Indeks Pembangunan Statistik Lampung Naik, Diskominfotik Provinsi Lampung Fokus Perkuat Tata Kelola Statistik Jelang EPSS 2026

Bandar Lampung — Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Elip Heldan, memimpin rapat persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026, yang berlangsung di Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (09/04/2026).

Evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah proses penilaian sistematis melalui verifikasi dan validasi mandiri untuk mengukur tingkat kematangan kualitas data yang dihasilkan instansi pemerintah.

EPSS bertujuan meningkatkan kualitas data, memperkuat prinsip satu data Indonesia dan menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Sekretaris Diskominfotik Provinsi Lampung, Elip Heldan, menyoroti tren positif capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Provinsi Lampung yang terus meningkat dari 1,89 pada tahun 2023 menjadi 2,62 pada tahun 2024.

“Capaian IPS kita telah mengalami kenaikan signifikan, dari kategori ‘Cukup’ menjadi ‘Baik’. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Evaluasi ini menjadi momentum bagi kita untuk menelaah kembali tantangan utama, terutama dalam hal konsistensi penerapan standar data, optimalisasi peran walidata, hingga pemanfaatan big data yang masih perlu penguatan ke depan,” ujar Elip.

Elip menekankan bahwa fokus utama Diskominfotik saat ini adalah memastikan implementasi yang lebih konsisten, melakukan reviu berkala, dan tindak lanjut yang nyata atas setiap temuan evaluasi.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem data yang akurat, relevan, mudah diakses, dan terintegrasi secara nasional untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim EPSS Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Muhamad Septa Utama, sebagai Pembina Walidata, dalam paparannya menjelaskan bahwa EPSS 2026 akan difokuskan pada penguatan tata kelola dan keberlanjutan.

“Berdasarkan hasil evaluasi 2023-2024, kita telah berhasil melakukan penguatan tata kelola dengan tersedianya pedoman dan SOP yang jelas. Untuk 2026, tantangannya adalah bagaimana menjaga agar proses statistik yang ada saat ini tetap standar, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang statistik,” jelas Septa.

Septa juga menjabarkan panduan sekuensial evaluasi 2026 yang mencakup tata cara penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI), penggunaan aplikasi SIMBATIK, serta manajemen bukti dukung. Ia menegaskan bahwa setiap unit kerja harus proaktif dalam memastikan data yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI).

Penilaian dimulai dari tahun 2023 dengan objek penilain sebagai berikut :

Tahun 2023 : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Pada tahun 2023 Nilai Indeks Pembangunan Statistik : 1,89 dengan Predikat : Cukup

Tahun 2024 : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Pada tahun 2024 Nilai Indeks Pembangunan Statistik : 2,62 dengan predikat : Baik

Tahun 2025 : Tidak ada Penilaian.

Tahun 2026 yang menjadi objek penilaian adalah : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampun dan Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung.

Rapat ini menjadi langkah awal persiapan strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi EPSS 2026. Dengan kolaborasi yang solid antara Diskominfotik, BPS, dan perangkat daerah selaku produsen data, diharapkan tata kelola statistik sektoral di Provinsi Lampung akan semakin terstruktur dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/4/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan rotasi dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sebaliknya, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa peralihan jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran birokrasi.

“Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan,” ujar Sekda Marindo membacakan sambutan gubernur.

Gubernur menegaskan, jabatan tidak boleh dipandang sebagai zona nyaman. Setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang dinilai strategis. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Karena itu, gubernur meminta agar kinerja perangkat daerah tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Hasil kerja harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui solusi nyata dan pelayanan yang lebih cepat.

Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik dan dilakukan secara transparan.

Ia juga mendorong inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap permasalahan. Menurutnya, deteksi dini dan langkah tepat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan berdampak.

“Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur,” ucapnya.

Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan dan daya saing Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi untuk Data Berkualitas

Bandar Lampung —– Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini ditegaskan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan akurasi data pembangunan ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Lampung di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (7/4/26).

​”Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah agenda nasional yang sangat krusial bagi pemetaan kekuatan ekonomi kita,” ujar Sekdaprov.

Sebagai bentuk keseriusan, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 183 Tahun 2025. Melalui instruksi tersebut, Gubernur mengajak seluruh jajaran Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah, hingga Pimpinan Asosiasi dan Perusahaan untuk memberikan dukungan maksimal serta kooperatif dalam proses pendataan.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan pendataan berskala besar yang bertujuan untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian.

​Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam:

• ​Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran
• ​Pemetaan potensi investasi daerah.
• ​Evaluasi struktur ekonomi wilayah secara mendalam.

​”Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus nanti,” tambah Sekdaprov.

​Melalui koordinasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Evaluasi Desaku Maju 2025, Pemprov Lampung Siapkan Strategi Penguatan Hilirisasi Desa

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin secara langsung rapat Evaluasi Tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026 Program Desaku Maju: Pembangunan Ekosistem Ekonomi Desa, yang dilaksanakan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (7/4/2026). Rapat strategis ini digelar guna mengukur efektivitas hilirisasi desa, ketahanan pangan, dan merancang perbaikan secara menyeluruh.

Wagub Jihan menegaskan evaluasi wajib dilakukan agar program tetap berjalan sesuai target (on the track) dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan diperkuat oleh landasan hukum Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2025.

“Kita breakdown satu per satu siapa yang melakukan leading sector pada programnya masing-masing agar output-nya tercapai,” ujar Wagub.

Pilar penyangga utama program ini bertumpu pada penyediaan Pupuk Organik Cair (POC) dan hilirisasi mesin pengering hasil panen (bed dryer). Sepanjang 2025, POC telah menjangkau 500 titik sawah dan sukses mendongkrak produktivitas panen petani. Untuk memperkuat sisi hilir, sebanyak 34 unit bed dryer telah didistribusikan tahun lalu dan ditargetkan akan terpasang menjadi 82 unit pada evaluasi keberlanjutan tahun 2026.

Berdasarkan pemetaan Pemprov Lampung, operasional bed dryer pada tahun lalu masih menemui kendala keterbatasan manajemen usaha hingga masalah teknis seperti dinamo terbakar. Sebagai solusi pada tahun 2026, pemerintah akan memonitor ketat 82 unit mesin tersebut berbasis bukti (evidence-based policy) dan mulai mengintegrasikan sistem pembiayaan lewat Dana Desa maupun BUMDes.

Adapun untuk program POC yang sempat bergantung pada suplai bahan baku dari luar, kini direformulasi agar petani mampu memproduksi secara mandiri lewat pendampingan sekolah lapang.

Upaya perbaikan teknologi ini turut ditopang oleh program pelatihan vokasi ketenagakerjaan yang telah menyasar 928 penduduk usia produktif pada 2025. Memasuki tahun 2026, pelatihan ini akan difokuskan untuk 528 peserta yang tersebar di 33 desa.

Wagub Jihan menyebut lulusan vokasi tidak sekadar diberi keahlian, namun diproyeksikan agar terintegrasi secara holistik untuk menangani kendala operasional ekosistem Desaku Maju, seperti keahlian operator dan las mekanik.

Adapun, Keberhasilan kolaborasi antarpilar ini telah dibuktikan di Desa Wonomarto, Lampung Utara, yang berhasil mengolah gabah dari bed dryer hingga mengembangkan inovasi pembuatan pakan ternak. Guna mereplikasi kesuksesan tersebut, Pemprov Lampung mengusulkan 10 desa tambahan sebagai percontohan (pilot project) pembangunan potensi desa di 2026, di antaranya Desa Negara Ratu di Natar, Bumi Restu di Palas, dan Gedung Boga di Way Serdang.

Untuk menjaga keberlanjutan dan ketepatan koordinasi hingga akhir periode, Gubernur Lampung telah menerbitkan keputusan pembentukan Tim Koordinasi Desaku Maju Tahun 2025-2029 yang operasionalnya ditanggungjawabi langsung oleh Sekretaris Daerah.

Tim ini digerakkan melalui lima Kelompok Kerja (Pokja) spesifik, yaitu Pokja Ekonomi & Kelembagaan Desa, Pokja SDM, Pokja Hilirisasi & Industrialisasi, Pokja Humas & Publikasi, dan diurus oleh Kesekretariatan khusus.

Sinergi terpadu dari Desa Kumaju ditargetkan berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat luas. Melalui dorongan hilirisasi yang masif dan peningkatan produktivitas dari hulu ke hilir, petani tidak lagi menjual bahan mentah melainkan produk yang telah memiliki nilai tambah tinggi. Kebijakan ini diharapkan bermuara pada kemandirian total BUMDes serta ketahanan ekonomi bagi seluruh warga Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Antarwilayah untuk Optimalisasi PAD

Bandar Lampung —– Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat struktur fiskal daerah melalui penguatan sinergi antarwilayah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, memimpin Rapat Koordinasi strategis bersama seluruh Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bertempat di Aula Rapat Lantai III Kantor Bapenda Lampung, Selasa (7/4/2026).

​Pertemuan ini menjadi forum krusial bagi jajaran pengelola pendapatan daerah untuk membedah tantangan faktual sekaligus merumuskan langkah inovatif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.

​Dalam arahannya, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, menekankan bahwa kunci utama peningkatan pendapatan daerah terletak pada modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi.

Ia menyoroti perlunya transformasi digital guna mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini menghambat potensi pajak, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

​Rapat yang berlangsung dinamis tersebut juga menjadi sarana bagi para Kepala Bapenda Kabupaten/Kota untuk memaparkan kondisi riil di lapangan. Berbagai persoalan mulai dari tantangan geografis dalam menjangkau wajib pajak hingga urgensi validasi data dibahas secara mendalam.

​Sebagai solusi konkret, pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pertukaran data (data sharing) dan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi. Langkah ini dipandang efektif untuk menutup celah kebocoran pajak dan memastikan data wajib pajak lebih akurat serta mutakhir.

​Sinergi yang solid ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan pajak daerah secara lebih profesional dan akuntabel. Strategi besar ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan target PAD tercapai secara maksimal.

​Output dari optimalisasi pendapatan ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh penjuru Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung Buka Ruang Kolaborasi, Mahasiswa Didorong Aktif Tentukan Arah Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dalam segala aspek pembangunan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Stadium General BEM Universitas Lampung (Unila) Periode 2026 yang mengusung tema ‘Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045’.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat ingin berkolaborasi. Kalian berhak menentukan Indonesia Emas itu akan jadi seperti apa,” ujar Gubernur.

Kegiatan dirangkaikan dengan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila Periode 2026, ditandai dengan serah terima jabatan dari Presiden BEM 2025, Muhammad Amar Fauzan, kepada Presiden BEM 2026 terpilih, Aditiya Putra Bayu.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan semata kekayaan sumber daya alam. Ia menyebut Provinsi Lampung saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dengan sekitar 71 persen penduduk berada pada usia produktif.

“Semakin tinggi kualitas SDM, semakin cepat peradaban itu maju. Mahasiswa menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia Emas 2045 akan ditentukan oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mahasiswa diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi daerah.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai social control. Ia mendorong mahasiswa untuk berani bersuara apabila kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

“Jika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, kalian wajib berbicara dan bersuara. Karena kebijakan hari ini menentukan nasib kalian 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Ia mengajak mahasiswa untuk aktif berorganisasi secara produktif, mengembangkan potensi diri, serta menjaga nilai etika, integritas, dan kebangsaan.

“Jadikan kampus sebagai ruang pembelajaran ke segala arah dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global,” ujarnya.

Presiden BEM Unila 2026, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa pihaknya akan memposisikan organisasi sebagai mitra kritis pemerintah.

“Kami tidak memposisikan diri sebagai oposisi, tetapi sebagai mitra kritis. Kami siap bersinergi jika kebijakan berpihak kepada rakyat, dan akan mengawal jika sebaliknya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya pola pikir kritis dan sistematis bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi kehidupan di luar kampus.

“Modal utama adalah kemampuan berpikir kritis dan mencari akar permasalahan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah lulus dari kampus,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional.

Pembangunan Jalan Provinsi ruas Gedong Aji-Umbul Resmi Di Mulai

TULANG BAWANG —– Kebahagiaan menyelimuti warga saat pembangunan jalan provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir resmi dimulai. Setelah puluhan tahun menanti, masyarakat akhirnya melihat harapan baru atas perbaikan akses utama yang selama ini rusak parah.

Pembangunan tersebut ditandai groundbreaking yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kabupaten Tulang Bawang, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini disambut antusias oleh pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat setempat.

Selama kurang lebih 30 tahun, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan menjadi keluhan utama warga. Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengalokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer dengan konstruksi rigid beton.

Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah provinsi. Ia menyebut kehadiran Wakil Gubernur menjadi momen istimewa bagi masyarakat.

“Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami masyarakat Tulang Bawang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Gubernur dan jajaran yang telah berjuang hadir di tengah kami,” ujarnya.

Ia juga menilai alokasi anggaran tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah provinsi kepada masyarakat Tulang Bawang. Menurutnya, besaran anggaran seperti ini belum pernah diterima sebelumnya, termasuk oleh Kabupaten/Kota lainnya.

“Kami bersyukur atas berkah ini. Semoga Gubernur dan Wakil Gubernur selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin Provinsi Lampung,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Agung Sahel Sa’dullah yang juga terdampak adanya akses jalan tersebut mengaku sangat bersyukur atas dimulainya pembangunan jalan tersebut. Ia menyebut kondisi jalan yang rusak telah dirasakan warga selama puluhan tahun.

“Kami sangat bersyukur. Sudah 30 tahun jalan ini rusak. Kemarin, saat bulan puasa Pak Gubernur juga sudah melihat langsung kondisinya,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat siap menjaga jalan yang akan dibangun, termasuk mengawasi kendaraan dengan muatan berlebih agar tidak merusak infrastruktur tersebut.

“Kalau ada kendaraan yang melebihi tonase, kami akan bersama-sama mencegah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Surati, salah seorang warga. Ia mengaku sangat bahagia dengan dimulainya pembangunan jalan tersebut.

“Kami ini warga transmigrasi sejak tahun 1990-an, baru kali ini jalan diperbaiki. Terima kasih untuk Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur,” katanya.

135 Miliar Untuk Bangun Ruas Jalan Vital

TULANG BAWANG —– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan ground breaking pembangunan Jalan Provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir di Kabupaten Tulang Bawang, Senin (6/4/2026). Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin langsung kegiatan tersebut.

Pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer ini dialokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar dengan konstruksi rigid beton.

Ruas jalan ini menjadi akses vital bagi aktivitas pertanian dan perkebunan, seperti sawit, padi, dan karet. Selama sekitar 30 tahun, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan belum tersentuh pembangunan signifikan.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Selama 30 tahun, selama jalan ini ada, hari ini kita mulai pembangunannya. Semoga dengan terbangunnya jalan ini, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif dan perekonomian meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengakui adanya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, namun menegaskan bahwa proyek ini tetap menjadi prioritas.

“Kami bersama Pak Gubernur menghadapi berbagai tantangan fiskal, termasuk efisiensi anggaran. Namun, pembangunan jalan ini merupakan program prioritas yang alhamdulillah dapat terlaksana,” katanya.

Meski dalam kontrak pekerjaan ditargetkan selesai pada Desember 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penyelesaian. “Pak Gubernur menginstruksikan agar pekerjaan ini bisa selesai lebih cepat, dengan target September 2026,” tambah Jihan.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), UPTD, hingga kontraktor pelaksana, agar menjaga kualitas pekerjaan.

Ia menekankan pentingnya pembangunan jalan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya fungsi drainase dalam menjaga ketahanan jalan.

“Pastikan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Drainase harus berfungsi dengan baik agar jalan tidak cepat rusak. Mari kita gotong royong menjaga infrastruktur ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah menjelaskan bahwa total panjang ruas Gedong Aji–Umbul Mesir mencapai 31,5 kilometer, dengan 22,7 kilometer dalam kondisi rusak berat.

Ruas ini fokuskan pada kondisi jalan yang rusak parah yang membahayakan pengguna jalan, serta dapat memperlancar ditribusi hasil pertanian dan perkebunan pada daerah sekitar.

“Tahun 2026 ini kita tangani sepanjang 13 kilometer dan memiliki lebar 8 meter melalui dua paket pekerjaan dengan total anggaran Rp135 miliar. Insyaallah sisanya akan kita selesaikan pada tahun depan,” jelasnya.

Ia menambahkan, ruas tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan Tulang Bawang merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung.

“Jika kondisi jalan baik, ongkos produksi petani, termasuk distribusi gabah, dapat ditekan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Taufiqullah juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk mempercepat pengerjaan sesuai arahan gubernur.

“Kalau secara target penyelesaian didalam kontrak sampai Desember 2026, namun Pak Gubernur menginstruksikan harus segera lebih cepat September 2026, kita coba kebut mengejar ini,” katanya.

Pemprov Lampung Buka Ruang Kolaborasi, Mahasiswa Didorong Aktif Tentukan Arah Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dalam segala aspek pembangunan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Stadium General BEM Universitas Lampung (Unila) Periode 2026 yang mengusung tema ‘Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045’.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat ingin berkolaborasi. Kalian berhak menentukan Indonesia Emas itu akan jadi seperti apa,” ujar Gubernur.

Kegiatan dirangkaikan dengan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila Periode 2026, ditandai dengan serah terima jabatan dari Presiden BEM 2025, Muhammad Amar Fauzan, kepada Presiden BEM 2026 terpilih, Aditiya Putra Bayu.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan semata kekayaan sumber daya alam. Ia menyebut Provinsi Lampung saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dengan sekitar 71 persen penduduk berada pada usia produktif.

“Semakin tinggi kualitas SDM, semakin cepat peradaban itu maju. Mahasiswa menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia Emas 2045 akan ditentukan oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mahasiswa diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi daerah.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai social control. Ia mendorong mahasiswa untuk berani bersuara apabila kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

“Jika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, kalian wajib berbicara dan bersuara. Karena kebijakan hari ini menentukan nasib kalian 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Ia mengajak mahasiswa untuk aktif berorganisasi secara produktif, mengembangkan potensi diri, serta menjaga nilai etika, integritas, dan kebangsaan.

“Jadikan kampus sebagai ruang pembelajaran ke segala arah dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global,” ujarnya.

Presiden BEM Unila 2026, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa pihaknya akan memposisikan organisasi sebagai mitra kritis pemerintah.

“Kami tidak memposisikan diri sebagai oposisi, tetapi sebagai mitra kritis. Kami siap bersinergi jika kebijakan berpihak kepada rakyat, dan akan mengawal jika sebaliknya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya pola pikir kritis dan sistematis bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi kehidupan di luar kampus.

“Modal utama adalah kemampuan berpikir kritis dan mencari akar permasalahan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah lulus dari kampus,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.