Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Gubernur Dorong Akselerasi Kinerja dan Inovasi

Bandar Lampung —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

​Pelantikan ini mencakup 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, 3 Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026, dan 12 Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah.

​”Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah adalah bagian dari dinamika kehidupan organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier,” ujar Sekdaprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

​Gubernur Lampung menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi target pembangunan.

“Kehadiran saudara-saudara di posisi yang baru ini adalah untuk menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Provinsi Lampung, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

​Secara khusus, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi pemecah masalah (problem solver). Gubernur berpesan agar pimpinan OPD tidak hanya terpaku pada laporan masalah, tetapi aktif menciptakan inovasi dan iklim kerja yang kondusif. Sementara itu, Pejabat Administrator dan Fungsional diminta untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui kompetensi teknis yang mumpuni.

​Adapun daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu :

1. ​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. ​Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. ​Ir. Yayan Ruchyansah, M.Si. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.
4. ​Slamet Riadi, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. ​Saipul, S.Sos., M.I.P. sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

​Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Ia berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung.

HUT ke-62 Lampung, Pemprov Tegaskan Komitmen Bangun Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan di Bumi Sai Bumi Ruwa Jurai. Wagub menegaskan bahwa peringatan usia ke-62 ini merupakan momentum untuk memperkuat arah masa depan Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.

“Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saat ini Lampung tumbuh menjadi lumbung pangan nasional dengan capaian ekonomi yang inklusif, tumbuh sebesar 5,28 persen melampaui rata-rata nasional,” ujar Wagub.

Wagub juga memaparkan sejumlah keberhasilan signifikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan yang mencapai satu digit (9,66%), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,98%, serta keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dengan angka inflasi terendah kedua secara nasional pada tahun 2025.

Selain capaian makro, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi Lampung In yang kini telah diunduh lebih dari 30.000 pengguna sebagai platform layanan publik yang responsif dan akuntabel.

Di tengah tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global, Wagub mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta untuk memperkuat kolaborasi.

“Tema ‘Membangun Bersama Lampungku Maju’ adalah pemicu bagi kita untuk bekerja lebih cerdas dan efisien demi mewujudkan Indonesia Emas,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Berikut adalah daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut :

1. Penghargaan Evaluator Internal SAKIP & Dukungan Digitalisasi :

• Inspektur Provinsi Lampung (Evaluator Internal SAKIP).
• Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung (Pembinaan Perencanaan & Pengukuran Kinerja).
• Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Pembinaan Pelaporan Kinerja).
• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung (Dukungan Digitalisasi SAKIP).

1. Penghargaan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025 :

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

1. Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025 :

• Dinas Sosial Provinsi Lampung.
• RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

1. Pegawai Penerima Penghargaan pada Unit Pelayanan Publik :

• Aryadi Saputra, S.Kom. (Dinas Sosial).
• Desy Yuanita, SKM., M.Kes. (RSUD Dr. H. Abdul Moeloek).
• Deden Hermawan, S.Kom. (Dinas Pendidikan & Kebudayaan).

1. Penyerahan Tali Asih KORPRI kepada Pensiunan :

• Ahmad Fauzi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
• Mudri Sucipto (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik).

Peringatan HUT ke-62, Lampung Catat Kinerja Pembangunan Positif di Berbagai Sektor

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung menjadi momentum untuk meneguhkan arah pembangunan menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi. Ia menyebut capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan fondasi yang harus terus diperkuat.

“Lampung harus berdiri sebagai provinsi yang maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi. Berbagai capaian yang kita raih hari ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak dan harus terus kita lanjutkan,” ujar Wagub Jihan Nurlela dalam rapat paripurna istinewa.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-62, kegiatan dilaksanakan di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, tokoh adat, hingga perwakilan masyarakat.

Acara diawali dengan tarian Sigeh Penguten oleh siswi SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dilanjutkan penampilan lagu daerah oleh Intan Putri, juara Kontes Dangdut Indonesia 2025 asal Provinsi Lampung. Berbagai pertunjukan budaya seperti Tari Tuah Payan Tuha serta pemutaran video kilas balik sejarah berdirinya Provinsi Lampung turut memeriahkan kegiatan.

Dalam paparannya, Wagub Jihan menyampaikan capaian pembangunan Lampung yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir berhasil ditekan hingga satu digit, yakni 9,66 persen pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat menjadi 73,98 poin dan masuk kategori tinggi.

Di bidang tata kelola, Pemprov Lampung meraih predikat Sangat Baik (BB) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menjadi provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pada sektor infrastruktur, sepanjang 2025 dilakukan perbaikan 52 ruas jalan provinsi sepanjang 66,2 kilometer dan 21 jembatan. Kondisi jalan mantap meningkat dari 78,81 persen menjadi 79,79 persen, sementara degradasi jalan berhasil ditekan.

Program pembangunan desa juga diperkuat melalui penyediaan 34 unit bed dryer di 34 desa untuk menekan kehilangan hasil panen, serta distribusi 500 pusat produksi pupuk hayati cair bagi 190.000 petani.

Di bidang pendidikan, pemerintah menghapus uang komite bagi siswa SMA/SMK, menargetkan angka putus sekolah nol persen, serta membuka akses kerja internasional melalui program kelas migran vokasi Jepang yang telah diikuti 93 sekolah.

Sementara di sektor kesehatan, pemerataan layanan terus ditingkatkan, termasuk melalui program cek kesehatan gratis yang menempatkan Lampung pada peringkat sembilan nasional.

Wagub Jihan juga menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional, seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah rakyat. Program tersebut bahkan telah menjangkau 2,8 juta penerima manfaat dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp12,1 triliun per tahun di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan Hak Kekayaan Intelektual arsitektur Menara Siger dari Anshori Djausal kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diterima Wakil Gubernur. Selain itu, Wagub Jihan juga menyerahkan penghargaan kepada lima kabupaten penerima 12 sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjalanan 62 tahun Lampung merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen untuk melanjutkan pembangunan daerah.

Menurutnya, Lampung telah berkembang dari daerah dengan berbagai keterbatasan menjadi provinsi yang cukup maju, dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan Lampung yang lebih maju,” ucap Giri.

Rapat paripurna ditutup dengan foto bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 62 tahun Provinsi Lampung.

Upacara Ziarah di TMP Warnai Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Ziarah pada Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan Provinsi Lampung, Selasa (31/03/2026).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi daerah dan bangsa.

Sekdaprov memimpin langsung ziarah rombongan yang diawali dengan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan.

Suasana penuh khidmat dan rasa hormat menyelimuti jalannya upacara. Momentum ini tidak hanya menjadi simbol penghargaan atas jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan dalam membangun Provinsi Lampung

Paripurna DPRD Lampung Tetapkan Rekomendasi LHP BPK, Fokus Perbaikan Kinerja dan Akuntabilitas Pemprov Lampung

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Senin (30/3/2026). Rapat ini berfokus pada pengesahan rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kinerja dan kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kehadiran Wagub Jihan menjadi wujud nyata komitmen dan sinergi eksekutif bersama legislatif dalam menindaklanjuti hasil evaluasi BPK RI. Pemprov Lampung menyambut baik berbagai masukan konstruktif yang diberikan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD guna memantapkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi tata kelola belanja daerah, ketahanan pangan, hingga kondisi kritis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama (LJU).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, secara resmi mengesahkan Keputusan DPRD mengenai tindak lanjut LHP BPK. DPRD Provinsi Lampung meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera menindaklanjuti temuan tersebut demi perbaikan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

“Kami ingin menyampaikan ke Pak Gubernur dan Bu Wagub beserta jajaran, bahwa kita mendukung dalam rangka good governance. Bagaimana perbaikan termasuk sistem MCP KPK” ujar Ketua DPRD saat memimpin rapat.

Sebagai mitra sejajar (equal partnership), Pemprov Lampung berkomitmen segera mengambil langkah taktis atas rekomendasi umum yang disampaikan oleh DPRD. Masukan strategis tersebut diposisikan bukan hanya sebagai langkah korektif, melainkan juga upaya preventif perbaikan sistemik di masa mendatang.

Berdasarkan laporan Pansus, Pemprov Lampung segera menindaklanjuti tujuh poin rekomendasi umum. Pertama, Pemprov akan membentuk tim tindak lanjut audit terpadu guna mempercepat penyelesaian temuan BPK. Kedua, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah akan ditingkatkan melalui pengawasan berbasis risiko.

Ketiga, Pemprov siap memperkuat kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah melalui program pelatihan dan sertifikasi. Keempat, Pemprov akan mempercepat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas serta ketepatan belanja pemerintah daerah.

Kelima, Pemprov Lampung akan secara tegas menagih pengembalian kerugian daerah kepada pihak ketiga dan menerapkan sanksi administrasi jika tidak terpenuhi. Keenam, guna merespons isu ketahanan pangan, pemerintah daerah segera menyusun regulasi tentang sistem informasi pangan dan gizi daerah yang terintegrasi.

Ketujuh, Pemprov akan melakukan restrukturisasi komprehensif pada BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU). Langkah penyehatan bisnis ini diharapkan mampu meningkatkan kembali kinerja perusahaan pelat merah tersebut dan menggenjot kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rekomendasi strategis dari dewan ini resmi berlaku sejak tanggal ditetapkan. Melalui sinergi yang terbangun harmonis ini, Pemprov Lampung optimistis percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai dapat berjalan semakin optimal.

Halal Bihalal 1447 H Pemprov Lampung, Gubernur Mirza Ajak Perkuat Sinergi dan Kepedulian kepada Masyarakat

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/03/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

“Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita dan menjadikan Ramadan sebagai makna dalam kehidupan kita ke depan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat capaian dan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ia menilai, nilai-nilai seperti disiplin, pengendalian diri, dan peningkatan ibadah harus tercermin dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika selama Ramadan kita mampu menahan diri, maka dalam bekerja kita juga harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Disiplin yang dilatih selama Ramadan harus terus dijaga, terutama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, serta mengambil keputusan secara adil merupakan bentuk ibadah yang sesungguhnya. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan berbagi yang telah terbangun selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kerja sama yang solid.

“Kita harus menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Pemerintah harus menjadi satu tim yang solid, bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga berjuang bersama untuk rakyat Lampung,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling peduli dan mampu hadir dalam setiap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, integritas, empati, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan ASN.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, BIN dan instansi vertikal lainnya atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan hingga arus mudik Lebaran. Ia menilai, peran seluruh pihak tersebut telah memastikan masyarakat Lampung dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan hadiah umrah kepada ASN yang berhasil khatam Al-Qur’an lebih dari lima kali selama bulan Ramadan.

Kegiatan Halal Bihalal ini turut menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah dan diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Konsisten Jaga Akuntabilitas, Pemprov Lampung Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pemerintah daerah pertama di wilayah Provinsi Lampung yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, bertempat di Ruang Pahawang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).

​Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan mandat undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun lebih dari itu, Gubernur menegaskan bahwa laporan ini adalah manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.

​”Bagi kami ini sebenarnya bukan sekadar aturan, tapi ya juga ini adalah kewajiban. Ini adalah bentuk lebih kepada bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, dan tentunya kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa setiap setiap anggaran yang digunakan tahun kemarin ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan jelas,” tegas Gubernur.

​Gubernur juga memberikan apresiasi kepada jajaran Inspektorat dan tim penyusun yang telah bekerja keras memastikan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut akurat dan melalui proses review yang ketat. Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada integritas proses di belakangnya.

​”Laporan yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tapi juga kejujuran dan proses di balik prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

​Menghadapi tantangan pembangunan dan ekspektasi masyarakat yang kian meningkat, Gubernur meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersikap kooperatif selama masa audit berlangsung. Hal ini dilakukan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar kepatuhan keuangan daerah.

​”Kami terbuka, intinya kami melihat BPK bukan hanya memeriksa kami, tapi kami butuh masukan, koreksi, dan perbaikan ke depan bagi kami. Ini adalah usaha kami untuk memperbaiki proses pemerintahan itu sendiri,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ia menambahkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, batas akhir penyerahan adalah 31 Maret, namun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menyerahkannya satu hari lebih cepat.

​”Dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pemda pertama yang menyampaikan LKPD 2025 adalah Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Nugroho Heru Wibowo.

Ia juga menyoroti prestasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut hingga tahun 2024.

Nugroho optimis capaian tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain masalah opini, BPK mencatat adanya tren positif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

​”Untuk per Desember 2024 itu 75,41%. Dan untuk per Desember 2025 menjadi 79,84%. Ada peningkatan sebesar 4,4%. Kami mengapresiasi adanya peningkatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap Nugroho.

Gubernur Mirza Dorong Sinergi Warga Lampung di Perantauan untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya sinergi seluruh masyarakat, khususnya warga Lampung di perantauan dan pemerintah daerah sebagai kekuatan baru dalam mendorong percepatan pembangunan Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Halal Bihalal Idulfitri 1447 H bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK-PLP) di Mahan Agung, Minggu (29/03/2026).

Gubernur menyatakan bahwa momentum ini merupakan titik kumpul perdana bagi putra-putri terbaik Lampung di perantauan untuk kembali berkontribusi bagi tanah kelahiran. Gubernur menekankan bahwa kekuatan ekonomi Lampung ada pada sektor pertanian yang menghidupi jutaan jiwa.

Di era Pemerintahan saat ini, harga komoditas unggulan seperti singkong mulai terjaga dan memberikan dampak nyata pada daya beli masyarakat.

“Kita punya potensi luar biasa di sektor pangan dan energi. Ke depan, kita dorong hilirisasi industri agar nilai tambah tetap di Lampung. Saya mengajak seluruh elemen untuk meninggalkan pengkotak-kotakan. Yang kita butuhkan adalah menyatukan semangat profesional untuk membangun Lampung yang lebih hebat,” ujar Gubernur.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam penyampaiannya memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur yang mampu menjaga stabilitas daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal harga komoditas petani Lampung.

“Tahun ini kita fokus melayani masyarakat bawah, termasuk para peternak. Kita pastikan kebijakan seperti penghentian impor singkong tetap berjalan agar harga di tingkat petani terus membaik,” tegas Menko Pangan.

Sektor pariwisata juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Tokoh Nasional asal Lampung yang juga mantan Wakil Menteri Pertanian, Sapta Nirwandar, memaparkan keindahan Lampung yang disebutnya sebagai destinasi spektakuler kelas dunia.

Ia mencontohkan daya tarik Gunung Krakatau, Way Kambas, hingga ombak Tanjung Setia sebagai aset global.

“Pariwisata adalah mesin ekonomi tercepat. Jika kita kelola dengan ekosistem sustainable tourism, ini akan mendatangkan investasi besar dan membuka lapangan kerja luas bagi warga lokal,” jelasnya.

Sementara itu, Tokoh Nasional Aburizal Bakrie mengajak seluruh anggota FK-PLP untuk mempererat tali persaudaraan sebagai modal pembangunan. Ia menekankan bahwa persatuan tokoh-tokoh Lampung di Jakarta maupun daerah lain harus menjadi motor penggerak bagi kemajuan Sumatera Bagian Selatan.

“Saya gembira kita bisa berkumpul. Dengan persaudaraan yang erat, kita buktikan bahwa Lampung punya sumbangan besar bagi pembangunan bangsa,” kata tokoh senior yang akrab disapa Pak Ical ini.

Ketua Dewan Penasehat FK-PLP, Tursandi Alwi, mewakili seluruh pengurus pusat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi Lampung, Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud cinta diaspora terhadap Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Terima kasih kepada Pak Gubernur dan Ibu yang telah memungkinkan terselenggaranya silaturahmi ini dengan penuh rasa kekeluargaan,” ungkapnya.

Acara yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan ramah tamah yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, para menteri asal Lampung, serta ratusan anggota FK-PLP yang berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya.

Pemprov Lampung Apresiasi Kapolri – Menhub dan Stakeholder, Arus Mudik – Balik Lancar Terkendali, Angka Kecelakaan di Lampung Menurun

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung sangat mengapresiasi Kunjungan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi saat meninjau secara langsung perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri bersama Menhub RI, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama unsur Forkopimda dan jajaran terkait. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus balik serta kesiapan personel dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.

Dalam konferensi pers, Kapolri menyampaikan bahwa secara umum puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati dengan baik. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta tercatat mencapai 2.946.891 unit atau meningkat 20,49 persen dibandingkan kondisi normal dan naik 1,82 persen dibandingkan Lebaran 2025.

Sementara itu, kendaraan yang telah kembali masuk ke Jakarta mencapai 2.561.629 unit, sehingga tersisa sekitar 13,7 persen kendaraan yang masih dalam perjalanan arus balik.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal sebagian kecil yang masih bergerak. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat kembali ke rumah dengan selamat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan peningkatan pada berbagai moda transportasi. Untuk moda kereta api tercatat sebanyak 3.047.676 penumpang atau naik 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Moda transportasi udara meningkat 6,27 persen dengan jumlah sekitar 4,12 juta penumpang, sementara transportasi darat naik 13,3 persen dan moda lainnya meningkat 13,89 persen.

Dari sisi keselamatan, Kapolri menegaskan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan, angka fatalitas korban meninggal dunia juga menurun signifikan dari 377 menjadi 265 jiwa.

“Ini menunjukkan kerja keras seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” tambahnya.

Khusus di Pelabuhan Bakauheni, Kapolri menyebut seluruh skema rekayasa lalu lintas dan sistem pelayanan berjalan optimal. Situasi arus balik di pelabuhan terpantau dalam kondisi normal atau kategori hijau, berkat pengelolaan yang baik mulai dari sistem tiket hingga pengaturan antrean kendaraan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Terima kasih kepada Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja keras. Hingga hari ini, pelaksanaan mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menhub menambahkan bahwa meskipun masih terdapat sekitar 30 persen pergerakan arus balik, seluruh skenario pengendalian telah dipersiapkan secara matang.

Sementara itu, berdasarkan data Ditlantas Polda Lampung per tanggal 13 Maret-25 Maret 2026 angka laka lantas di wilayah Lampung mengalami penurunan sebesar 16 persen dibandingkan tahun 2025.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi perhatian dan langkah strategis Kapolri dan kemenhub serta seluruh jajaran Forkopimda dan instansi terkait dalam memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Lampung, khususnya di pintu gerbang utama Pulau Sumatra tersebut.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Lampung yang telah berperan aktif menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta mendukung kebijakan pengamanan selama arus mudik dan balik.

“Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat inilah yang menjadi kunci. Dari kelancaran mudik dan balik, kita belajar membangun disiplin kolektif, rasa aman, dan saling percaya, sebagai pondasi peradaban yang baik menuju Indonesia Emas,” demikian disampaikan Gubernur lampung.

Pelabuhan Bakauheni memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan arus transportasi. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak terkait terus bersinergi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri bersama Menhub beserta Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda juga mengecek sejumlah fasilitas pendukung, seperti pos pelayanan terpadu, area antrean kendaraan, serta sistem pengaturan lalu lintas di kawasan pelabuhan. Selain itu, dilakukan dialog dengan para pemudik dan petugas di lapangan guna memastikan kesiapan operasional dan respons cepat terhadap potensi gangguan.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder terkait. Dengan sistem yang semakin baik dan kesiapan yang matang, arus mobilitas masyarakat dari dan menuju Lampung dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Gubernur Mirza Dukung Penuh Pengamanan Arus Balik di Gerbang Sumatra, Situasi Tetap Terkendali

Lampung Selatan — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi meninjau langsung perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri bersama Menhub RI, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama unsur Forkopimda dan jajaran terkait. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus balik serta kesiapan personel dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.

Dalam konferensi pers, Kapolri menyampaikan bahwa secara umum puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati dengan baik. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta tercatat mencapai 2.946.891 unit atau meningkat 20,49 persen dibandingkan kondisi normal dan naik 1,82 persen dibandingkan Lebaran 2025.

Sementara itu, kendaraan yang telah kembali masuk ke Jakarta mencapai 2.561.629 unit, sehingga tersisa sekitar 13,7 persen kendaraan yang masih dalam perjalanan arus balik.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal sebagian kecil yang masih bergerak. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat kembali ke rumah dengan selamat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan peningkatan pada berbagai moda transportasi. Untuk moda kereta api tercatat sebanyak 3.047.676 penumpang atau naik 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Moda transportasi udara meningkat 6,27 persen dengan jumlah sekitar 4,12 juta penumpang, sementara transportasi darat naik 13,3 persen dan moda lainnya meningkat 13,89 persen.

Dari sisi keselamatan, Kapolri menegaskan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan, angka fatalitas korban meninggal dunia juga menurun signifikan dari 377 menjadi 265 jiwa.

“Ini menunjukkan kerja keras seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” tambahnya.

Khusus di Pelabuhan Bakauheni, Kapolri menyebut seluruh skema rekayasa lalu lintas dan sistem pelayanan berjalan optimal. Situasi arus balik di pelabuhan terpantau dalam kondisi normal atau kategori hijau, berkat pengelolaan yang baik mulai dari sistem tiket hingga pengaturan antrean kendaraan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Terima kasih kepada Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja keras. Hingga hari ini, pelaksanaan mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menhub menambahkan bahwa meskipun masih terdapat sekitar 30 persen pergerakan arus balik, seluruh skenario pengendalian telah dipersiapkan secara matang.

Khusus untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis seperti buffer zone, penambahan kapal, serta pengaturan sistem operasional untuk mengurai kepadatan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan melakukan evaluasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum terkait akses keluar-masuk jalan tol guna mengantisipasi potensi kemacetan akibat lonjakan volume kendaraan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut mengapresiasi perhatian dan langkah strategis Kapolri dalam memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Lampung, khususnya di pintu gerbang utama Pulau Sumatra tersebut.

Pelabuhan Bakauheni memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan arus transportasi.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak terkait terus bersinergi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri bersama Menhub beserta Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda juga mengecek sejumlah fasilitas pendukung, seperti pos pelayanan terpadu, area antrean kendaraan, serta sistem pengaturan lalu lintas di kawasan pelabuhan. Selain itu, dilakukan dialog dengan para pemudik dan petugas di lapangan guna memastikan kesiapan operasional dan respons cepat terhadap potensi gangguan.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder terkait. Dengan sistem yang semakin baik dan kesiapan yang matang, arus mobilitas masyarakat dari dan menuju Lampung dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali.