sehat, baik secara jasmani maupun sosial,” tegas Gubernur.

Gubernur menganalogikan semangat para pelari dengan prinsip penegakan keadilan yang menuntut stamina, konsistensi, dan arah yang presisi.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata. Salah satunya melalui percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pemprov Lampung akan terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengonversi tren lari menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Event yang dikelola oleh RMB Event ini membagi konsentrasi massa ke dalam dua kategori utama yaitu Kategori 5K dan Kategori 10K.

Event Justice Run 2026, Pemprov Lampung Gaungkan Pembangunan Berkeadilan dan Akses Infrastruktur

Bandar Lampung – Lapangan Korpri menjadi tempat diselenggarakannya perhelatan Justice Run 2026, dimana berkumpul ribuan pelari dari berbagai penjuru Lampung mengukuti event tersebut, Minggu (05/04/2026) pagi.

Lebih dari sekadar ajang adu kecepatan, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa setiap derap langkah di lintasan lari merupakan simbol perjuangan kolektif dalam mewujudkan keadilan yang merata di Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam pesannya menggarisbawahi bahwa keadilan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan kewajiban moral seluruh lapisan masyarakat.

“Keadilan adalah hak dasar setiap manusia dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga fisik, melainkan upaya kita membangun ruang publik yang sehat, baik secara jasmani maupun sosial,” tegas Gubernur.

Gubernur menganalogikan semangat para pelari dengan prinsip penegakan keadilan yang menuntut stamina, konsistensi, dan arah yang presisi.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata. Salah satunya melalui percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pemprov Lampung akan terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengonversi tren lari menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Event yang dikelola oleh RMB Event ini membagi konsentrasi massa ke dalam dua kategori utama yaitu Kategori 5K dan Kategori 10K.

Infrastruktur Mulai Diperbaiki, Harapan Warga Lampung Tengah Segera Terwujud

Lampung Tengah — Pemerintah Provinsi Lampung terus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah, Jum’at (3/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan warga.

“Jalan yang baik akan meningkatkan nilai hasil pertanian, memperlancar distribusi, serta mendukung aktivitas sosial masyarakat, seperti akses ke sekolah dan tempat ibadah,” tegasnya.

Jalan yang rusak selama ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Lampung. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan perbaikan besar-besaran, termasuk hampir 200 kilometer jalan provinsi pada tahun 2026.

Khusus di Lampung Tengah, yang merupakan poros konektivitas wilayah, tingkat kemantapan jalan ditargetkan meningkat dari 89 persen menjadi 98 persen pada tahun ini.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufiqulloh, menjelaskan bahwa ruas-ruas yang diperbaiki merupakan jalur vital dengan mobilitas tinggi.

Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut ditopang oleh pasar-pasar besar seperti Kalirejo, Bangunrejo, dan Poncowarno, serta sektor pertanian dan perkebunan. Tak hanya itu, terdapat pula aktivitas pertambangan rakyat dan industri bahan bangunan yang turut meningkatkan lalu lintas kendaraan berat.

“Karena tingginya tonase kendaraan, konstruksi jalan dirancang lebih kuat agar tahan lama,” jelasnya.

Total penanganan pada tiga ruas tersebut mencapai sekitar 17 kilometer, terdiri dari Kalirejo–Bangun Rejo sepanjang ±6 kilometer, Padang Ratu–Kalirejo ±7 kilometer, dan Padang Ratu–Pekurun Udik ±4 kilometer.

Pembangunan dilakukan dengan kombinasi konstruksi beton kaku dan aspal, disesuaikan dengan kondisi tanah dan beban lalu lintas. Selain itu, sistem drainase juga dibangun secara menyeluruh, meliputi saluran samping, gorong-gorong, hingga normalisasi aliran air untuk mencegah genangan yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.

Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan. Ia menekankan bahwa jalan yang dibangun berasal dari uang rakyat, sehingga harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau kualitas tidak dijaga, jalan bisa cepat rusak dan masyarakat kembali dirugikan. Kita ingin jalan ini benar-benar awet dan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga drainase dan kebersihan saluran air agar tidak menimbulkan kerusakan baru.

Kini, perubahan mulai terasa. Jalan yang dulunya berlumpur dan penuh lubang perlahan berubah menjadi akses yang layak, aman, dan nyaman. Bagi masyarakat Lampung Tengah, ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi tentang hadirnya harapan baru, harapan akan kehidupan yang lebih baik, lebih lancar, dan lebih sejahtera.

Raut wajah bahagia tak bisa disembunyikan dari warga saat menyaksikan perbaikan jalan yang selama ini mereka dambakan akhirnya terwujud. Di ruas Bangun Rejo–Kalirejo, Padang Ratu–Kalirejo, hingga Padang Ratu–Pekurun Udik, kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung terasa nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Bagi warga, jalan bukan sekadar infrastruktur, jalan adalah urat nadi kehidupan, tempat harapan digantungkan, dari anak-anak berangkat sekolah hingga petani mengangkut hasil panen.

Sri (53), warga Pekon Kaliwungu, Kalirejo, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan langsung kondisi jalan yang rusak parah.

“Dulu jalannya rusak sekali, sudah lama, mungkin sekitar lima tahun. Kalau hujan becek, susah dilewati, banyak yang jatuh. Kami bahkan sempat swadaya memperbaiki seadanya,” tuturnya.

Kini, jalan yang mulai mulus memberi harapan baru. Aktivitas warga menjadi lebih lancar, terutama dalam mengangkut hasil kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Hal serupa disampaikan Nur (42), warga Pekon Sri Basuki. Ia merasakan langsung perubahan besar dari perbaikan jalan tersebut.

“Sekarang perjalanan lebih cepat dan aman. Saya paling senang karena anak-anak jadi lebih nyaman berangkat sekolah,” ujarnya.

Kepala Pekon Kaliwungu, Umi Kulsum, juga mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

“Jalan ini sudah lama rusak, bahkan sudah beberapa kali berganti gubernur, tapi belum tersentuh perbaikan optimal. Sekarang akan dibangun dengan beton, tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih,” katanya.

Gubernur Mirza Tekankan Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha XIV KMHDI, Perkuat Harmoni Lampung

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memberikan penghormatan khusus atas sejarah panjang kontribusi masyarakat Hindu/Bali di Lampung yang telah dimulai sejak tahun 1956. Gubernur menilai filosofi Tri Hita Karana sangat relevan untuk terus diimplementasikan dalam menjaga harmoni di Lampung yang majemuk.

​”Konsep filosofi dari ajaran Hindu Tri Hita Karana, atau harmoni dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam, memberi arah yang jelas. Dan hari ini nilai itu sangat relevan terutama di Provinsi Lampung,” kata Gubernur saat pembukaan Kongres Nasional Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Rabu (1/4/26).

​Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Provinsi Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut. Ia berharap Mahasabha XIV ini menjadi momentum penting dalam melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

​”Mahasabha ini adalah momen penting bagi KMHDI. Di sinilah arah organisasi ditentukan, kepemimpinan dipilih, ide-ide yang terbaik dari rekan-rekan sekalian diuji,” ujar Gubernur Mirza di hadapan peserta kongres.

​Gubernur kemudian menekankan bahwa tantangan di era digital menuntut pemimpin yang memiliki integritas dan pegangan nilai yang kuat. Ia berharap mahasiswa KMHDI tetap konsisten menjaga nilai-nilai Dharma di tengah perubahan peradaban yang bergerak sangat cepat.

​Gubernur Mirza menyoroti korelasi antara kualitas SDM dengan kemajuan daerah. Ia mengajak kader KMHDI untuk aktif berpartisipasi dan melakukan inovasi, khususnya pada sektor-sektor strategis Lampung.

​”Kami juga bervisi bagaimana ke depan kita butuh menjadikan Lampung maju, sejahtera, dan berdaya saing. Kuncinya sekali lagi ada di kualitas SDM. Karena itu, penguatan SDM, membuka akses ekonomi, dan mempercepat pemerataan pembangunan,” tegasnya.

​Terkait kondisi ekonomi makro, Gubernur memaparkan pertumbuhan positif di sektor pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kenaikan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan 1,5 juta petani di Lampung, termasuk komunitas masyarakat Hindu yang mayoritas bergerak di sektor tersebut.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani memuji Provinsi Lampung sebagai contoh nyata keberhasilan persatuan dalam keragaman. Ia menyebut Lampung sebagai laboratorium Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan wajah Indonesia di masa depan.

​“Saya berkali-kali mengatakan bahwa contoh persatuan ada di Lampung. Lampung adalah laboratorium Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku, budaya, adat istiadat, dan agama ada di Lampung. Tetapi di Lampung mereka bersatu, mereka rukun, mereka menghormati. Itulah Indonesia ke depan, prototipenya adalah seperti itu,” ujar Ahmad Muzani di hadapan peserta kongres dan tamu undangan.

Di sisi lain, Ketua MPR RI juga menyoroti tantangan pembangunan SDM. Ia mencermati fenomena di Universitas Lampung (Unila), di mana kursi Fakultas Kedokteran lebih banyak diisi oleh lulusan luar daerah karena standar kelulusan SMA lokal yang perlu ditingkatkan.

​“Ini tantangan kita bagaimana meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan di Lampung. KMHDI diharapkan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas SDM di basis-basis kekuatannya,” pesannya kepada pengurus KMHDI.

​Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur serta terjaganya iklim keharmonisan antarumat beragama di Provinsi Lampung. Ia menyebut Lampung sebagai teladan dalam semangat kebhinekaan bagi daerah lain di Indonesia.

​”Provinsi yang dulu kita kenal dengan provinsi sejuta jalan berlubang, tapi hari ini kita sudah beberapa kali keliling dan astungkara, Pak Gubernur nampaknya begitu concern sekali untuk membangun infrastruktur di Provinsi Lampung,” ujar Wayan Darmawan.

​Lebih lanjut, Wayan menekankan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap umat Hindu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang pembangunan daerah yang inklusif.

“Saya berterima kasih, tentu masyarakat Lampung juga berterima kasih bahwa Pak Gubernur betul-betul membangun Lampung dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati,” tambahnya.

Acara pembukaan ini dihadiri pula oleh sejumlah Anggota DPR dan DPD RI, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Bupati Lampung Tengah serta tokoh nasional Anas Urbaningrum.

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Gubernur Dorong Akselerasi Kinerja dan Inovasi

Bandar Lampung —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

​Pelantikan ini mencakup 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, 3 Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026, dan 12 Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah.

​”Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah adalah bagian dari dinamika kehidupan organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier,” ujar Sekdaprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

​Gubernur Lampung menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi target pembangunan.

“Kehadiran saudara-saudara di posisi yang baru ini adalah untuk menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Provinsi Lampung, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

​Secara khusus, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi pemecah masalah (problem solver). Gubernur berpesan agar pimpinan OPD tidak hanya terpaku pada laporan masalah, tetapi aktif menciptakan inovasi dan iklim kerja yang kondusif. Sementara itu, Pejabat Administrator dan Fungsional diminta untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui kompetensi teknis yang mumpuni.

​Adapun daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu :

1. ​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. ​Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. ​Ir. Yayan Ruchyansah, M.Si. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.
4. ​Slamet Riadi, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. ​Saipul, S.Sos., M.I.P. sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

​Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Ia berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung.

Halal Bihalal 1447 H Pemprov Lampung, Gubernur Mirza Ajak Perkuat Sinergi dan Kepedulian kepada Masyarakat

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/03/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

“Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita dan menjadikan Ramadan sebagai makna dalam kehidupan kita ke depan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat capaian dan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ia menilai, nilai-nilai seperti disiplin, pengendalian diri, dan peningkatan ibadah harus tercermin dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika selama Ramadan kita mampu menahan diri, maka dalam bekerja kita juga harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Disiplin yang dilatih selama Ramadan harus terus dijaga, terutama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, serta mengambil keputusan secara adil merupakan bentuk ibadah yang sesungguhnya. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan berbagi yang telah terbangun selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kerja sama yang solid.

“Kita harus menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Pemerintah harus menjadi satu tim yang solid, bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga berjuang bersama untuk rakyat Lampung,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling peduli dan mampu hadir dalam setiap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, integritas, empati, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan ASN.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, BIN dan instansi vertikal lainnya atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan hingga arus mudik Lebaran. Ia menilai, peran seluruh pihak tersebut telah memastikan masyarakat Lampung dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan hadiah umrah kepada ASN yang berhasil khatam Al-Qur’an lebih dari lima kali selama bulan Ramadan.

Kegiatan Halal Bihalal ini turut menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah dan diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Konsisten Jaga Akuntabilitas, Pemprov Lampung Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pemerintah daerah pertama di wilayah Provinsi Lampung yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, bertempat di Ruang Pahawang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).

​Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan mandat undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun lebih dari itu, Gubernur menegaskan bahwa laporan ini adalah manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.

​”Bagi kami ini sebenarnya bukan sekadar aturan, tapi ya juga ini adalah kewajiban. Ini adalah bentuk lebih kepada bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, dan tentunya kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa setiap setiap anggaran yang digunakan tahun kemarin ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan jelas,” tegas Gubernur.

​Gubernur juga memberikan apresiasi kepada jajaran Inspektorat dan tim penyusun yang telah bekerja keras memastikan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut akurat dan melalui proses review yang ketat. Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada integritas proses di belakangnya.

​”Laporan yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tapi juga kejujuran dan proses di balik prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

​Menghadapi tantangan pembangunan dan ekspektasi masyarakat yang kian meningkat, Gubernur meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersikap kooperatif selama masa audit berlangsung. Hal ini dilakukan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar kepatuhan keuangan daerah.

​”Kami terbuka, intinya kami melihat BPK bukan hanya memeriksa kami, tapi kami butuh masukan, koreksi, dan perbaikan ke depan bagi kami. Ini adalah usaha kami untuk memperbaiki proses pemerintahan itu sendiri,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ia menambahkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, batas akhir penyerahan adalah 31 Maret, namun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menyerahkannya satu hari lebih cepat.

​”Dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pemda pertama yang menyampaikan LKPD 2025 adalah Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Nugroho Heru Wibowo.

Ia juga menyoroti prestasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut hingga tahun 2024.

Nugroho optimis capaian tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain masalah opini, BPK mencatat adanya tren positif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

​”Untuk per Desember 2024 itu 75,41%. Dan untuk per Desember 2025 menjadi 79,84%. Ada peningkatan sebesar 4,4%. Kami mengapresiasi adanya peningkatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap Nugroho.

Gubernur Mirza Dukung Penuh Pengamanan Arus Balik di Gerbang Sumatra, Situasi Tetap Terkendali

Lampung Selatan — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi meninjau langsung perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri bersama Menhub RI, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama unsur Forkopimda dan jajaran terkait. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus balik serta kesiapan personel dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.

Dalam konferensi pers, Kapolri menyampaikan bahwa secara umum puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati dengan baik. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta tercatat mencapai 2.946.891 unit atau meningkat 20,49 persen dibandingkan kondisi normal dan naik 1,82 persen dibandingkan Lebaran 2025.

Sementara itu, kendaraan yang telah kembali masuk ke Jakarta mencapai 2.561.629 unit, sehingga tersisa sekitar 13,7 persen kendaraan yang masih dalam perjalanan arus balik.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal sebagian kecil yang masih bergerak. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat kembali ke rumah dengan selamat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan peningkatan pada berbagai moda transportasi. Untuk moda kereta api tercatat sebanyak 3.047.676 penumpang atau naik 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Moda transportasi udara meningkat 6,27 persen dengan jumlah sekitar 4,12 juta penumpang, sementara transportasi darat naik 13,3 persen dan moda lainnya meningkat 13,89 persen.

Dari sisi keselamatan, Kapolri menegaskan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan, angka fatalitas korban meninggal dunia juga menurun signifikan dari 377 menjadi 265 jiwa.

“Ini menunjukkan kerja keras seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” tambahnya.

Khusus di Pelabuhan Bakauheni, Kapolri menyebut seluruh skema rekayasa lalu lintas dan sistem pelayanan berjalan optimal. Situasi arus balik di pelabuhan terpantau dalam kondisi normal atau kategori hijau, berkat pengelolaan yang baik mulai dari sistem tiket hingga pengaturan antrean kendaraan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Terima kasih kepada Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja keras. Hingga hari ini, pelaksanaan mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menhub menambahkan bahwa meskipun masih terdapat sekitar 30 persen pergerakan arus balik, seluruh skenario pengendalian telah dipersiapkan secara matang.

Khusus untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis seperti buffer zone, penambahan kapal, serta pengaturan sistem operasional untuk mengurai kepadatan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan melakukan evaluasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum terkait akses keluar-masuk jalan tol guna mengantisipasi potensi kemacetan akibat lonjakan volume kendaraan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut mengapresiasi perhatian dan langkah strategis Kapolri dalam memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Lampung, khususnya di pintu gerbang utama Pulau Sumatra tersebut.

Pelabuhan Bakauheni memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan arus transportasi.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak terkait terus bersinergi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri bersama Menhub beserta Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda juga mengecek sejumlah fasilitas pendukung, seperti pos pelayanan terpadu, area antrean kendaraan, serta sistem pengaturan lalu lintas di kawasan pelabuhan. Selain itu, dilakukan dialog dengan para pemudik dan petugas di lapangan guna memastikan kesiapan operasional dan respons cepat terhadap potensi gangguan.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder terkait. Dengan sistem yang semakin baik dan kesiapan yang matang, arus mobilitas masyarakat dari dan menuju Lampung dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Pemerintah Bangun Pembatas 138 Km di Way Kambas, Solusi Permanen Konflik Gajah dan Manusia

Lampung Timur— Pemerintah pusat memastikan pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di kawasan Taman Nasional Way Kambas sebagai langkah konkret mengakhiri konflik antara manusia dan satwa liar yang telah berlangsung puluhan tahun.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa usulan awal pembangunan pembatas sebenarnya hanya sepanjang 11 kilometer, yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada November 2025. Namun setelah dikaji secara menyeluruh, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menilai panjang tersebut tidak akan cukup menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama.

“Kalau hanya 11 kilometer, konflik tidak akan selesai. Ini masalah yang sudah terjadi selama 43 tahun, menimbulkan korban jiwa, merusak lahan pertanian, dan menghambat pertumbuhan ekonomi desa,” ujar Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni disela-sela acara Forum Rembuk Taman Nasional Way Kambas, Kamis (26/3/2026).

Atas dasar itu, Presiden memutuskan pembangunan pembatas diperluas menjadi sekitar 138 kilometer sebagai solusi permanen. Pembangunan ini menjadi titik balik penanganan konflik yang selama ini membayangi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa usulan pembangunan pembatas tersebut berawal dari aspirasi daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat pada November 2025.

“Awalnya kami hanya mengusulkan sekitar 11 kilometer. Namun Presiden melihat itu tidak akan menyelesaikan masalah. Konflik ini sudah berlangsung selama 43 tahun, menimbulkan korban dan menghambat pertumbuhan ekonomi desa-desa sekitar, sehingga harus diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurut Gubernur, keputusan Presiden untuk membangun pembatas sepanjang 138 kilometer menjadi bukti kuat komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik yang telah berkepanjangan.

“Alhamdulillah, atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden, pembangunan diperluas menjadi 138 kilometer. Ini menjadi solusi nyata bagi konflik yang selama ini terjadi,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Lampung, khususnya di kawasan Taman Nasional Way Kambas yang menjadi salah satu prioritas dari puluhan taman nasional di Indonesia.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan pembatas ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa penyangga. Selama ini, aktivitas pertanian seperti singkong, padi, dan jagung tidak dapat berjalan optimal akibat konflik dengan satwa liar.

“Dengan adanya pembatas ini, masyarakat bisa kembali memaksimalkan lahan mereka. Bahkan ke depan bisa dikembangkan komoditas baru seperti madu, serai, dan lainnya yang terintegrasi dengan program pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan desa penyangga juga akan diintegrasikan dengan program pembangunan desa, sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Konflik antara gajah dan manusia tidak hanya menyebabkan kerusakan lahan pertanian, tetapi juga menimbulkan korban di kedua belah pihak. Dengan dimulainya pembangunan pembatas ini, pemerintah berharap masyarakat dan satwa liar dapat hidup berdampingan secara aman dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan dialog bersama Menteri Kehutanan RI, beberapa Kepala Desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjelaskan bahwa konflik satwa liar gajah dengan warga sekitar TNWK telah berlangsung selama 43 tahun sejak tahun 1983, sehingga penyelesaian konflik pada hari ini menjadi momentum penting dimulainya upaya konkret penyelesaian konflik antara Gajah dan Manusia.

Selain sebagai solusi konflik, pembangunan ini juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di desa penyangga. Sedikitnya 27 desa akan menjadi fokus pengembangan, termasuk optimalisasi lahan pertanian serta pengembangan komoditas baru berbasis kehutanan.

Dari sisi teknis, pembangunan pembatas menggunakan konstruksi baja dengan kombinasi pipa berdiameter besar serta sistem penahan gaya yang dirancang untuk menghadapi tekanan gajah. Struktur ini telah melalui uji kekuatan sehingga diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam jangka panjang.

Pemerintah menargetkan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hingga 4 bulan, sekaligus memastikan desain yang digunakan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Lebih jauh, program ini juga akan dikombinasikan dengan skema pendanaan campuran (blended finance), melibatkan pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga non-pemerintah. Langkah ini bertujuan membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat langsung.

Ke depan, kawasan pembatas bahkan berpotensi dikembangkan sebagai jalur budidaya madu dan wisata berbasis masyarakat, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga.

Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan hutan yang tetap terjaga dan masyarakat yang semakin sejahtera, Taman Nasional Way Kambas diharapkan menjadi contoh keberhasilan pengelolaan konservasi di Indonesia.