Inflasi Terkendali, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Program Perumahan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terukur sekaligus mendukung program strategis nasional di sektor perumahan.

Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai bentuk sinergi aktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada minggu kedua April 2026, Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.

Capaian ini menjadi indikasi positif atas efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemprov Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Meski demikian, Pemprov Lampung tetap waspada terhadap dinamika harga di tingkat kabupaten/kota. Tercatat Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sumatera, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen. Selain itu, Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan harga beras medium sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month), didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta sektor transportasi. Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga memerlukan langkah pengendalian yang berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan strategi pengendalian, antara lain melalui pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, serta peningkatan produksi komoditas strategis.

Dalam hal ini, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare serta pemanfaatan anggaran daerah untuk memperluas sentra produksi guna mengatasi defisit cabai rawit dan cabai besar yang masing-masing mencapai 3.427 ton dan 1.300 ton.

Selain itu, upaya stabilisasi pasokan pangan juga dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog yang telah terealisasi sebanyak 1.742 ton, serta distribusi Minyakita yang mencapai 2,7 juta liter di seluruh wilayah Lampung. Langkah ini diperkuat dengan kebijakan Kementerian Perdagangan dalam mempercepat distribusi minyak goreng ke pasar rakyat.

Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Pemprov Lampung juga aktif mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hingga saat ini, Provinsi Lampung telah mengusulkan pembangunan baru sebanyak 22.189 unit rumah serta peningkatan kualitas 10.434 unit rumah. Usulan tersebut disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) dan menjadi bagian dari strategi pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program perumahan ini dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat, langkah konkret di lapangan, serta komitmen berkelanjutan, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional.