Idulfitri 1447 H di Lampung Berlangsung Aman dan Khidmat, Gubernur Tekankan Semangat Kebersamaan

Bandar Lampung –- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat Lampung di Masjid Al-Bakrie, Sabtu (21/3/2026) pagi.

Pelaksanaan Sallat Idulfitri yang penuh khidmat dan kebersamaan pada tahun ini menjadi momen istimewa, karena untuk pertama kalinya Masjid Al-Bakrie digunakan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Salat Idulfitri di provinsi Lampung. Kehadiran ribuan masyarakat yang memadati area masjid mencerminkan antusiasme serta semangat kebersamaan dalam merayakan hari kemenangan setelah umat muslim menjalankan ibadah puasa.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Lampung.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan Selamat Idulfitri 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan menjadikan kita insan yang lebih baik,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Idulfitri bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan bersama untuk membangun Provinsi Lampung yang lebih maju dan sejahtera.

“Sebagai Gubernur Lampung, kami memandang Idufitri bukan hanya sekadar perayaan spritual, tapi juga sebagai momentum kebangkitan bersama, kebangkitan untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturrahmi dan menyatukan langkah untuk membangun Lampung yang kita cintai ini,” ucapnya.

Selanjutnya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa situasi keamanan di Provinsi Lampung sangat kondusif, baik selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.

“Keamanan yang terjaga dengan baik ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh aparat keamanan yang telah menjaga ketertiban, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri dengan penuh rasa aman dan tenteram,” ungkapnya.

Gubernur juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat, tenaga kesehatan, aparat keamanan, ASN, relawan, serta semua pihak yang telah bekerja sama sehingga Provinsi Lampung dapat menjalankan Idulfitri dengan baik dan khidmat.

“Alhamdulillah di hari raya idulfitri ini masyarakat Lampung bisa menjalankan ibadah dengan khidmat dan khusyuk, dan Alhamdulillah juga bagi pemudik, arus mudik tetap berjalan kondusif dan aman,” pungkasnya.

Lampung Kondusif Saat Malam Takbiran, Gubernur dan Forkopimda Lakukan Pemantauan Langsung

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung melakukan pemantauan situasi keamanan malam takbiran Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (20/3/2026).

​Kegiatan diawali dengan mengikuti koordinasi melalui video conference bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Perhubungan di Polresta Bandar Lampung, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan di Masjid Raya Al-Bakrie.

​Dalam keterangannya usai pemantauan, Kapolda Lampung menyampaikan bahwa jajaran Kepolisian Daerah Lampung telah menyiagakan kekuatan penuh untuk menjamin kekhusyukan ibadah masyarakat.

“Polda Lampung menyiapkan 57 pos keamanan. Pos pengamanan ada 57, 20 itu pos pelayanan, dan 1 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung,” ujarnya.

​Guna mengamankan jalannya malam takbiran, sebanyak 3.900 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, serta instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah disiagakan di titik-titik strategis.

​Terkait mobilitas masyarakat, Kapolda mengungkapkan adanya peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Berdasarkan data monitor, arus kedatangan yang semula berada di angka 5.000 pada 13 Maret, sempat menyentuh puncaknya di angka 51.000 kendaraan sebelum akhirnya melandai ke angka 24.000 pada hari ini.

​Meski terjadi lonjakan arus mudik, situasi Kamtibmas di Provinsi Lampung terpantau sangat kondusif. Kapolda menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kejadian menonjol.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kita pastikan alhamdulillah sampai dengan hari ini sejak tanggal operasi dilaksanakan di tanggal 13, kecelakaan lalu lintas nol, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, begal, nol,” tegasnya.

​Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sedang melaksanakan perjalanan mudik maupun liburan untuk tetap mengutamakan keselamatan berkendara. Kerja sama antara masyarakat dan petugas keamanan diharapkan terus terjalin hingga berakhirnya Operasi Ketupat pada 29 Maret mendatang.

​”Mudah-mudahan sampai dengan di tanggal 29 selesainya operasi, seluruh rangkaian kegiatan ibadah masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Lampung berjalan dengan tertib, aman, dan terkendali,” tutup Kapolda.

​Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Pemprov Lampung Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Pastikan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Arus Mudik Idulfitri

Lampung Selatan — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Provinsi Lampung. Upaya ini difokuskan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penyiapan fasilitas penunjang bagi para pemudik.

Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiagakan puluhan titik layanan medis di sepanjang jalur perlintasan arus mudik tahun ini.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelayanan kesehatan dengan mengaktifkan 74 posko kesehatan di seluruh wilayah Lampung, serta menyiapkan mini ICU di kawasan Bakauheni,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memantau kesiapan pengamanan arus mudik di kawasan Pelabuhan Bakauheni dan ruas Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung Selatan, Senin (16/3/2026). Peninjauan ini turut dihadiri oleh Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf.

Adapun kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik di provinsi yang menjadi jalur utama perlintasan masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Dalam pemantauan tersebut, rombongan meninjau sejumlah pos pelayanan dan pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026. Beberapa titik yang dikunjungi antara lain Pos Pelayanan Rest Area 49B, Pos Pelayanan Rest Area 20B, serta Pos Pelayanan Bakauheni.

Selain itu, Gubernur dan rombongan juga memeriksa fasilitas kesehatan, sarana pelayanan pemudik, hingga kesiapan personel yang bertugas selama masa arus mudik Lebaran.

Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan dukungan pelayanan bagi para pemudik. Selain posko kesehatan, Gubernur juga mengimbau pengurus masjid di sepanjang jalur mudik agar membuka masjid selama 24 jam sebagai tempat singgah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.

“Kami mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan. Jika merasa lelah, silakan beristirahat di rest area, pos pelayanan, atau tempat singgah yang tersedia. Keselamatan adalah yang utama,” ujar Gubernur.

Sementara, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf mengatakan secara umum kesiapan pengamanan arus mudik di wilayah Lampung telah berjalan baik. Polda Lampung menyiapkan total 92 pos yang tersebar di sejumlah titik strategis.

“Pos tersebut terdiri dari 57 Pos Pengamanan, 17 Pos Pelayanan, 16 Posko Bencana, serta dua Pos Terpadu. Pengamanan ini didukung 4.232 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait,” ucap Kapolda.

Ia menambahkan, hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dalam beberapa hari terakhir.

Pada hari pertama pemantauan tercatat sekitar 5.000 kendaraan menyeberang, kemudian meningkat menjadi 11.000 kendaraan, lalu 19.000 kendaraan, hingga mencapai sekitar 20.000 kendaraan pada hari berikutnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, operator pelabuhan menambah jumlah kapal yang beroperasi pada lintasan Merak–Bakauheni. Pada satu dermaga yang sebelumnya melayani empat kapal, kini ditambah satu kapal sehingga total menjadi lima kapal yang beroperasi dengan waktu pelayanan sekitar 45 menit untuk proses bongkar muat hingga kembali berangkat.

Melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta penyediaan fasilitas pelayanan bagi pemudik, Pemerintah Provinsi Lampung berharap arus mudik Lebaran tahun ini dapat berlangsung tertib dan lancar. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat yang melintasi Lampung menuju kampung halaman.

Buka Musrenbang RKPD Pringsewu, Gubernur Mirza Dorong Penguatan Sektor Unggulan Daerah

Pringsewu — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati Pringsewu, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Pringsewu, kepala perangkat daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada potensi dan karakteristik wilayah sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Menurutnya, daerah memiliki peran strategis sebagai fondasi pembangunan nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penguatan sektor unggulan serta hilirisasi komoditas daerah.

“Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan seperti singkong, jagung, dan komoditas lainnya. Potensi tersebut harus diolah dengan baik agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” ujar Gubernur.

Ia juga mendorong perangkat daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada program prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam upaya menekan angka pengangguran terbuka.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah guna memperkuat jalur distribusi dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Sementara itu, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dalam menyelaraskan program pembangunan kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat 5,44 persen, menempatkan Pringsewu pada posisi keempat dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pringsewu juga terus meningkat dari 72,14 pada tahun 2021 menjadi 74,76 pada tahun 2025, sehingga menempatkan Pringsewu sebagai salah satu daerah dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi Lampung.

Selain itu, angka kemiskinan pada tahun 2025 tercatat 7,60 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Bahkan angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,56 persen, sesuai target nasional yang berada di bawah satu persen.

Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2025 berada di angka 4,65 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Investasi, Produktivitas dan Industri Berbasis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Kemandirian Ekonomi Lokal.”

Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi dan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan inovatif.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang pada tahun ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar.

Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pringsewu Imam Fatkuroji, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar program pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan rangkaian dari proses perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, mulai dari konsultasi publik rancangan awal RKPD, Musrenbang tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah.

Melalui Musrenbang ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pringsewu yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. 

Dorong Keseimbangan Petani dan Industri, Pemprov Lampung Bangun Ekosistem Singkong Berkelanjutan

Bandar Lampung— Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku industri guna menjaga keberlanjutan ekosistem ubi kayu di Bumi Ruwa Jurai. 

Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menghadiri acara Silaturahmi bersama Pengusaha Industri Tapioka Nasional yang berlangsung di Hotel Santika, Rabu (11/3/2026). 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa selama satu tahun masa kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Lampung fokus melakukan akselerasi dan sinkronisasi langkah seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diambil untuk menata kembali tata kelola industri tapioka agar lebih berkeadilan. 

“Selama satu tahun ini kami terus belajar dan bekerja keras untuk menyatukan langkah dalam menjaga, mendesain, serta menstabilkan ekosistem ubi kayu di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur. 

Gubernur memaparkan bahwa Lampung memiliki peran krusial dalam kedaulatan pangan dan industri nasional, di mana sekitar 70 persen industri tapioka nasional terpusat di Provinsi Lampung. Potensi besar ini, menurutnya, harus dikelola dengan regulasi yang tepat. 

“Lampung adalah daerah yang sangat kaya. Namun kekayaan itu harus kita atur dengan baik agar benar-benar menjadi kemakmuran bagi rakyat, sekaligus memberikan pertumbuhan yang sehat bagi dunia usaha,” tegasnya. 

Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penataan kebijakan melalui penetapan harga singkong yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Langkah ini bertujuan menciptakan keseimbangan (equilibrium) antara kesejahteraan petani dan keberlangsungan operasional industri. 

Gubernur mengapresiasi para pelaku industri tapioka yang telah kooperatif mendukung kebijakan tersebut. Ia meyakini bahwa kunci kebangkitan sektor pertanian adalah keselarasan tiga pilar utama yaitu Dunia Usaha (Industri), Masyarakat (Petani) dan Pemerintah (Regulator). 

Selain aspek harga, Pemprov Lampung juga memacu produktivitas melalui optimalisasi Cassava Center. Pusat riset ini diproyeksikan menjadi hub pengembangan bibit unggul dan metode budidaya modern dengan melibatkan akademisi dan praktisi industri. 

“Kita jaga bersama ekosistem ubi kayu Lampung ini. Singkong dan tapioka adalah kebanggaan kita. Jika petani semakin sejahtera dan industri semakin maju, maka ekonomi Lampung akan semakin kuat dan melompat lebih tinggi,” pungkasnya.

Peresmian Posbankum, Gubernur Mirza Tegaskan Pentingnya Menghadirkan Akses Keadilan Hingga Tingkat Desa

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya menghadirkan akses keadilan hingga tingkat desa melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung. Menurut Gubernur, keadilan merupakan salah satu tanggung jawab utama pemimpin kepada masyarakat.

“Salah satu tugas pemimpin adalah memberikan rasa adil kepada rakyatnya. Karena itu Pos Bankum ini diharapkan menjadi tempat konsultasi hukum, ruang pelayanan, ruang edukasi, sekaligus ruang perlindungan bagi masyarakat, terutama di desa-desa,” ujar Gubernur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026). Peresmian dilakukan bersama Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Lampung.

Gubernur Mirza berharap keberadaan Posbankum dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang sering muncul di tingkat desa, seperti sengketa tanah, konflik keluarga, maupun persoalan sosial lainnya.

Menurut Gubernur, banyak persoalan hukum di masyarakat selama ini tidak tersampaikan kepada pemerintah karena keterbatasan akses dan pemahaman hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang berhasil membentuk Posbankum secara menyeluruh hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Hari ini Provinsi Lampung telah resmi memiliki 2.651 pos bantuan hukum. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan akses keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan hukum,” ucap Supratman.

Ia menjelaskan, kehadiran Posbankum merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan pendidikan maupun ekonomi.

Menurut Supratman, selama ini kesenjangan akses hukum masih terjadi karena layanan hukum lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang memiliki kemampuan finansial atau pendidikan yang memadai.

“Selama ini keadilan sering kali hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki keunggulan kapital atau pendidikan. Karena itu negara harus hadir memastikan masyarakat kecil juga mendapatkan akses hukum yang sama,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung Taufikurrahman menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum di Lampung telah mencapai 100 persen dari total desa dan kelurahan yang ada.

“Sebanyak 2.651 pos bantuan hukum desa dan kelurahan telah terbentuk. Tercatat pula 5.302 paralegal yang siap memberikan layanan hukum kepada masyarakat,” kata Taufikurrahman.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 pemerintah juga telah melaksanakan pelatihan paralegal yang diikuti oleh sekitar 3.800 peserta untuk memperkuat kapasitas layanan bantuan hukum di tingkat desa.

Sejumlah kasus hukum di masyarakat juga telah berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh Posbankum tanpa harus melalui proses pengadilan. Di antaranya penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Natar, Lampung Selatan, serta sengketa tanah antar ahli waris di Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro.

Selain peresmian Posbankum, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung atas dukungan dalam pembentukan Posbankum. Menteri Hukum juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung atas keberhasilan membentuk 2.651 Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan.

Dengan adanya Posbankum di desa dan kelurahan, pemerintah berharap berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan lebih cepat melalui mediasi dan konsultasi hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung Beri Dukungan Nyata bagi Pesantren untuk Menjaga Keberlanjutan Pendidikan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti peran vital pondok pesantren dalam menyelamatkan puluhan ribu anak putus sekolah dan menjaga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung.

“Saya tidak bayangkan seandainya tidak ada pesantren di Provinsi Lampung, mungkin IPM kita tambah jeblok, kemiskinan kita bertambah,” ujar Gubernur Mirza.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua MPR RI, ulama, umara, serta tokoh masyarakat se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung Bandar Lampung, pada Jumat (6/3/2026).

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, terdapat ketimpangan signifikan terkait ketersediaan bangku sekolah menengah. Dari sekitar 130.000 lulusan SMP setiap tahunnya, hanya tersedia sekira 90.000 bangku SMA, menyisakan puluhan ribu siswa yang terancam putus pendidikan.

Sebanyak 20.000 lulusan SMP yang tidak tertampung tersebut akhirnya diserap oleh ribuan pondok pesantren di berbagai kabupaten dan kota di Lampung. Keberadaan sekitar 1.400 pesantren terbukti menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda berakhlak sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.

Sebagai wujud kepedulian dan dukungan konkret pemerintah, Pemprov Lampung mengalokasikan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur kepada 20 pondok pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan pada acara tersebut.

Sejalan dengan isu pendidikan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyoroti daya saing lulusan SMA di Lampung di tingkat nasional. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya persentase putra daerah, yakni hanya berkisar 20 hingga 25 persen yang memenuhi standar kelulusan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila).

Menurut Muzani, pemerintah pusat kini menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu, dan Sekolah Garuda bagi siswa berprestasi. “Pendidikan adalah cara terbaik memperbaiki kualitas bangsa untuk masa depan pada masa-masa yang akan datang,” tegas Muzani.

Selain infrastruktur pendidikan, penguatan ekonomi agraris juga menjadi fondasi utama kebijakan pemerintah daerah saat ini. Ketua MPR memuji langkah strategis Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan, di mana harga singkong berhasil menyentuh Rp1.350 per kilogram dan jagung stabil di angka Rp6.500 per kilogram.

“Kekayaan orang Lampung itu bukan dari tambang yang banyak karena di sini tidak ada tambang, kekayaan orang Lampung itu dari beras, dari jagung, dan dari singkong,” ucap Muzani.

Saat ini, Pemprov Lampung juga tengah mematangkan skema hilirisasi hasil bumi untuk mengundang investor membangun kawasan industri cokelat, kopi, dan olahan pangan lainnya.

Di tengah dinamika perekonomian tersebut, Muzani mengingatkan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama agar roda pembangunan berjalan lancar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat toleransi dan kerukunan, terlebih di tengah memanasnya suhu geopolitik dan konflik di Timur Tengah saat ini.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan tausiah dan doa bersama oleh Dr. KH. Buchori Muslim. Kolaborasi yang solid antara ulama dan umara ini diyakini mampu menciptakan iklim daerah yang kondusif, mempercepat roda ekonomi dari desa hingga kota, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Safari Ramadan di Lampung Selatan, Gubernur Mirza Ajak Warga Perkuat Persatuan untuk Bangun Lampung

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan digelar di Masjid Al-Falah, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kamis (05/03/2026).

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Ramadan merupakan bulan istimewa yang tidak hanya menjadi momentum meningkatkan ibadah, tetapi juga mempererat silaturahmi antarwarga.

“Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Ramadan juga waktunya kita bersilaturahmi, banyak bertemu dengan saudara-saudara kita,” ujarnya.

Menurut Gubernur, semangat masyarakat Lampung dalam menjalankan ibadah di bulan suci menjadi modal penting bagi pembangunan daerah.

“Saya melihat Lampung hari ini semua warganya semangat dalam menyambut bulan Ramadan, semuanya semangat dalam beribadah dan melaksanakan puasa. Insya Allah ini adalah modal terbesar bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.

Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa modal utama pembangunan bukan semata-mata infrastruktur, uang, teknologi, ataupun sektor pertanian, melainkan persatuan masyarakat.

“Modal terbesar untuk pembangunan itu adalah kebersamaan, kerukunan, dan persatuan seluruh umat yang ada di Provinsi Lampung,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kerukunan, serta mempertahankan semangat gotong royong demi kemajuan daerah.

“Jangan sampai masyarakat Lampung terpecah belah karena perbedaan. Pada akhirnya kita sama, yaitu ingin Provinsi Lampung ke depan lebih baik untuk anak-anak kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan bahwa Ramadan menjadi pengingat bagi manusia untuk memperbanyak amal kebaikan.

“Ramadan juga mengingatkan bahwa kita hidup ini tidak lama. Yang akan kita bawa nanti bukan jabatan, tetapi amal kebaikan yang kita lakukan di hidup kita,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat Kecamatan Penengahan, khususnya warga Desa Pisang.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari warga Kecamatan Penengahan, terutama Desa Pisang. Kebersamaan seperti inilah yang membuat kita yakin bahwa Lampung akan terus maju,” ujarnya.

Diakhir, Gubernur Mirza juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar Ramadan membawa keberkahan bagi seluruh keluarga di Provinsi Lampung.

“Mari kita berdoa bersama, semoga ramadan ini membawa keberkahan bagi rumah-rumah kita, semoga ramadan ini memberikan kesehatan bagi orang tua kita, kelapangan rezeki bagi orang tua kita, dan masa depan yang cerah bagi anak-anak kita. Jaga persatuan kita dan jadikan Lampung sebagai daerah yang aman, damai dan penuh keberkahan,” pungkasnya.

Safari Ramadan diisi dengan tausiyah dan penyerahan bantuan untuk renovasi masjid serta santunan kepada anak yatim dan kaum duafa sebagai bentuk kepedulian sosial Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat.