Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi untuk Data Berkualitas

Bandar Lampung —– Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini ditegaskan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan akurasi data pembangunan ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Lampung di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (7/4/26).

​”Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah agenda nasional yang sangat krusial bagi pemetaan kekuatan ekonomi kita,” ujar Sekdaprov.

Sebagai bentuk keseriusan, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 183 Tahun 2025. Melalui instruksi tersebut, Gubernur mengajak seluruh jajaran Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah, hingga Pimpinan Asosiasi dan Perusahaan untuk memberikan dukungan maksimal serta kooperatif dalam proses pendataan.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan pendataan berskala besar yang bertujuan untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian.

​Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam:

• ​Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran
• ​Pemetaan potensi investasi daerah.
• ​Evaluasi struktur ekonomi wilayah secara mendalam.

​”Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus nanti,” tambah Sekdaprov.

​Melalui koordinasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Evaluasi Desaku Maju 2025, Pemprov Lampung Siapkan Strategi Penguatan Hilirisasi Desa

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin secara langsung rapat Evaluasi Tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026 Program Desaku Maju: Pembangunan Ekosistem Ekonomi Desa, yang dilaksanakan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (7/4/2026). Rapat strategis ini digelar guna mengukur efektivitas hilirisasi desa, ketahanan pangan, dan merancang perbaikan secara menyeluruh.

Wagub Jihan menegaskan evaluasi wajib dilakukan agar program tetap berjalan sesuai target (on the track) dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan diperkuat oleh landasan hukum Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2025.

“Kita breakdown satu per satu siapa yang melakukan leading sector pada programnya masing-masing agar output-nya tercapai,” ujar Wagub.

Pilar penyangga utama program ini bertumpu pada penyediaan Pupuk Organik Cair (POC) dan hilirisasi mesin pengering hasil panen (bed dryer). Sepanjang 2025, POC telah menjangkau 500 titik sawah dan sukses mendongkrak produktivitas panen petani. Untuk memperkuat sisi hilir, sebanyak 34 unit bed dryer telah didistribusikan tahun lalu dan ditargetkan akan terpasang menjadi 82 unit pada evaluasi keberlanjutan tahun 2026.

Berdasarkan pemetaan Pemprov Lampung, operasional bed dryer pada tahun lalu masih menemui kendala keterbatasan manajemen usaha hingga masalah teknis seperti dinamo terbakar. Sebagai solusi pada tahun 2026, pemerintah akan memonitor ketat 82 unit mesin tersebut berbasis bukti (evidence-based policy) dan mulai mengintegrasikan sistem pembiayaan lewat Dana Desa maupun BUMDes.

Adapun untuk program POC yang sempat bergantung pada suplai bahan baku dari luar, kini direformulasi agar petani mampu memproduksi secara mandiri lewat pendampingan sekolah lapang.

Upaya perbaikan teknologi ini turut ditopang oleh program pelatihan vokasi ketenagakerjaan yang telah menyasar 928 penduduk usia produktif pada 2025. Memasuki tahun 2026, pelatihan ini akan difokuskan untuk 528 peserta yang tersebar di 33 desa.

Wagub Jihan menyebut lulusan vokasi tidak sekadar diberi keahlian, namun diproyeksikan agar terintegrasi secara holistik untuk menangani kendala operasional ekosistem Desaku Maju, seperti keahlian operator dan las mekanik.

Adapun, Keberhasilan kolaborasi antarpilar ini telah dibuktikan di Desa Wonomarto, Lampung Utara, yang berhasil mengolah gabah dari bed dryer hingga mengembangkan inovasi pembuatan pakan ternak. Guna mereplikasi kesuksesan tersebut, Pemprov Lampung mengusulkan 10 desa tambahan sebagai percontohan (pilot project) pembangunan potensi desa di 2026, di antaranya Desa Negara Ratu di Natar, Bumi Restu di Palas, dan Gedung Boga di Way Serdang.

Untuk menjaga keberlanjutan dan ketepatan koordinasi hingga akhir periode, Gubernur Lampung telah menerbitkan keputusan pembentukan Tim Koordinasi Desaku Maju Tahun 2025-2029 yang operasionalnya ditanggungjawabi langsung oleh Sekretaris Daerah.

Tim ini digerakkan melalui lima Kelompok Kerja (Pokja) spesifik, yaitu Pokja Ekonomi & Kelembagaan Desa, Pokja SDM, Pokja Hilirisasi & Industrialisasi, Pokja Humas & Publikasi, dan diurus oleh Kesekretariatan khusus.

Sinergi terpadu dari Desa Kumaju ditargetkan berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat luas. Melalui dorongan hilirisasi yang masif dan peningkatan produktivitas dari hulu ke hilir, petani tidak lagi menjual bahan mentah melainkan produk yang telah memiliki nilai tambah tinggi. Kebijakan ini diharapkan bermuara pada kemandirian total BUMDes serta ketahanan ekonomi bagi seluruh warga Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Antarwilayah untuk Optimalisasi PAD

Bandar Lampung —– Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat struktur fiskal daerah melalui penguatan sinergi antarwilayah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, memimpin Rapat Koordinasi strategis bersama seluruh Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bertempat di Aula Rapat Lantai III Kantor Bapenda Lampung, Selasa (7/4/2026).

​Pertemuan ini menjadi forum krusial bagi jajaran pengelola pendapatan daerah untuk membedah tantangan faktual sekaligus merumuskan langkah inovatif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.

​Dalam arahannya, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, menekankan bahwa kunci utama peningkatan pendapatan daerah terletak pada modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi.

Ia menyoroti perlunya transformasi digital guna mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini menghambat potensi pajak, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

​Rapat yang berlangsung dinamis tersebut juga menjadi sarana bagi para Kepala Bapenda Kabupaten/Kota untuk memaparkan kondisi riil di lapangan. Berbagai persoalan mulai dari tantangan geografis dalam menjangkau wajib pajak hingga urgensi validasi data dibahas secara mendalam.

​Sebagai solusi konkret, pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pertukaran data (data sharing) dan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi. Langkah ini dipandang efektif untuk menutup celah kebocoran pajak dan memastikan data wajib pajak lebih akurat serta mutakhir.

​Sinergi yang solid ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan pajak daerah secara lebih profesional dan akuntabel. Strategi besar ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan target PAD tercapai secara maksimal.

​Output dari optimalisasi pendapatan ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh penjuru Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung Buka Ruang Kolaborasi, Mahasiswa Didorong Aktif Tentukan Arah Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dalam segala aspek pembangunan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Stadium General BEM Universitas Lampung (Unila) Periode 2026 yang mengusung tema ‘Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045’.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat ingin berkolaborasi. Kalian berhak menentukan Indonesia Emas itu akan jadi seperti apa,” ujar Gubernur.

Kegiatan dirangkaikan dengan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila Periode 2026, ditandai dengan serah terima jabatan dari Presiden BEM 2025, Muhammad Amar Fauzan, kepada Presiden BEM 2026 terpilih, Aditiya Putra Bayu.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan semata kekayaan sumber daya alam. Ia menyebut Provinsi Lampung saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dengan sekitar 71 persen penduduk berada pada usia produktif.

“Semakin tinggi kualitas SDM, semakin cepat peradaban itu maju. Mahasiswa menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia Emas 2045 akan ditentukan oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mahasiswa diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi daerah.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai social control. Ia mendorong mahasiswa untuk berani bersuara apabila kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

“Jika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, kalian wajib berbicara dan bersuara. Karena kebijakan hari ini menentukan nasib kalian 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Ia mengajak mahasiswa untuk aktif berorganisasi secara produktif, mengembangkan potensi diri, serta menjaga nilai etika, integritas, dan kebangsaan.

“Jadikan kampus sebagai ruang pembelajaran ke segala arah dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global,” ujarnya.

Presiden BEM Unila 2026, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa pihaknya akan memposisikan organisasi sebagai mitra kritis pemerintah.

“Kami tidak memposisikan diri sebagai oposisi, tetapi sebagai mitra kritis. Kami siap bersinergi jika kebijakan berpihak kepada rakyat, dan akan mengawal jika sebaliknya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya pola pikir kritis dan sistematis bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi kehidupan di luar kampus.

“Modal utama adalah kemampuan berpikir kritis dan mencari akar permasalahan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah lulus dari kampus,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.