Kunjungan DPR RI Jadi Momentum Percepat Hilirisasi, Dorong Perekonomian dan Pengembangan Pariwisata Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/04/2026).

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kesempatan tersebut memaparkan berbagai dinamika pembangunan di Provinsi Lampung, Ia mengungkap bahwa struktur ekonomi Lampung sangat ditopang oleh sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi hampir 2 juta keluarga di Lampung.

“Lampung ini berbeda dengan daerah lain di Sumatera yang banyak bertumpu pada perkebunan. Di sini mayoritas adalah petani, dan komoditas pertanian telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah selama puluhan tahun,” ujar Gubernur.

Namun demikian, Gubernur mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD yang terbatas, kebutuhan pembangunan jalan yang menopang distribusi komoditas pertanian masih belum optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa kebijakan menjaga stabilitas harga gabah dan jagung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,28 persen atau berada di atas rata-rata nasional.

Selain itu, berbagai indikator makro menunjukkan tren positif, di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, inflasi yang terkendali di angka 1,25 persen (terendah secara nasional), serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mendekati angka 130.

“Perbaikan harga komoditas pertanian berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Aktivitas ekonomi di daerah pertanian juga mengalami peningkatan signifikan,” jelasnya.

Gubernur juga menyoroti potensi besar hilirisasi industri berbasis komoditas, Pemerintah Provinsi Lampung berencana mendorong pengembangan kawasan industri di lima wilayah strategis.

Di sisi lain, Gubernur mengungkapkan adanya kendala regulasi ekspor yang masih menjadi hambatan, termasuk pada komoditas kopi yang harus melalui negara transit sebelum mencapai pasar tujuan. Kondisi ini dinilai meningkatkan biaya logistik dan menghambat daya saing.

Pada sektor UMKM, tercatat sebanyak 398 ribu pelaku usaha, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan perempuan.

Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kelembagaan melalui model klasterisasi dan agregasi produk agar UMKM lebih kompetitif, termasuk untuk pasar ekspor.

Gubernur juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat melalui kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, diantaranya percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur akses, dukungan kebijakan hilirisasi, serta pengembangan pariwisata dan pendidikan berbasis hospitality guna mempercepat transformasi ekonomi Lampung.

Pada sektor industri, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pengembangan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk dukungan pembangunan infrastruktur kawasan seperti jalan akses, listrik, air baku, dan pengolahan limbah. Selain itu, diperlukan kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah.

Di sektor pariwisata, Gubernur mengusulkan dukungan pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata unggulan, pengembangan amenitas wisata, promosi nasional, serta penguatan desa wisata dan wisata bahari berbasis konservasi.

Lampung sendiri mencatat peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Destinasi unggulan seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih terintegrasi.

Untuk sektor ekonomi kreatif, pemerintah daerah mendorong fasilitasi pengembangan subsektor unggulan seperti kriya, kuliner, fesyen, konten, dan digital. Dukungan pelatihan SDM, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, serta pembangunan creative hub juga menjadi prioritas dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Lampung.

Sementara itu, pada sektor UMKM yang berjumlah sekitar 398 ribu unit usaha dengan 70 persen pelakunya perempuan, Gubernur menekankan pentingnya perluasan akses pembiayaan, bantuan legalitas usaha, digitalisasi, serta perluasan akses pasar hingga ekspor. Selain itu, penguatan kemitraan antara UMKM dan industri besar juga menjadi fokus utama.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai menunjukkan geliat ekonomi positif dalam beberapa waktu terakhir.

“Apa yang disampaikan Gubernur menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan. Lampung memiliki potensi besar, tidak hanya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI untuk mendukung berbagai program strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja komisi.

Dalam sesi wawancara, Gubernur menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong penataan UMKM berbasis komoditas, khususnya singkong, yang jumlah mereknya mencapai lebih dari 5.000. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berdaya saing.

Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi fokus, dengan empat calon KEK industri dan dua KEK pariwisata yang sedang dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program strategis di Lampung, sekaligus memperkuat peran daerah sebagai lumbung pangan nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menyatakan bahwa sejumlah usulan dari Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pemberian insentif seperti tax holiday dan penguatan sektor pariwisata, mendapat respons positif dari kementerian terkait.

“Kementerian pada prinsipnya mendukung pengembangan pariwisata Lampung, termasuk usulan penguatan infrastruktur, promosi, dan hilirisasi produk lokal,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan Lampung.

Mudik Lebih Aman dan Terjangkau, Pemprov Lampung Berangkatkan Ribuan Pemudik Gratis

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas keberangkatan pemudik pada program Mudik Gratis Idulfitri 1447 Hijriah/2026 menggunakan moda transportasi bus dan Kereta Api di Stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (16/03/2026).

Program ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan biaya yang lebih terjangkau.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa program mudik gratis tahun 2026 merupakan pelaksanaan kedua yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung, dengan perluasan layanan moda transportasi.

“Alhamdulillah hari ini Pemerintah Provinsi Lampung bersama para mitra kembali dapat membantu masyarakat melaksanakan mudik. Tahun ini menjadi mudik gratis kedua yang kami selenggarakan. Jika tahun lalu hanya menggunakan kereta api, tahun ini kita tambahkan moda transportasi bus sehingga jangkauan pelayanan kepada masyarakat semakin luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberangkatan melalui kereta api pada hari tersebut melayani rute menuju Kertapati pada pagi hari dan Baturaja pada siang hari. Sementara itu, moda transportasi bus telah diberangkatkan sebelumnya untuk melayani sejumlah daerah di Provinsi Lampung seperti Kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Mesuji.

Menurut Jihan, program mudik gratis ini tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi para pemudik yang ingin berkumpul dengan keluarga di kampung halaman.

“Semoga para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lancar, nyaman, dan selamat sampai tujuan serta dapat berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan atas dukungan yang diberikan, termasuk penambahan kuota mudik dari Jakarta menuju Lampung melalui skema Public Service Obligation (PSO) serta subsidi sebesar 30 persen untuk tarif kapal penyeberangan.

Wakil Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para mitra yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan program mudik gratis tahun ini.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Iswan H. Cahya mengapresiasi program tersebut karena seluruh pelaksanaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”Program ini zero APBD.

Artinya seluruh kegiatan murni hasil kreativitas organisasi perangkat daerah dan kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan para mitra. DPRD Provinsi Lampung tentu mengapresiasi langkah positif ini, dan berharap ke depan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini telah dikoordinasikan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) sehingga tidak merugikan pihak pengusaha angkutan.

Ia menambahkan bahwa program ini memanfaatkan moda transportasi bus yang ada di Lampung berdasarkan kesepakatan bersama dengan para pengusaha angkutan.

“Program ini melayani masyarakat Lampung yang akan menuju Palembang dan juga masyarakat yang berada di wilayah Lampung. Ada yang menggunakan kereta api dan ada yang menggunakan bus,” jelasnya.

Bambang juga menambahkan bahwa dukungan pemerintah melalui skema PSO memberikan dampak besar bagi masyarakat. Tarif perjalanan kereta api dari Lampung menuju Kertapati yang seharusnya sekitar Rp180 ribu dapat ditekan menjadi sekitar Rp32 ribu karena subsidi pemerintah.

“Demikian juga untuk rute ke Baturaja, ada subsidi sekitar Rp80 ribuan sehingga masyarakat hanya membayar sekitar Rp29 ribu,” katanya.

Secara keseluruhan, program Mudik Gratis Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2026 ini memberangkatkan sebanyak lebih kurang 1.886 pemudik yang menggunakan moda transportasi bus dan kereta api menuju berbagai daerah tujuan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga dengan perjalanan yang lebih aman dan nyaman.