Mudik Lebih Aman dan Terjangkau, Pemprov Lampung Berangkatkan Ribuan Pemudik Gratis

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas keberangkatan pemudik pada program Mudik Gratis Idulfitri 1447 Hijriah/2026 menggunakan moda transportasi bus dan Kereta Api di Stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (16/03/2026).

Program ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan biaya yang lebih terjangkau.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa program mudik gratis tahun 2026 merupakan pelaksanaan kedua yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung, dengan perluasan layanan moda transportasi.

“Alhamdulillah hari ini Pemerintah Provinsi Lampung bersama para mitra kembali dapat membantu masyarakat melaksanakan mudik. Tahun ini menjadi mudik gratis kedua yang kami selenggarakan. Jika tahun lalu hanya menggunakan kereta api, tahun ini kita tambahkan moda transportasi bus sehingga jangkauan pelayanan kepada masyarakat semakin luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberangkatan melalui kereta api pada hari tersebut melayani rute menuju Kertapati pada pagi hari dan Baturaja pada siang hari. Sementara itu, moda transportasi bus telah diberangkatkan sebelumnya untuk melayani sejumlah daerah di Provinsi Lampung seperti Kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Mesuji.

Menurut Jihan, program mudik gratis ini tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi para pemudik yang ingin berkumpul dengan keluarga di kampung halaman.

“Semoga para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lancar, nyaman, dan selamat sampai tujuan serta dapat berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan atas dukungan yang diberikan, termasuk penambahan kuota mudik dari Jakarta menuju Lampung melalui skema Public Service Obligation (PSO) serta subsidi sebesar 30 persen untuk tarif kapal penyeberangan.

Wakil Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para mitra yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan program mudik gratis tahun ini.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Iswan H. Cahya mengapresiasi program tersebut karena seluruh pelaksanaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”Program ini zero APBD.

Artinya seluruh kegiatan murni hasil kreativitas organisasi perangkat daerah dan kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan para mitra. DPRD Provinsi Lampung tentu mengapresiasi langkah positif ini, dan berharap ke depan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini telah dikoordinasikan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) sehingga tidak merugikan pihak pengusaha angkutan.

Ia menambahkan bahwa program ini memanfaatkan moda transportasi bus yang ada di Lampung berdasarkan kesepakatan bersama dengan para pengusaha angkutan.

“Program ini melayani masyarakat Lampung yang akan menuju Palembang dan juga masyarakat yang berada di wilayah Lampung. Ada yang menggunakan kereta api dan ada yang menggunakan bus,” jelasnya.

Bambang juga menambahkan bahwa dukungan pemerintah melalui skema PSO memberikan dampak besar bagi masyarakat. Tarif perjalanan kereta api dari Lampung menuju Kertapati yang seharusnya sekitar Rp180 ribu dapat ditekan menjadi sekitar Rp32 ribu karena subsidi pemerintah.

“Demikian juga untuk rute ke Baturaja, ada subsidi sekitar Rp80 ribuan sehingga masyarakat hanya membayar sekitar Rp29 ribu,” katanya.

Secara keseluruhan, program Mudik Gratis Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2026 ini memberangkatkan sebanyak lebih kurang 1.886 pemudik yang menggunakan moda transportasi bus dan kereta api menuju berbagai daerah tujuan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga dengan perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Wagub Jihan Apresiasi BSI, Program Lampung Berhaji Perkuat Literasi Keuangan Syariah

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka kegiatan Lampung Berhaji yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung di Masjid Al-Bakrie, Bandar Lampung, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus mempermudah masyarakat merencanakan ibadah haji sejak dini melalui berbagai fasilitas tabungan haji.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada BSI yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan syariah di Lampung.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada keluarga besar BSI yang senantiasa berkomitmen dalam pengembangan akses inklusi keuangan syariah di Provinsi Lampung,” ujar Wagub.

Menurut Wagub, berbagai program BSI, termasuk layanan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tabungan haji, telah membantu menjawab kebutuhan masyarakat Lampung.

Wagub Jihan juga menyoroti tingginya minat masyarakat Lampung untuk menunaikan ibadah haji. Tingginya animo tersebut tercermin dari lamanya waktu tunggu keberangkatan yang kini mencapai puluhan tahun.

Wagub berharap program seperti Lampung Berhaji dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji secara bertahap.

“Perjalanan menuju Baitullah dimulai dari niat, diperkuat dengan ikhtiar, dan diwujudkan melalui perencanaan yang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Regional CEO BSI Region 3 Palembang Ari Yusnairi Muslim mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BSI mendorong masyarakat merencanakan ibadah haji sejak dini.

Menurut Ari, secara nasional jumlah daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia telah mencapai sekitar 5,4 juta orang, dengan rata-rata waktu tunggu sekitar 26 tahun di berbagai daerah.

Karena itu, BSI menghadirkan layanan tabungan haji sebagai sarana bagi masyarakat untuk mulai menyiapkan biaya ibadah tersebut sejak awal.

“BSI tidak hanya menjadi sahabat finansial, tetapi juga sahabat spiritual bagi masyarakat dalam merencanakan ibadah, termasuk haji dan umrah,” ujar Ari.

Ia menambahkan, tingginya religiusitas masyarakat Lampung menjadi potensi besar dalam pengembangan layanan keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan perencanaan ibadah.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis BSI Hasanah Card dari Ari Yusnairi Muslim kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Acara yang dihadiri ratusan peserta itu turut diisi dengan tausiyah agama oleh penceramah Ustaz Dery Sulaiman serta dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta sejumlah pimpinan perguruan tinggi.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah, program seperti Lampung Berhaji diharapkan dapat membantu masyarakat merencanakan ibadah haji dengan lebih terstruktur, sekaligus memperluas literasi keuangan syariah di Lampung. Dengan perencanaan yang baik, semakin banyak warga Lampung diharapkan dapat mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima dan membawa keberkahan bagi keluarga serta daerah.

Wagub Jihan Nurlela Tinjau Progres Pembangunan Ruas Jalan Kasui – Air Ringkih di Kabupaten Way Kanan, untuk Perkuat Akses Ekonomi Masyarakat

WAY KANAN — Pemerintah Provinsi Lampung melanjutkan pembangunan ruas jalan Kasui–Air Ringkih yang menghubungkan Kecamatan Kasui dan Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Perbaikan jalan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar akses ekonomi masyarakat.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan, Selasa (10/3/26). Peninjauan difokuskan pada ruas jalan Kasui – Air Ringkih (Bts. Sumsel), yang saat ini tengah dilakukan penanganan secara bertahap.

Wagub Jihan menegaskan bahwa ruas Kasui–Air Ringkih merupakan jalur penting bagi mobilitas warga serta aktivitas ekonomi daerah.

Ruas jalan tersebut selama ini menjadi akses utama kendaraan pengangkut komoditas kelapa sawit. Setiap hari, sekitar 50 kendaraan dengan tonase hingga 9 ton melintasi jalur tersebut.

“Jalan ini akan diperbaiki dan dilanjutkan pembangunannya. Sebelumnya sudah dikerjakan pada 2024, dan tahun ini akan disambung lagi sekitar lima kilometer. Nanti menggunakan konstruksi rigid agar lebih kuat,” ujar Wagub Jihan saat berdialog dengan warga di lokasi peninjauan.

Menurutnya, penggunaan konstruksi beton atau rigid pavement dipilih untuk menyesuaikan dengan tingginya beban kendaraan yang melintas di jalur tersebut.

“Kalau tonase kendaraan berlebih, jalan akan cepat rusak. Karena itu kita gunakan rigid supaya lebih tahan terhadap beban kendaraan,” ujarnya.

Penanganan ruas Kasui–Air Ringkih direncanakan sepanjang 5,5 kilometer dengan konstruksi beton setebal 20 sentimeter. Pekerjaan tersebut akan dibagi dalam tujuh segmen dengan dukungan anggaran sekitar Rp55 miliar.

Secara keseluruhan, pada tahun anggaran 2026 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mengalokasikan anggaran sebesar Rp178,5 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Way Kanan. Anggaran itu mencakup penanganan delapan ruas jalan provinsi dan dua jembatan.

Pemerintah provinsi menilai peningkatan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah sentra perkebunan di Lampung. (****)

Pemprov Lampung Perkuat Infrastruktur Way Kanan, Target Kemantapan Jalan 67,10 Persen

Way Kanan —- Wakil Gubernur Jihan Nurlela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2027. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Komplek Perkantoran Pemkab Way Kanan, Selasa (10/3/2026).

​Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan dibawah kepemimpinan Bupati Ayu Asalasiyah. Wagub mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Way Kanan pada tahun 2025 mencapai 5,34 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Lampung dan Nasional.

​“Kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang menjadi sektor vital. Sudah patut dan layak kalau Pemerintah Provinsi Lampung memberikan fokus pembangunan lebih besar kepada Kabupaten Way Kanan,” ujar Wagub Jihan.

​Salah satu bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Lampung adalah pengalokasian anggaran sebesar Rp178,5 miliar pada tahun 2026 untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Bumi Ramik Ragom. Targetnya, kemantapan ruas jalan provinsi di wilayah tersebut akan meningkat signifikan menjadi 67,10 persen pada akhir tahun 2026.

​Selain infrastruktur fisik, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya hilirisasi produk pertanian melalui program “Desaku Maju”. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan instrumen hilirisasi di 57 desa di Way Kanan.

“Kami menyiapkan instrumen mulai dari hilirisasi pertanian berbentuk dryer dan RMU di desa-desa, di mana ekosistem SDM-nya diambil dari lokal sehingga penambahan nilai (added value) dinikmati langsung oleh masyarakat setempat,” jelasnya.

​Di sisi lain, Wagub Jihan memberikan catatan tegas terkait integritas aparatur sipil negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengibaratkan birokrasi saat ini bekerja di dalam sebuah “akuarium” yang transparan di mata masyarakat dan lembaga pengawas.

​”Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kepercayaan publik. Kita ini menjalankan roda pemerintahan sudah tidak ada lagi penghalang dari masyarakat untuk melihat bagaimana kita bekerja. Seperti kita ada di etalase, di akuarium yang transparan,” tegas Wagub Jihan.

​Menutup arahannya, Wagub Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan visi besar Pemerintah Provinsi Lampung menjadikannya wilayah Way Kanan sebagai superhub agroindustri di jalur tengah Sumatera. Ia berharap Musrenbang ini menghasilkan keputusan yang konkret, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

​Hadir dalam acara tersebut Bupati Way Kanan anggota DPRD Provinsi Lampung, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta tokoh masyarakat.

Peresmian Posbankum, Gubernur Mirza Tegaskan Pentingnya Menghadirkan Akses Keadilan Hingga Tingkat Desa

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya menghadirkan akses keadilan hingga tingkat desa melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung. Menurut Gubernur, keadilan merupakan salah satu tanggung jawab utama pemimpin kepada masyarakat.

“Salah satu tugas pemimpin adalah memberikan rasa adil kepada rakyatnya. Karena itu Pos Bankum ini diharapkan menjadi tempat konsultasi hukum, ruang pelayanan, ruang edukasi, sekaligus ruang perlindungan bagi masyarakat, terutama di desa-desa,” ujar Gubernur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026). Peresmian dilakukan bersama Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Lampung.

Gubernur Mirza berharap keberadaan Posbankum dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang sering muncul di tingkat desa, seperti sengketa tanah, konflik keluarga, maupun persoalan sosial lainnya.

Menurut Gubernur, banyak persoalan hukum di masyarakat selama ini tidak tersampaikan kepada pemerintah karena keterbatasan akses dan pemahaman hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang berhasil membentuk Posbankum secara menyeluruh hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Hari ini Provinsi Lampung telah resmi memiliki 2.651 pos bantuan hukum. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan akses keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan hukum,” ucap Supratman.

Ia menjelaskan, kehadiran Posbankum merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan pendidikan maupun ekonomi.

Menurut Supratman, selama ini kesenjangan akses hukum masih terjadi karena layanan hukum lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang memiliki kemampuan finansial atau pendidikan yang memadai.

“Selama ini keadilan sering kali hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki keunggulan kapital atau pendidikan. Karena itu negara harus hadir memastikan masyarakat kecil juga mendapatkan akses hukum yang sama,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung Taufikurrahman menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum di Lampung telah mencapai 100 persen dari total desa dan kelurahan yang ada.

“Sebanyak 2.651 pos bantuan hukum desa dan kelurahan telah terbentuk. Tercatat pula 5.302 paralegal yang siap memberikan layanan hukum kepada masyarakat,” kata Taufikurrahman.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 pemerintah juga telah melaksanakan pelatihan paralegal yang diikuti oleh sekitar 3.800 peserta untuk memperkuat kapasitas layanan bantuan hukum di tingkat desa.

Sejumlah kasus hukum di masyarakat juga telah berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh Posbankum tanpa harus melalui proses pengadilan. Di antaranya penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Natar, Lampung Selatan, serta sengketa tanah antar ahli waris di Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro.

Selain peresmian Posbankum, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung atas dukungan dalam pembentukan Posbankum. Menteri Hukum juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung atas keberhasilan membentuk 2.651 Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan.

Dengan adanya Posbankum di desa dan kelurahan, pemerintah berharap berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan lebih cepat melalui mediasi dan konsultasi hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Provinsi Lampung.

Ramadan Bersama Siswa SLB, Wagub Jihan Tekankan Nilai Empati dan Ketakwaan

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa kemuliaan seorang hamba di mata Tuhan tidak diukur dari kesempurnaan fisik, melainkan dari ketakwaan dan kualitas jiwa.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Silaturahmi Ramadan bersama Keluarga Besar Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL) di SLB Negeri PKK Provinsi Lampung, Kamis (05/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PKDL Provinsi Lampung, menyampaikan rasa bahagia dan syukurnya dapat berkumpul bersama siswa-siswi istimewa di SLBN PKK.

“Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini saya bisa berkumpul dengan adik-adik kesayangan saya semua. Saya sampaikan juga salam hangat dari Bapak Gubernur dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung untuk seluruh keluarga besar di sini,” ujar Wagub

Wagub menekankan bahwa momentum Ramadan adalah pengingat bahwa kemuliaan seorang hamba di mata Allah SWT tidak diukur dari kesempurnaan fisik atau jabatan, melainkan dari ketakwaan dan kebersihan jiwa.

“Ramadan mengajarkan kita pendidikan jiwa, melatih empati, dan menahan diri. Kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih keberkahan,” lanjutnya.

Sebagai Ketua Umum PKDL, Jihan Nurlela menegaskan komitmen organisasi untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi komunitas disabilitas di Provinsi Lampung.

Wagub menyatakan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah, PKDL akan terus berupaya mengorkestrasikan energi guna memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

“Kami berkomitmen, baik saat menjabat di kepengurusan maupun tidak nantinya, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga besar PKDL dan komunitas di dalamnya,” tegas Wagub.

Suasana semakin meriah saat Wagub berinteraksi langsung dengan para siswa. Ia memberikan apresiasi khusus berupa reward kepada satu siswa dan satu siswi yang telah berhasil melaksanakan tadarus Al-Qur’an hingga mencapai Juz 10 ke atas. Tak hanya siswa, apresiasi juga diberikan kepada guru SLB yang telah berhasil menamatkan Al-Qur’an (khatam) sebelum Ramadan berakhir.

Acara ditutup dengan pemberian tausiah oleh Ustaz Muhammad Syukron Muchtar, yang dilanjutkan dengan pembagian bantuan serta takjil kepada para siswa, guru, dan orang tua murid sebagai bentuk nyata menebar sukacita di bulan penuh berkah.