Buka Musrenbang RKPD Pringsewu, Gubernur Mirza Dorong Penguatan Sektor Unggulan Daerah

Pringsewu — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati Pringsewu, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Pringsewu, kepala perangkat daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada potensi dan karakteristik wilayah sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Menurutnya, daerah memiliki peran strategis sebagai fondasi pembangunan nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penguatan sektor unggulan serta hilirisasi komoditas daerah.

“Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan seperti singkong, jagung, dan komoditas lainnya. Potensi tersebut harus diolah dengan baik agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” ujar Gubernur.

Ia juga mendorong perangkat daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada program prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam upaya menekan angka pengangguran terbuka.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah guna memperkuat jalur distribusi dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Sementara itu, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dalam menyelaraskan program pembangunan kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat 5,44 persen, menempatkan Pringsewu pada posisi keempat dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pringsewu juga terus meningkat dari 72,14 pada tahun 2021 menjadi 74,76 pada tahun 2025, sehingga menempatkan Pringsewu sebagai salah satu daerah dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi Lampung.

Selain itu, angka kemiskinan pada tahun 2025 tercatat 7,60 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Bahkan angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,56 persen, sesuai target nasional yang berada di bawah satu persen.

Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2025 berada di angka 4,65 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Investasi, Produktivitas dan Industri Berbasis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Kemandirian Ekonomi Lokal.”

Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi dan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan inovatif.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang pada tahun ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar.

Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pringsewu Imam Fatkuroji, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar program pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan rangkaian dari proses perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, mulai dari konsultasi publik rancangan awal RKPD, Musrenbang tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah.

Melalui Musrenbang ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pringsewu yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. 

Dorong Keseimbangan Petani dan Industri, Pemprov Lampung Bangun Ekosistem Singkong Berkelanjutan

Bandar Lampung— Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku industri guna menjaga keberlanjutan ekosistem ubi kayu di Bumi Ruwa Jurai. 

Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menghadiri acara Silaturahmi bersama Pengusaha Industri Tapioka Nasional yang berlangsung di Hotel Santika, Rabu (11/3/2026). 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa selama satu tahun masa kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Lampung fokus melakukan akselerasi dan sinkronisasi langkah seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diambil untuk menata kembali tata kelola industri tapioka agar lebih berkeadilan. 

“Selama satu tahun ini kami terus belajar dan bekerja keras untuk menyatukan langkah dalam menjaga, mendesain, serta menstabilkan ekosistem ubi kayu di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur. 

Gubernur memaparkan bahwa Lampung memiliki peran krusial dalam kedaulatan pangan dan industri nasional, di mana sekitar 70 persen industri tapioka nasional terpusat di Provinsi Lampung. Potensi besar ini, menurutnya, harus dikelola dengan regulasi yang tepat. 

“Lampung adalah daerah yang sangat kaya. Namun kekayaan itu harus kita atur dengan baik agar benar-benar menjadi kemakmuran bagi rakyat, sekaligus memberikan pertumbuhan yang sehat bagi dunia usaha,” tegasnya. 

Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penataan kebijakan melalui penetapan harga singkong yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Langkah ini bertujuan menciptakan keseimbangan (equilibrium) antara kesejahteraan petani dan keberlangsungan operasional industri. 

Gubernur mengapresiasi para pelaku industri tapioka yang telah kooperatif mendukung kebijakan tersebut. Ia meyakini bahwa kunci kebangkitan sektor pertanian adalah keselarasan tiga pilar utama yaitu Dunia Usaha (Industri), Masyarakat (Petani) dan Pemerintah (Regulator). 

Selain aspek harga, Pemprov Lampung juga memacu produktivitas melalui optimalisasi Cassava Center. Pusat riset ini diproyeksikan menjadi hub pengembangan bibit unggul dan metode budidaya modern dengan melibatkan akademisi dan praktisi industri. 

“Kita jaga bersama ekosistem ubi kayu Lampung ini. Singkong dan tapioka adalah kebanggaan kita. Jika petani semakin sejahtera dan industri semakin maju, maka ekonomi Lampung akan semakin kuat dan melompat lebih tinggi,” pungkasnya.

Pemprov Lampung Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Jelang Lebaran

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melakukan monitoring bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di sejumlah lokasi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Selasa (10/3/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Monitoring dilakukan oleh tim yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Lampung, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung. Peninjauan dilakukan mulai dari pangkalan LPG, agen gas, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sejumlah lokasi yang ditinjau di antaranya Pangkalan Gas 3 kg Yusfadil di Jalan Drs Warsito, Kupang Kota, dan Pangkalan Gas 3 kg Cahaya Gas di Jalan Pulau Tegal, Way Dadi, Sukarame. Tim juga mengunjungi Agen LPG Non Subsidi PT Sony Prayudha di Jalan Endro Suratmin serta Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Arsade Inti Gasindo di Campang Raya.

Selain itu, monitoring juga dilakukan di SPBU Pertamina Jatiagung, Lampung Selatan, serta SPBU Coco Pertamina Way Dadi, Bandar Lampung. Peninjauan ini bertujuan memastikan distribusi energi berjalan lancar hingga ke tingkat masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Agust Riko Suryhana, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman menjelang Lebaran. Ia menyebut hasil peninjauan menunjukkan stok BBM dan LPG di wilayah Lampung masih dalam kondisi terkendali.

“Tim monitoring dari Provinsi Lampung bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas turun langsung memastikan ketersediaan BBM dan LPG menjelang Lebaran. Alhamdulillah stok aman dan harga di masyarakat masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET),” ucap  Agust Riko.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga pasokan tetap tersedia.

“Di tengah dinamika global, masyarakat kami minta tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pemerintah dan Pertamina sudah menyiapkan langkah mitigasi agar stok tetap tersedia,” ujarnya.

Agust Riko menambahkan, Pertamina akan menambah pasokan LPG hingga 50 persen di daerah yang diperkirakan mengalami peningkatan kebutuhan. Penambahan ini dilakukan untuk memastikan distribusi tetap berjalan lancar, termasuk saat hari libur dan hari raya.

Perwakilan SBM IV Gas Lampung, M Suhanda, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kondisi stok LPG, baik subsidi maupun non-subsidi, masih aman khususnya di Kota Bandar Lampung. Menurutnya, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi peningkatan permintaan menjelang Lebaran.

“Kami memastikan ketersediaan LPG 3 kg maupun non-subsidi dalam kondisi aman. Menjelang Lebaran biasanya ada kenaikan permintaan sekitar 3 sampai 5 persen, dan itu sudah kami mitigasi dengan menambah suplai hingga 50 persen dari alokasi harian,” ucap Suhanda.

Ia juga memastikan penyaluran LPG tetap berjalan normal meski memasuki masa libur Lebaran. Distribusi dari SPPBE hingga ke pangkalan akan terus dilakukan tanpa penghentian.

Ketua YLKI Lampung, Subadra Yani Moersalin, mengatakan hasil pemantauan di sejumlah pangkalan menunjukkan ketersediaan LPG masih mencukupi hingga Lebaran. Selain itu, harga di tingkat pangkalan juga masih sesuai dengan ketentuan HET.

“Stok seperti yang disampaikan tadi memang aman sampai Lebaran, dan HET di tingkat pangkalan masih stabil. Yang penting adalah konsistensi harga hingga ke pangkalan agar tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga,” ujar Subadra.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG langsung di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga distribusi tetap tepat sasaran.

Melalui monitoring ini, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan distribusi BBM dan LPG tetap terjaga hingga Idulfitri. Ketersediaan energi yang stabil diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Lebaran serta mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga di pasaran. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kinerja Ekonomi Lampung 2025 Menguat, Konsumsi dan Ekspor Jadi Motor Utama

Bandar Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik yang digelar di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026).

Ahmad Riswan menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2025 dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan periode Januari–Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

“Nilai PDRB Lampung tahun 2025 mencapai Rp525,85 triliun, meningkat signifikan dari Rp484,24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Secara year on year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,54 persen. Sementara secara quarter to quarter (q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 3,05 persen. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan siklus musiman yang wajar dan relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan IV pada tahun-tahun sebelumnya.

“Penurunan pada triwulan IV 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai minus 3,52 persen. Ini menunjukkan stabilitas ekonomi Lampung semakin baik,” jelasnya.

Dibandingkan wilayah lain di Sumatera, pertumbuhan ekonomi Lampung tergolong impresif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2025 tercatat 4,18 persen, sementara Lampung mampu tumbuh di atas rata-rata tersebut.

Secara regional, Lampung menempati peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, setelah Kepulauan Riau (6,94 persen) dan Sumatera Selatan (5,35 persen). Selain itu, Lampung juga berada di peringkat keempat sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Sumatera, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan kontribusi sebesar 9,98 persen.

Sektor Pertanian Tetap Jadi Penopang Utama
Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi 26,90 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 19,11 persen, dan perdagangan sebesar 14,35 persen.

Ketiga sektor tersebut menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Lampung. Sektor pertanian menyumbang 27,19 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan menyumbang 21,91 persen, dan sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar 10 persen.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 16,46 persen, didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga perbankan. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi terdalam sebesar 5,78 persen akibat penurunan produksi gas.

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi 62,61 persen. Konsumsi rumah tangga mampu memberikan kontribusi sebesar 56,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2025.

Selain itu, komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2025 sebesar 6,31 persen, seiring meningkatnya aktivitas lembaga sosial dan keagamaan.

Ekspor juga menjadi mesin pertumbuhan penting dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 72,22 persen, menunjukkan peran strategis perdagangan luar negeri dalam mendorong ekonomi Lampung.
PDRB Per Kapita Terus Meningkat

Capaian positif ekonomi Lampung juga tercermin dari PDRB per kapita yang terus meningkat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Lampung tercatat Rp48,19 juta, naik menjadi Rp51,39 juta pada 2024, dan kembali meningkat signifikan pada 2025 menjadi sekitar Rp55 juta.

“Kenaikan ini menunjukkan adanya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dan menjadi indikator positif dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap),” ujar Ahmad Riswan.

Ahmad Riswan menegaskan, rilis data statistik ini merupakan bentuk pelayanan publik BPS Provinsi Lampung dalam menyediakan data yang berkualitas, akurat, dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

“Kami berharap data ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga mampu mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang solid ini menjadi modal penting bagi Provinsi Lampung untuk terus melangkah maju, sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Menuju Pusat Energi Bersih Nasional, Lampung Perkuat Energi Terbarukan

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian strategis sekaligus tantangan krusial sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI. Dalam pertemuan di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026), Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

​Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, melaporkan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Lampung telah menyentuh angka 99,85%.

Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Oleh karenanya, Ia berharap dukungan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani kemudahan izin di Kementerian Kehutanan agar elektrifikasi 100% segera terwujud

​”Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” ujar Bani.

​Selain pemukiman, fokus Pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah produktivitas ekonomi melalui program ‘Listrik Masuk Sawah’. Program ini dinilai menjadi solusi konkret bagi petani yang kesulitan mendapatkan solar untuk pompa air, sekaligus menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.

​Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi, menyoroti keberhasilan Lampung dalam melampaui target nasional di sektor energi bersih. Saat ini, tingkat penggunaan Green Energy di Lampung telah mencapai 36%, jauh di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 14-18%.

​”Target kami pada 2032 adalah bauran EBT sebesar 40% dengan kapasitas pembangkit naik menjadi 1.600 MW. Fokus utama kami adalah memaksimalkan potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau dan Sekincau, serta pengembangan PLTS di Bendungan Margatiga,” jelasnya.

Febrizal Levi sangat berharap PLN sebagai off-taker dapat memberikan skema harga yang kompetitif bagi pengembang EBT sehingga potensi besar energi bersih di Lampung dapat tergarap maksimal.

“Investasi energi terbarukan ini sangat bergantung pada kepastian dan kelayakan harga beli PLN agar investor tertarik masuk ke Lampung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti ketergantungan pasokan listrik Lampung yang masih mengandalkan suplai sebesar 400 Megawatt (MW) dari wilayah Sumatera Selatan. Dengan total kebutuhan mencapai 1,3 Gigawatt (GW), kemampuan produksi mandiri Lampung saat ini baru menyentuh angka 900 MW.

​“Listrik bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” ujar Sugeng.

​Selain masalah keandalan, Komisi XII memberikan apresiasi atas langkah inovatif PLTU Tarahan dalam menerapkan teknologi co-firing biomassa sebesar 12,5%. Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mencapai Net Zero Emission.

Sugeng selanjutnya mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya panas bumi (geothermal) di Lampung yang potensinya hampir mencapai 1 GW.

​“Lampung memiliki kekayaan panas bumi yang potensinya, mencapai 800 MW. Geothermal itu ramah lingkungan dan tidak merusak air tanah. Kami minta Pemda, PLN, dan ESDM membuat roadmap 5 tahun ke depan agar listrik di Lampung handal dan tidak ‘biarpet’ lagi,” tambahnya.

​Dalam rangka menekan defisit anggaran akibat impor BBM yang mencapai 1 juta barel per hari, DPR RI juga mendorong percepatan program elektrifikasi rumah tangga, termasuk penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi energi nasional sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi Lampung menuju target sempurna 100 persen.