Gubernur Mirza Tekankan Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha XIV KMHDI, Perkuat Harmoni Lampung

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memberikan penghormatan khusus atas sejarah panjang kontribusi masyarakat Hindu/Bali di Lampung yang telah dimulai sejak tahun 1956. Gubernur menilai filosofi Tri Hita Karana sangat relevan untuk terus diimplementasikan dalam menjaga harmoni di Lampung yang majemuk.

​”Konsep filosofi dari ajaran Hindu Tri Hita Karana, atau harmoni dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam, memberi arah yang jelas. Dan hari ini nilai itu sangat relevan terutama di Provinsi Lampung,” kata Gubernur saat pembukaan Kongres Nasional Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Rabu (1/4/26).

​Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Provinsi Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut. Ia berharap Mahasabha XIV ini menjadi momentum penting dalam melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

​”Mahasabha ini adalah momen penting bagi KMHDI. Di sinilah arah organisasi ditentukan, kepemimpinan dipilih, ide-ide yang terbaik dari rekan-rekan sekalian diuji,” ujar Gubernur Mirza di hadapan peserta kongres.

​Gubernur kemudian menekankan bahwa tantangan di era digital menuntut pemimpin yang memiliki integritas dan pegangan nilai yang kuat. Ia berharap mahasiswa KMHDI tetap konsisten menjaga nilai-nilai Dharma di tengah perubahan peradaban yang bergerak sangat cepat.

​Gubernur Mirza menyoroti korelasi antara kualitas SDM dengan kemajuan daerah. Ia mengajak kader KMHDI untuk aktif berpartisipasi dan melakukan inovasi, khususnya pada sektor-sektor strategis Lampung.

​”Kami juga bervisi bagaimana ke depan kita butuh menjadikan Lampung maju, sejahtera, dan berdaya saing. Kuncinya sekali lagi ada di kualitas SDM. Karena itu, penguatan SDM, membuka akses ekonomi, dan mempercepat pemerataan pembangunan,” tegasnya.

​Terkait kondisi ekonomi makro, Gubernur memaparkan pertumbuhan positif di sektor pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kenaikan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan 1,5 juta petani di Lampung, termasuk komunitas masyarakat Hindu yang mayoritas bergerak di sektor tersebut.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani memuji Provinsi Lampung sebagai contoh nyata keberhasilan persatuan dalam keragaman. Ia menyebut Lampung sebagai laboratorium Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan wajah Indonesia di masa depan.

​“Saya berkali-kali mengatakan bahwa contoh persatuan ada di Lampung. Lampung adalah laboratorium Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku, budaya, adat istiadat, dan agama ada di Lampung. Tetapi di Lampung mereka bersatu, mereka rukun, mereka menghormati. Itulah Indonesia ke depan, prototipenya adalah seperti itu,” ujar Ahmad Muzani di hadapan peserta kongres dan tamu undangan.

Di sisi lain, Ketua MPR RI juga menyoroti tantangan pembangunan SDM. Ia mencermati fenomena di Universitas Lampung (Unila), di mana kursi Fakultas Kedokteran lebih banyak diisi oleh lulusan luar daerah karena standar kelulusan SMA lokal yang perlu ditingkatkan.

​“Ini tantangan kita bagaimana meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan di Lampung. KMHDI diharapkan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas SDM di basis-basis kekuatannya,” pesannya kepada pengurus KMHDI.

​Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur serta terjaganya iklim keharmonisan antarumat beragama di Provinsi Lampung. Ia menyebut Lampung sebagai teladan dalam semangat kebhinekaan bagi daerah lain di Indonesia.

​”Provinsi yang dulu kita kenal dengan provinsi sejuta jalan berlubang, tapi hari ini kita sudah beberapa kali keliling dan astungkara, Pak Gubernur nampaknya begitu concern sekali untuk membangun infrastruktur di Provinsi Lampung,” ujar Wayan Darmawan.

​Lebih lanjut, Wayan menekankan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap umat Hindu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang pembangunan daerah yang inklusif.

“Saya berterima kasih, tentu masyarakat Lampung juga berterima kasih bahwa Pak Gubernur betul-betul membangun Lampung dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati,” tambahnya.

Acara pembukaan ini dihadiri pula oleh sejumlah Anggota DPR dan DPD RI, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Bupati Lampung Tengah serta tokoh nasional Anas Urbaningrum.

Jembatan Perintis Garuda Dorong Akses Ekonomi dan Pendidikan Warga Lampung Timur

Lampung Timur — Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III dan IV di Desa Kalipasir, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Timur, mulai menunjukkan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses konektivitas yang selama ini terbatas.

Ground breaking pembangunan jembatan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, jajaran TNI dan Forkopimda setempat, Rabu (1/4/2026). Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini, masyarakat Desa Kalipasir masih mengandalkan transportasi perahu sebagai akses utama antarwilayah. Kondisi tersebut kerap menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga mobilitas harian warga. Kehadiran jembatan ini diharapkan menjadi solusi nyata yang memberikan kemudahan, keamanan, serta efisiensi waktu tempuh.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menegaskan pentingnya keberadaan infrastruktur jembatan bagi masyarakat.

“Jembatan ini menjadi infrastruktur yang sangat krusial. Jika jalan masih bisa dilalui meski dalam kondisi kurang baik, berbeda halnya jika jembatan tidak tersedia, maka konektivitas benar-benar terputus,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani dan pedagang dalam mendistribusikan hasil produksi. Selain itu, akses pendidikan bagi anak-anak juga akan lebih mudah dan aman.

Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pembangunan jembatan ini juga dinilai memiliki tantangan tersendiri karena panjang bentang yang lebih besar dibandingkan jembatan serupa di wilayah lain di Provinsi Lampung.

Koordinasi yang solid antar pihak diharapkan mampu memastikan proyek berjalan sesuai target.
Ke depan, keberadaan Jembatan Perintis Garuda diharapkan tidak hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Jembatan ini nantinya akan sangat membantu aktivitas masyarakat, mulai dari anak sekolah, petani, hingga pedagang. Mari kita jaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pembangunan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Kalipasir yang selama puluhan tahun mendambakan akses transportasi yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.

Kurangi Pengangguran, Strategi Terpadu Pemprov Lampung: Dari Pelatihan Kerja hingga Pengembangan Industri

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan strategis dan inovatif. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran oleh tim penilai pusat secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian kinerja pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap dokumen kebijakan, capaian kinerja, dan inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam paparannya, Marindo menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dari sisi bonus demografi, dengan jumlah penduduk mencapai 9,52 juta jiwa dan didominasi usia produktif sebesar 69,24 persen.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, serta struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas relatif rendah.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Meski mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, capaian ini masih lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera.

Namun demikian, persoalan mendasar masih terlihat pada dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen serta tingginya pengangguran lulusan SMA dan SMK yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029. Kebijakan tersebut meliputi transformasi ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja.

Salah satu program unggulan adalah “Desaku Maju” yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis desa dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2025, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran penanggulangan pengangguran sebesar Rp36,5 miliar atau 0,48 persen dari APBD.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perencanaan tenaga kerja. Melalui program pelatihan vokasi, sebanyak 928 peserta telah mendapatkan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, berbagai langkah konkret terus dilakukan, di antaranya penyelenggaraan bursa kerja, penguatan layanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan aplikasi informasi pasar kerja “SiGajah”.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta mendorong pembatasan pengiriman pekerja migran non-skill guna meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

Dalam aspek kolaborasi, Pemprov Lampung memperkuat sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta program pemerintah pusat. Salah satunya melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang hingga Februari 2026 telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan mampu menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota di Lampung.

Ke depan, strategi keberlanjutan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan perizinan investasi, pengembangan kawasan industri, dukungan kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai roadmap penciptaan lapangan kerja hingga 2029.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menekan angka pengangguran secara bertahap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.