Menuju Pusat Energi Bersih Nasional, Lampung Perkuat Energi Terbarukan

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian strategis sekaligus tantangan krusial sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI. Dalam pertemuan di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026), Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

​Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, melaporkan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Lampung telah menyentuh angka 99,85%.

Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Oleh karenanya, Ia berharap dukungan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani kemudahan izin di Kementerian Kehutanan agar elektrifikasi 100% segera terwujud

​”Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” ujar Bani.

​Selain pemukiman, fokus Pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah produktivitas ekonomi melalui program ‘Listrik Masuk Sawah’. Program ini dinilai menjadi solusi konkret bagi petani yang kesulitan mendapatkan solar untuk pompa air, sekaligus menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.

​Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi, menyoroti keberhasilan Lampung dalam melampaui target nasional di sektor energi bersih. Saat ini, tingkat penggunaan Green Energy di Lampung telah mencapai 36%, jauh di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 14-18%.

​”Target kami pada 2032 adalah bauran EBT sebesar 40% dengan kapasitas pembangkit naik menjadi 1.600 MW. Fokus utama kami adalah memaksimalkan potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau dan Sekincau, serta pengembangan PLTS di Bendungan Margatiga,” jelasnya.

Febrizal Levi sangat berharap PLN sebagai off-taker dapat memberikan skema harga yang kompetitif bagi pengembang EBT sehingga potensi besar energi bersih di Lampung dapat tergarap maksimal.

“Investasi energi terbarukan ini sangat bergantung pada kepastian dan kelayakan harga beli PLN agar investor tertarik masuk ke Lampung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti ketergantungan pasokan listrik Lampung yang masih mengandalkan suplai sebesar 400 Megawatt (MW) dari wilayah Sumatera Selatan. Dengan total kebutuhan mencapai 1,3 Gigawatt (GW), kemampuan produksi mandiri Lampung saat ini baru menyentuh angka 900 MW.

​“Listrik bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” ujar Sugeng.

​Selain masalah keandalan, Komisi XII memberikan apresiasi atas langkah inovatif PLTU Tarahan dalam menerapkan teknologi co-firing biomassa sebesar 12,5%. Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mencapai Net Zero Emission.

Sugeng selanjutnya mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya panas bumi (geothermal) di Lampung yang potensinya hampir mencapai 1 GW.

​“Lampung memiliki kekayaan panas bumi yang potensinya, mencapai 800 MW. Geothermal itu ramah lingkungan dan tidak merusak air tanah. Kami minta Pemda, PLN, dan ESDM membuat roadmap 5 tahun ke depan agar listrik di Lampung handal dan tidak ‘biarpet’ lagi,” tambahnya.

​Dalam rangka menekan defisit anggaran akibat impor BBM yang mencapai 1 juta barel per hari, DPR RI juga mendorong percepatan program elektrifikasi rumah tangga, termasuk penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi energi nasional sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi Lampung menuju target sempurna 100 persen.

Pemprov Lampung Dorong BRT ITERA Jadi Proyek Percontohan Transportasi Publik Modern

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ITERA sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi publik di Provinsi Lampung. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dalam Focus Group Discussion (FGD) BRT ITERA untuk Transportasi Lampung Maju yang diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung C Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (04/02/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa FGD ini merupakan ruang strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif.

“Pemerintah Provinsi Lampung memandang forum ini sebagai ruang strategis perumusan kebijakan berbasis bukti yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif,” ujar Marindo.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Sumatera yang secara konsisten berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam penyusunan solusi kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Sumatera yang secara konsisten mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam penyusunan solusi kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif,” tambahnya.

Menurut Marindo, transportasi publik merupakan instrumen kunci dalam transformasi wilayah karena beririsan langsung dengan produktivitas ekonomi, efisiensi logistik, mobilitas tenaga kerja, tata ruang perkotaan dan kawasan pendidikan, hingga pencapaian target pembangunan berkelanjutan serta pengendalian emisi.

Dalam konteks Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, sistem transportasi yang andal dan terintegrasi dinilai sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah.

“Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, ketergantungan pada kendaraan pribadi berpotensi meningkatkan kemacetan, biaya sosial, serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan angkutan massal perkotaan yang modern, terjangkau, dan ramah lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang strategis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov menyampaikan bahwa BRT ITERA dapat diposisikan sebagai proyek percontohan dalam implementasi sistem BRT di Lampung.

Sekdaprov juga menyoroti sejumlah nilai strategis, mulai dari konektivitas kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat aktivitas ekonomi, efisiensi mobilitas mahasiswa dan masyarakat, integrasi riset dan inovasi teknologi transportasi, hingga model kolaborasi lintas sektor yang dapat direplikasi di wilayah lain.

“Inisiatif BRT ITERA ini tidak hanya berbicara tentang armada dan koridor, tetapi juga mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, skema pembiayaan berkelanjutan, serta penerimaan sosial masyarakat,” jelasnya.

Pengembangan transportasi publik terintegrasi ini sejalan dengan visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam mewujudkan Lampung Maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap memperoleh masukan teknis dan rekomendasi kebijakan yang terukur, mencakup kelayakan teknis dan ekonomi BRT ITERA, integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada, skema pendanaan, keberlanjutan operasional, serta peran perguruan tinggi dalam riset, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Sementara itu, rencana awal operasional BRT ITERA akan diuji coba pada rute Mall Boemi Kedaton–ITERA, yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh mahasiswa, dosen, dan civitas akademika. Ke depan, rute ini akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila implementasi awal berjalan dengan baik.

“Kita berharap FGD ini bisa melahirkan gagasan-gagasan inovatif, termasuk kritik yang membangun. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap kritik karena dari sanalah kita belajar untuk memperbaiki kebijakan ke depan,” kata Marindo.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi Sumatera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menyatakan kesiapan ITERA dalam mengelola BRT yang diamanahkan negara melalui hibah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas amanah yang diberikan. Insyaallah kami siap mengelola BRT ini sebagai sarana transportasi bagi mahasiswa dan masyarakat sebagaimana yang diharapkan,” ujar Rektor ITERA.

Hasil FGD ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan transportasi publik di Provinsi Lampung secara lebih luas, menuju sistem transportasi yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan.

Pemprov Lampung Perkuat Budaya Kerja Bersih, Nyaman, dan Sehat Lewat Gerakan ASRI

Bandar Lampung – Sebagai salah satu upaya mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengeluarkan Instruksi nomor 8 Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-bersih kantor dan lingkungan kerja.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gubernur menegaskan bahwa lingkungan kantor yang bersih merupakan cerminan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. Melalui instruksi ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong (Korve) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Beberapa poin krusial yang harus dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu :

Pembersihan Menyeluruh : Melaksanakan kegiatan bersih-bersih di dalam maupun luar ruangan kerja, mencakup halaman, taman, drainase, hingga area parkir kantor.

Manajemen Sampah : Pengelolaan sampah harus dilakukan secara tertib, termasuk kewajiban pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

Pelaksanaan Rutin :
Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu, 4 Februari 2026, selanjutnya dilaksanakan minimal satu kali setiap minggu dan secara serentak pada waktu tertentu yang ditetapkan masing-masing pimpinan instansi.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan kondisi kantor yang resik dan asri, produktivitas kerja diharapkan meningkat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan berkesempatan melakukan peninjauan secara langsung pada pelaksanaan Gerakan ASRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan berkeliling ke OPD yang sedang melaksanakan gerakan ASRI.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung program-program pelestarian lingkungan dan penataan ruang publik yang dimulai dari area terkecil, yakni ruang kerja sendiri.

Kick Off Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Semangat Olahraga di Lampung

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Kick Off Piala Dunia yang diselenggarakan oleh TVRI Lampung, bertempat di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (1/2/2026).

Acara kick off ini menjadi momentum awal untuk membangkitkan semangat masyarakat, khususnya pecinta sepak bola di Provinsi Lampung, dalam menyambut perhelatan olahraga terbesar di dunia.

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Marindo, menyampaikan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Pengembangan Olahraga Khususnya di Provinsi Lampung.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkomitmen untuk mendukung dunia olahraga khususnya yang ada di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui siaran televisi TVRI

“Untuk masyarakat Lampung, kita semua bisa menyaksikan Piala dunia secara langsung di Stasiun televisi kebanggan masyarakat Indonesia yaitu TVRI, oleh karenanya, jika kita ingat piala dunia, ingat TVRI,” katanya.

Acara kick off ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya dialog interaktif, hiburan, serta pemaparan program-program TVRI Lampung terkait penayangan Piala Dunia yang akan dimulai pada bulan Juni 2026.