Buka Musrenbang RKPD Pringsewu, Gubernur Mirza Dorong Penguatan Sektor Unggulan Daerah

Pringsewu — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati Pringsewu, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Pringsewu, kepala perangkat daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada potensi dan karakteristik wilayah sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Menurutnya, daerah memiliki peran strategis sebagai fondasi pembangunan nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penguatan sektor unggulan serta hilirisasi komoditas daerah.

“Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan seperti singkong, jagung, dan komoditas lainnya. Potensi tersebut harus diolah dengan baik agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” ujar Gubernur.

Ia juga mendorong perangkat daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada program prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam upaya menekan angka pengangguran terbuka.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah guna memperkuat jalur distribusi dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Sementara itu, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dalam menyelaraskan program pembangunan kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat 5,44 persen, menempatkan Pringsewu pada posisi keempat dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pringsewu juga terus meningkat dari 72,14 pada tahun 2021 menjadi 74,76 pada tahun 2025, sehingga menempatkan Pringsewu sebagai salah satu daerah dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi Lampung.

Selain itu, angka kemiskinan pada tahun 2025 tercatat 7,60 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Bahkan angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,56 persen, sesuai target nasional yang berada di bawah satu persen.

Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2025 berada di angka 4,65 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Investasi, Produktivitas dan Industri Berbasis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Kemandirian Ekonomi Lokal.”

Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi dan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan inovatif.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang pada tahun ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar.

Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pringsewu Imam Fatkuroji, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar program pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan rangkaian dari proses perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, mulai dari konsultasi publik rancangan awal RKPD, Musrenbang tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah.

Melalui Musrenbang ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pringsewu yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. 

Korpri Provinsi Lampung Gelar Ramadan Berbagi, Salurkan Bantuan Sembako Bagi ASN Golongan I dan II

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Korpri Ramadan Berbagi di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan solidaritas keluarga besar Korpri dalam membantu sesama, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, di bulan suci Ramadan.

Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulfakar, menyampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mempererat tali persaudaraan di lingkungan Korpri.

“Melalui kegiatan Korpri Ramadan Berbagi ini, kita menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai keluarga besar Korpri Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Korpri Provinsi Lampung menyalurkan bantuan paket sembako kepada PNS golongan I serta bantuan beras kepada PNS golongan II dan PPPK golongan I dan IV yang bertugas pada perangkat daerah Provinsi Lampung maupun SMA dan SMK negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Sulfakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian seluruh anggota Korpri yang selama ini telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban ekonomi ASN, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Saya berharap semangat berbagi ini dapat terus kita jaga dan kembangkan ke depannya, sehingga Korpri tidak hanya menjadi wadah bagi ASN, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya,” pungkasnya.

Kegiatan Ramadan Berbagi ini juga dirangkaikan dengan pasar murah yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dan ASN dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, digelar pula bazar UMKM yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai upaya memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, menjelaskan bahwa kegiatan Korpri Ramadan Berbagi tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung upaya menjaga daya beli masyarakat dan salah satu upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Dalam kegiatan tersebut, Korpri Provinsi Lampung menyalurkan bantuan paket sembako senilai Rp250.000 kepada 18 orang PNS golongan I. Selain itu, bantuan beras sebanyak 5 kilogram diberikan kepada PNS golongan II serta PPPK golongan I dan IV yang berjumlah 1.083 orang. Secara keseluruhan, sebanyak 1.101 ASN menerima bantuan yang tersebar di perangkat daerah serta SMA dan SMK negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Baznas, Bulog, serta menghadirkan bazar UMKM yang diikuti oleh 62 pelaku usaha lokal.

Pada kesempatan tersebut, Sulfakar secara simbolis menyerahkan paket Ramadan Korpri Berbagi kepada perwakilan ASN, baik PNS maupun PPPK, didampingi para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Usai penyerahan bantuan, Sulfakar bersama jajaran pejabat meninjau langsung stan pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, antara lain beras kemasan 5 kilogram seharga Rp55.000, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp30.000, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, serta telur ayam Rp25.000 per kilogram.

Selain itu, terdapat pula sejumlah stan lainnya, seperti stan Baznas yang menyediakan daging, serta berbagai produk makanan dan kerajinan dari pelaku UMKM lokal.

Melalui kegiatan Korpri Ramadan Berbagi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di lingkungan ASN, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat selama bulan Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Wagub Jihan Apresiasi BSI, Program Lampung Berhaji Perkuat Literasi Keuangan Syariah

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka kegiatan Lampung Berhaji yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung di Masjid Al-Bakrie, Bandar Lampung, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus mempermudah masyarakat merencanakan ibadah haji sejak dini melalui berbagai fasilitas tabungan haji.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada BSI yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan syariah di Lampung.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada keluarga besar BSI yang senantiasa berkomitmen dalam pengembangan akses inklusi keuangan syariah di Provinsi Lampung,” ujar Wagub.

Menurut Wagub, berbagai program BSI, termasuk layanan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tabungan haji, telah membantu menjawab kebutuhan masyarakat Lampung.

Wagub Jihan juga menyoroti tingginya minat masyarakat Lampung untuk menunaikan ibadah haji. Tingginya animo tersebut tercermin dari lamanya waktu tunggu keberangkatan yang kini mencapai puluhan tahun.

Wagub berharap program seperti Lampung Berhaji dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji secara bertahap.

“Perjalanan menuju Baitullah dimulai dari niat, diperkuat dengan ikhtiar, dan diwujudkan melalui perencanaan yang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Regional CEO BSI Region 3 Palembang Ari Yusnairi Muslim mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BSI mendorong masyarakat merencanakan ibadah haji sejak dini.

Menurut Ari, secara nasional jumlah daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia telah mencapai sekitar 5,4 juta orang, dengan rata-rata waktu tunggu sekitar 26 tahun di berbagai daerah.

Karena itu, BSI menghadirkan layanan tabungan haji sebagai sarana bagi masyarakat untuk mulai menyiapkan biaya ibadah tersebut sejak awal.

“BSI tidak hanya menjadi sahabat finansial, tetapi juga sahabat spiritual bagi masyarakat dalam merencanakan ibadah, termasuk haji dan umrah,” ujar Ari.

Ia menambahkan, tingginya religiusitas masyarakat Lampung menjadi potensi besar dalam pengembangan layanan keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan perencanaan ibadah.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis BSI Hasanah Card dari Ari Yusnairi Muslim kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Acara yang dihadiri ratusan peserta itu turut diisi dengan tausiyah agama oleh penceramah Ustaz Dery Sulaiman serta dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta sejumlah pimpinan perguruan tinggi.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah, program seperti Lampung Berhaji diharapkan dapat membantu masyarakat merencanakan ibadah haji dengan lebih terstruktur, sekaligus memperluas literasi keuangan syariah di Lampung. Dengan perencanaan yang baik, semakin banyak warga Lampung diharapkan dapat mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima dan membawa keberkahan bagi keluarga serta daerah.

Dorong Keseimbangan Petani dan Industri, Pemprov Lampung Bangun Ekosistem Singkong Berkelanjutan

Bandar Lampung— Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku industri guna menjaga keberlanjutan ekosistem ubi kayu di Bumi Ruwa Jurai. 

Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menghadiri acara Silaturahmi bersama Pengusaha Industri Tapioka Nasional yang berlangsung di Hotel Santika, Rabu (11/3/2026). 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa selama satu tahun masa kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Lampung fokus melakukan akselerasi dan sinkronisasi langkah seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diambil untuk menata kembali tata kelola industri tapioka agar lebih berkeadilan. 

“Selama satu tahun ini kami terus belajar dan bekerja keras untuk menyatukan langkah dalam menjaga, mendesain, serta menstabilkan ekosistem ubi kayu di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur. 

Gubernur memaparkan bahwa Lampung memiliki peran krusial dalam kedaulatan pangan dan industri nasional, di mana sekitar 70 persen industri tapioka nasional terpusat di Provinsi Lampung. Potensi besar ini, menurutnya, harus dikelola dengan regulasi yang tepat. 

“Lampung adalah daerah yang sangat kaya. Namun kekayaan itu harus kita atur dengan baik agar benar-benar menjadi kemakmuran bagi rakyat, sekaligus memberikan pertumbuhan yang sehat bagi dunia usaha,” tegasnya. 

Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penataan kebijakan melalui penetapan harga singkong yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Langkah ini bertujuan menciptakan keseimbangan (equilibrium) antara kesejahteraan petani dan keberlangsungan operasional industri. 

Gubernur mengapresiasi para pelaku industri tapioka yang telah kooperatif mendukung kebijakan tersebut. Ia meyakini bahwa kunci kebangkitan sektor pertanian adalah keselarasan tiga pilar utama yaitu Dunia Usaha (Industri), Masyarakat (Petani) dan Pemerintah (Regulator). 

Selain aspek harga, Pemprov Lampung juga memacu produktivitas melalui optimalisasi Cassava Center. Pusat riset ini diproyeksikan menjadi hub pengembangan bibit unggul dan metode budidaya modern dengan melibatkan akademisi dan praktisi industri. 

“Kita jaga bersama ekosistem ubi kayu Lampung ini. Singkong dan tapioka adalah kebanggaan kita. Jika petani semakin sejahtera dan industri semakin maju, maka ekonomi Lampung akan semakin kuat dan melompat lebih tinggi,” pungkasnya.

Pemprov Lampung Targetkan Peningkatan Peringkat Nasional LPPD Tahun 2025

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Desk Pembahasan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Selasa (10/3/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah perlu menempatkan diri pada kerangka penyusunan laporan kinerja pemerintahan tahun sebelumnya agar data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil.

Menurutnya, penyusunan LPPD merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja yang dilaporkan harus benar-benar mencerminkan capaian kerja yang telah dilakukan.

“Dalam forum ini kita sedang menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Tolong disetting dulu frame berpikir kita, bahwa Bapak Ibu hadir untuk menyusun laporan pemerintahan daerah tahun lalu,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, pemerintah daerah diwajibkan menyusun tiga laporan utama, yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Ketiga laporan tersebut memiliki karakteristik serupa, namun ditujukan kepada segmen pembaca yang berbeda. LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi sebagai dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Marindo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan sementara, masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang capaian Indikator Kinerja Kuncinya belum optimal. Ia meyakini kondisi tersebut bukan karena kinerja yang kurang baik, melainkan kemungkinan disebabkan metode penginputan data atau pemilihan indikator yang kurang tepat.

“Saya yakin kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sudah sangat baik. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sudah memenuhi regulasi dan capaiannya juga baik. Mungkin ini hanya persoalan metode operator dalam melakukan entry dan pemilihan data yang digunakan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseriusan perangkat daerah dalam mengisi data pada aplikasi pelaporan, karena LPPD menjadi salah satu dasar penilaian kinerja kepala daerah yang diturunkan dari kinerja organisasi perangkat daerah.

“Kalau kita sudah bekerja dengan baik, jangan sampai kerja-kerja baik ini tidak terlihat oleh publik, masyarakat, dan pemerintah pusat,” tegasnya.

Selain indikator kinerja, Marindo juga meminta perangkat daerah memperkuat pelaporan inovasi daerah serta efektivitas pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari penilaian dalam LPPD.

Ia mengingatkan bahwa pengisian data LPPD melalui aplikasi berlangsung sejak 1 Maret hingga 31 Maret, sesuai ketentuan bahwa laporan harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah itu, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

“Tahun lalu peringkat kita berada di posisi ke-14 secara nasional. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung, Binarti Bintang menjelaskan bahwa penyusunan LPPD Tahun 2025 menggunakan indikator terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026.

Dengan adanya perubahan indikator tersebut, diperlukan koordinasi, klarifikasi, dan validasi data bersama seluruh perangkat daerah agar kesesuaian data serta kelengkapan dokumen pendukung dapat dipastikan sebelum proses finalisasi laporan.

Menurut Binarti, berdasarkan evaluasi nasional sebelumnya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025, capaian LPPD Provinsi Lampung berada pada status kinerja sedang dengan peringkat ke-14 nasional dari 33 provinsi dengan skor 3,0530.

Ia juga mengungkapkan bahwa hasil kompilasi sementara menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, sebagian data yang perlu diklarifikasi, serta indikator yang membutuhkan penyesuaian metode perhitungan sesuai pedoman terbaru.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto menegaskan bahwa LPPD merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Menurutnya, proses desk pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan keselarasan indikator dan capaian kinerja antar perangkat daerah dalam satu siklus manajemen kinerja pemerintah daerah.

Melalui rapat desk tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kualitas LPPD Tahun 2025 dapat semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional.

Wagub Jihan Nurlela Tinjau Progres Pembangunan Ruas Jalan Kasui – Air Ringkih di Kabupaten Way Kanan, untuk Perkuat Akses Ekonomi Masyarakat

WAY KANAN — Pemerintah Provinsi Lampung melanjutkan pembangunan ruas jalan Kasui–Air Ringkih yang menghubungkan Kecamatan Kasui dan Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Perbaikan jalan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar akses ekonomi masyarakat.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan, Selasa (10/3/26). Peninjauan difokuskan pada ruas jalan Kasui – Air Ringkih (Bts. Sumsel), yang saat ini tengah dilakukan penanganan secara bertahap.

Wagub Jihan menegaskan bahwa ruas Kasui–Air Ringkih merupakan jalur penting bagi mobilitas warga serta aktivitas ekonomi daerah.

Ruas jalan tersebut selama ini menjadi akses utama kendaraan pengangkut komoditas kelapa sawit. Setiap hari, sekitar 50 kendaraan dengan tonase hingga 9 ton melintasi jalur tersebut.

“Jalan ini akan diperbaiki dan dilanjutkan pembangunannya. Sebelumnya sudah dikerjakan pada 2024, dan tahun ini akan disambung lagi sekitar lima kilometer. Nanti menggunakan konstruksi rigid agar lebih kuat,” ujar Wagub Jihan saat berdialog dengan warga di lokasi peninjauan.

Menurutnya, penggunaan konstruksi beton atau rigid pavement dipilih untuk menyesuaikan dengan tingginya beban kendaraan yang melintas di jalur tersebut.

“Kalau tonase kendaraan berlebih, jalan akan cepat rusak. Karena itu kita gunakan rigid supaya lebih tahan terhadap beban kendaraan,” ujarnya.

Penanganan ruas Kasui–Air Ringkih direncanakan sepanjang 5,5 kilometer dengan konstruksi beton setebal 20 sentimeter. Pekerjaan tersebut akan dibagi dalam tujuh segmen dengan dukungan anggaran sekitar Rp55 miliar.

Secara keseluruhan, pada tahun anggaran 2026 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mengalokasikan anggaran sebesar Rp178,5 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Way Kanan. Anggaran itu mencakup penanganan delapan ruas jalan provinsi dan dua jembatan.

Pemerintah provinsi menilai peningkatan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah sentra perkebunan di Lampung. (****)

Pemprov Lampung Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Jelang Lebaran

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melakukan monitoring bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di sejumlah lokasi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Selasa (10/3/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Monitoring dilakukan oleh tim yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Lampung, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung. Peninjauan dilakukan mulai dari pangkalan LPG, agen gas, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sejumlah lokasi yang ditinjau di antaranya Pangkalan Gas 3 kg Yusfadil di Jalan Drs Warsito, Kupang Kota, dan Pangkalan Gas 3 kg Cahaya Gas di Jalan Pulau Tegal, Way Dadi, Sukarame. Tim juga mengunjungi Agen LPG Non Subsidi PT Sony Prayudha di Jalan Endro Suratmin serta Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Arsade Inti Gasindo di Campang Raya.

Selain itu, monitoring juga dilakukan di SPBU Pertamina Jatiagung, Lampung Selatan, serta SPBU Coco Pertamina Way Dadi, Bandar Lampung. Peninjauan ini bertujuan memastikan distribusi energi berjalan lancar hingga ke tingkat masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Agust Riko Suryhana, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman menjelang Lebaran. Ia menyebut hasil peninjauan menunjukkan stok BBM dan LPG di wilayah Lampung masih dalam kondisi terkendali.

“Tim monitoring dari Provinsi Lampung bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas turun langsung memastikan ketersediaan BBM dan LPG menjelang Lebaran. Alhamdulillah stok aman dan harga di masyarakat masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET),” ucap  Agust Riko.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga pasokan tetap tersedia.

“Di tengah dinamika global, masyarakat kami minta tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pemerintah dan Pertamina sudah menyiapkan langkah mitigasi agar stok tetap tersedia,” ujarnya.

Agust Riko menambahkan, Pertamina akan menambah pasokan LPG hingga 50 persen di daerah yang diperkirakan mengalami peningkatan kebutuhan. Penambahan ini dilakukan untuk memastikan distribusi tetap berjalan lancar, termasuk saat hari libur dan hari raya.

Perwakilan SBM IV Gas Lampung, M Suhanda, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kondisi stok LPG, baik subsidi maupun non-subsidi, masih aman khususnya di Kota Bandar Lampung. Menurutnya, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi peningkatan permintaan menjelang Lebaran.

“Kami memastikan ketersediaan LPG 3 kg maupun non-subsidi dalam kondisi aman. Menjelang Lebaran biasanya ada kenaikan permintaan sekitar 3 sampai 5 persen, dan itu sudah kami mitigasi dengan menambah suplai hingga 50 persen dari alokasi harian,” ucap Suhanda.

Ia juga memastikan penyaluran LPG tetap berjalan normal meski memasuki masa libur Lebaran. Distribusi dari SPPBE hingga ke pangkalan akan terus dilakukan tanpa penghentian.

Ketua YLKI Lampung, Subadra Yani Moersalin, mengatakan hasil pemantauan di sejumlah pangkalan menunjukkan ketersediaan LPG masih mencukupi hingga Lebaran. Selain itu, harga di tingkat pangkalan juga masih sesuai dengan ketentuan HET.

“Stok seperti yang disampaikan tadi memang aman sampai Lebaran, dan HET di tingkat pangkalan masih stabil. Yang penting adalah konsistensi harga hingga ke pangkalan agar tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga,” ujar Subadra.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG langsung di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga distribusi tetap tepat sasaran.

Melalui monitoring ini, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan distribusi BBM dan LPG tetap terjaga hingga Idulfitri. Ketersediaan energi yang stabil diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Lebaran serta mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga di pasaran. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Perkuat Infrastruktur Way Kanan, Target Kemantapan Jalan 67,10 Persen

Way Kanan —- Wakil Gubernur Jihan Nurlela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2027. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Komplek Perkantoran Pemkab Way Kanan, Selasa (10/3/2026).

​Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan dibawah kepemimpinan Bupati Ayu Asalasiyah. Wagub mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Way Kanan pada tahun 2025 mencapai 5,34 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Lampung dan Nasional.

​“Kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang menjadi sektor vital. Sudah patut dan layak kalau Pemerintah Provinsi Lampung memberikan fokus pembangunan lebih besar kepada Kabupaten Way Kanan,” ujar Wagub Jihan.

​Salah satu bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Lampung adalah pengalokasian anggaran sebesar Rp178,5 miliar pada tahun 2026 untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Bumi Ramik Ragom. Targetnya, kemantapan ruas jalan provinsi di wilayah tersebut akan meningkat signifikan menjadi 67,10 persen pada akhir tahun 2026.

​Selain infrastruktur fisik, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya hilirisasi produk pertanian melalui program “Desaku Maju”. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan instrumen hilirisasi di 57 desa di Way Kanan.

“Kami menyiapkan instrumen mulai dari hilirisasi pertanian berbentuk dryer dan RMU di desa-desa, di mana ekosistem SDM-nya diambil dari lokal sehingga penambahan nilai (added value) dinikmati langsung oleh masyarakat setempat,” jelasnya.

​Di sisi lain, Wagub Jihan memberikan catatan tegas terkait integritas aparatur sipil negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengibaratkan birokrasi saat ini bekerja di dalam sebuah “akuarium” yang transparan di mata masyarakat dan lembaga pengawas.

​”Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kepercayaan publik. Kita ini menjalankan roda pemerintahan sudah tidak ada lagi penghalang dari masyarakat untuk melihat bagaimana kita bekerja. Seperti kita ada di etalase, di akuarium yang transparan,” tegas Wagub Jihan.

​Menutup arahannya, Wagub Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan visi besar Pemerintah Provinsi Lampung menjadikannya wilayah Way Kanan sebagai superhub agroindustri di jalur tengah Sumatera. Ia berharap Musrenbang ini menghasilkan keputusan yang konkret, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

​Hadir dalam acara tersebut Bupati Way Kanan anggota DPRD Provinsi Lampung, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta tokoh masyarakat.

Peresmian Posbankum, Gubernur Mirza Tegaskan Pentingnya Menghadirkan Akses Keadilan Hingga Tingkat Desa

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya menghadirkan akses keadilan hingga tingkat desa melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung. Menurut Gubernur, keadilan merupakan salah satu tanggung jawab utama pemimpin kepada masyarakat.

“Salah satu tugas pemimpin adalah memberikan rasa adil kepada rakyatnya. Karena itu Pos Bankum ini diharapkan menjadi tempat konsultasi hukum, ruang pelayanan, ruang edukasi, sekaligus ruang perlindungan bagi masyarakat, terutama di desa-desa,” ujar Gubernur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026). Peresmian dilakukan bersama Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Lampung.

Gubernur Mirza berharap keberadaan Posbankum dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang sering muncul di tingkat desa, seperti sengketa tanah, konflik keluarga, maupun persoalan sosial lainnya.

Menurut Gubernur, banyak persoalan hukum di masyarakat selama ini tidak tersampaikan kepada pemerintah karena keterbatasan akses dan pemahaman hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang berhasil membentuk Posbankum secara menyeluruh hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Hari ini Provinsi Lampung telah resmi memiliki 2.651 pos bantuan hukum. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan akses keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan hukum,” ucap Supratman.

Ia menjelaskan, kehadiran Posbankum merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan pendidikan maupun ekonomi.

Menurut Supratman, selama ini kesenjangan akses hukum masih terjadi karena layanan hukum lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang memiliki kemampuan finansial atau pendidikan yang memadai.

“Selama ini keadilan sering kali hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki keunggulan kapital atau pendidikan. Karena itu negara harus hadir memastikan masyarakat kecil juga mendapatkan akses hukum yang sama,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung Taufikurrahman menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum di Lampung telah mencapai 100 persen dari total desa dan kelurahan yang ada.

“Sebanyak 2.651 pos bantuan hukum desa dan kelurahan telah terbentuk. Tercatat pula 5.302 paralegal yang siap memberikan layanan hukum kepada masyarakat,” kata Taufikurrahman.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 pemerintah juga telah melaksanakan pelatihan paralegal yang diikuti oleh sekitar 3.800 peserta untuk memperkuat kapasitas layanan bantuan hukum di tingkat desa.

Sejumlah kasus hukum di masyarakat juga telah berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh Posbankum tanpa harus melalui proses pengadilan. Di antaranya penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Natar, Lampung Selatan, serta sengketa tanah antar ahli waris di Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro.

Selain peresmian Posbankum, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung atas dukungan dalam pembentukan Posbankum. Menteri Hukum juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung atas keberhasilan membentuk 2.651 Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan.

Dengan adanya Posbankum di desa dan kelurahan, pemerintah berharap berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan lebih cepat melalui mediasi dan konsultasi hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Provinsi Lampung.

TP PKK Provinsi Lampung Hadir di Tengah Masyarakat, Salurkan Bantuan Sosial dan Dukungan Gizi Anak

Lampung — Memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 sekaligus rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-62 Tahun 2026, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sejumlah wilayah, Jumat (06/03/2026).

Adapun lokasi kegiatan, yakni Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung Kota Bandar Lampung, Desa Sukajaya Kabupaten Pesawaran, dan Desa Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Penyaluran bantuan diawali di TPA Bakung, Kota Bandar Lampung, berkolaborasi dengan Baznas Provinsi Lampung. Bantuan berupa beras dan paket sembako diserahkan kepada 100 penerima manfaat yang terdiri dari keluarga dengan anak berisiko stunting serta masyarakat lanjut usia. Penyerahan bantuan tersebut turut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan kegiatan di Desa Sukajaya, Lempasing, Kabupaten Pesawaran. Di lokasi tersebut, kembali disalurkan 100 paket sembako bagi warga lanjut usia serta keluarga yang terdata memiliki anak berisiko stunting.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan mengungkapkan rasa bahagianya karena dapat bersilaturahmi langsung dengan masyarakat di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu.

Menurutnya, kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan HKG PKK ke-54 dan rangkaian HUT Provinsi Lampung ke-62 ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Provinsi Lampung melalui TP PKK kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Mudah-mudahan bentuk kasih sayang dan perhatian ini dapat memberikan manfaat bagi bapak dan ibu semua yang menerima bantuan,” ujarnya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan di Desa Gading Rejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pringsewu. Di lokasi tersebut, Batin Wulan bersama jajaran kembali membagikan 100 paket sembako kepada keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.

Pada kesempatan itu, Batin Wulan bersama Ketua TP PKK Kabupaten Pringsewu juga menyerahkan bantuan tambahan berupa susu dan sembako kepada keluarga yang telah terdata memiliki anak berisiko mengalami stunting.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian, dukungan, dan kasih sayang Pemerintah Provinsi Lampung melalui TP PKK Provinsi Lampung dalam rangka bakti sosial serentak memperingati HKG ke-54 serta rangkaian kegiatan HUT Provinsi Lampung ke-62,” lanjutnya.

Ia juga mendorong jajaran TP PKK kabupaten/kota untuk terus aktif mendampingi masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan rumah tangga.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TP PKK Provinsi Lampung untuk menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat peringatan HKG PKK ke-54 dan HUT ke-62 Provinsi Lampung.

Turut mendampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Hanita Farial, Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran, Ketua TP PKK Kabupaten Pringsewu, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.