Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional.

Event Justice Run 2026, Pemprov Lampung Gaungkan Pembangunan Berkeadilan dan Akses Infrastruktur

Bandar Lampung – Lapangan Korpri menjadi tempat diselenggarakannya perhelatan Justice Run 2026, dimana berkumpul ribuan pelari dari berbagai penjuru Lampung mengukuti event tersebut, Minggu (05/04/2026) pagi.

Lebih dari sekadar ajang adu kecepatan, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa setiap derap langkah di lintasan lari merupakan simbol perjuangan kolektif dalam mewujudkan keadilan yang merata di Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam pesannya menggarisbawahi bahwa keadilan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan kewajiban moral seluruh lapisan masyarakat.

“Keadilan adalah hak dasar setiap manusia dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga fisik, melainkan upaya kita membangun ruang publik yang sehat, baik secara jasmani maupun sosial,” tegas Gubernur.

Gubernur menganalogikan semangat para pelari dengan prinsip penegakan keadilan yang menuntut stamina, konsistensi, dan arah yang presisi.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata. Salah satunya melalui percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pemprov Lampung akan terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengonversi tren lari menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Event yang dikelola oleh RMB Event ini membagi konsentrasi massa ke dalam dua kategori utama yaitu Kategori 5K dan Kategori 10K.

Komitmen Pemerintah Dalam Meningkatkan Infrastruktur

TULANG BAWANG —– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan ground breaking pembangunan Jalan Provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir di Kabupaten Tulang Bawang, Senin (6/4/2026). Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin langsung kegiatan tersebut.

Pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer ini dialokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar dengan konstruksi rigid beton.

Ruas jalan ini menjadi akses vital bagi aktivitas pertanian dan perkebunan, seperti sawit, padi, dan karet. Selama sekitar 30 tahun, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan belum tersentuh pembangunan signifikan.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Selama 30 tahun, selama jalan ini ada, hari ini kita mulai pembangunannya. Semoga dengan terbangunnya jalan ini, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif dan perekonomian meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengakui adanya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, namun menegaskan bahwa proyek ini tetap menjadi prioritas.

“Kami bersama Pak Gubernur menghadapi berbagai tantangan fiskal, termasuk efisiensi anggaran. Namun, pembangunan jalan ini merupakan program prioritas yang alhamdulillah dapat terlaksana,” katanya.

Meski dalam kontrak pekerjaan ditargetkan selesai pada Desember 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penyelesaian. “Pak Gubernur menginstruksikan agar pekerjaan ini bisa selesai lebih cepat, dengan target September 2026,” tambah Jihan.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), UPTD, hingga kontraktor pelaksana, agar menjaga kualitas pekerjaan.

Ia menekankan pentingnya pembangunan jalan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya fungsi drainase dalam menjaga ketahanan jalan.

“Pastikan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Drainase harus berfungsi dengan baik agar jalan tidak cepat rusak. Mari kita gotong royong menjaga infrastruktur ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah menjelaskan bahwa total panjang ruas Gedong Aji–Umbul Mesir mencapai 31,5 kilometer, dengan 22,7 kilometer dalam kondisi rusak berat.

Ruas ini fokuskan pada kondisi jalan yang rusak parah yang membahayakan pengguna jalan, serta dapat memperlancar ditribusi hasil pertanian dan perkebunan pada daerah sekitar.

“Tahun 2026 ini kita tangani sepanjang 13 kilometer dan memiliki lebar 8 meter melalui dua paket pekerjaan dengan total anggaran Rp135 miliar. Insyaallah sisanya akan kita selesaikan pada tahun depan,” jelasnya.

Ia menambahkan, ruas tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan Tulang Bawang merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung.

“Jika kondisi jalan baik, ongkos produksi petani, termasuk distribusi gabah, dapat ditekan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Taufiqullah juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk mempercepat pengerjaan sesuai arahan gubernur.

“Kalau secara target penyelesaian didalam kontrak sampai Desember 2026, namun Pak Gubernur menginstruksikan harus segera lebih cepat September 2026, kita coba kebut mengejar ini,” katanya.

Event Justice Run 2026, Pemprov Lampung Gaungkan Pembangunan Berkeadilan dan Akses Infrastruktur

Bandar Lampung – Lapangan Korpri menjadi tempat diselenggarakannya perhelatan Justice Run 2026, dimana berkumpul ribuan pelari dari berbagai penjuru Lampung mengukuti event tersebut, Minggu (05/04/2026) pagi.

Lebih dari sekadar ajang adu kecepatan, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa setiap derap langkah di lintasan lari merupakan simbol perjuangan kolektif dalam mewujudkan keadilan yang merata di Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam pesannya menggarisbawahi bahwa keadilan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan kewajiban moral seluruh lapisan masyarakat.

“Keadilan adalah hak dasar setiap manusia dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga fisik, melainkan upaya kita membangun ruang publik yang sehat, baik secara jasmani maupun sosial,” tegas Gubernur.

Gubernur menganalogikan semangat para pelari dengan prinsip penegakan keadilan yang menuntut stamina, konsistensi, dan arah yang presisi.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata. Salah satunya melalui percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pemprov Lampung akan terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengonversi tren lari menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Event yang dikelola oleh RMB Event ini membagi konsentrasi massa ke dalam dua kategori utama yaitu Kategori 5K dan Kategori 10K.

Infrastruktur Mulai Diperbaiki, Harapan Warga Lampung Tengah Segera Terwujud

Lampung Tengah — Pemerintah Provinsi Lampung terus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah, Jum’at (3/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan warga.

“Jalan yang baik akan meningkatkan nilai hasil pertanian, memperlancar distribusi, serta mendukung aktivitas sosial masyarakat, seperti akses ke sekolah dan tempat ibadah,” tegasnya.

Jalan yang rusak selama ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Lampung. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan perbaikan besar-besaran, termasuk hampir 200 kilometer jalan provinsi pada tahun 2026.

Khusus di Lampung Tengah, yang merupakan poros konektivitas wilayah, tingkat kemantapan jalan ditargetkan meningkat dari 89 persen menjadi 98 persen pada tahun ini.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufiqulloh, menjelaskan bahwa ruas-ruas yang diperbaiki merupakan jalur vital dengan mobilitas tinggi.

Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut ditopang oleh pasar-pasar besar seperti Kalirejo, Bangunrejo, dan Poncowarno, serta sektor pertanian dan perkebunan. Tak hanya itu, terdapat pula aktivitas pertambangan rakyat dan industri bahan bangunan yang turut meningkatkan lalu lintas kendaraan berat.

“Karena tingginya tonase kendaraan, konstruksi jalan dirancang lebih kuat agar tahan lama,” jelasnya.

Total penanganan pada tiga ruas tersebut mencapai sekitar 17 kilometer, terdiri dari Kalirejo–Bangun Rejo sepanjang ±6 kilometer, Padang Ratu–Kalirejo ±7 kilometer, dan Padang Ratu–Pekurun Udik ±4 kilometer.

Pembangunan dilakukan dengan kombinasi konstruksi beton kaku dan aspal, disesuaikan dengan kondisi tanah dan beban lalu lintas. Selain itu, sistem drainase juga dibangun secara menyeluruh, meliputi saluran samping, gorong-gorong, hingga normalisasi aliran air untuk mencegah genangan yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.

Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan. Ia menekankan bahwa jalan yang dibangun berasal dari uang rakyat, sehingga harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau kualitas tidak dijaga, jalan bisa cepat rusak dan masyarakat kembali dirugikan. Kita ingin jalan ini benar-benar awet dan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga drainase dan kebersihan saluran air agar tidak menimbulkan kerusakan baru.

Kini, perubahan mulai terasa. Jalan yang dulunya berlumpur dan penuh lubang perlahan berubah menjadi akses yang layak, aman, dan nyaman. Bagi masyarakat Lampung Tengah, ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi tentang hadirnya harapan baru, harapan akan kehidupan yang lebih baik, lebih lancar, dan lebih sejahtera.

Raut wajah bahagia tak bisa disembunyikan dari warga saat menyaksikan perbaikan jalan yang selama ini mereka dambakan akhirnya terwujud. Di ruas Bangun Rejo–Kalirejo, Padang Ratu–Kalirejo, hingga Padang Ratu–Pekurun Udik, kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung terasa nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Bagi warga, jalan bukan sekadar infrastruktur, jalan adalah urat nadi kehidupan, tempat harapan digantungkan, dari anak-anak berangkat sekolah hingga petani mengangkut hasil panen.

Sri (53), warga Pekon Kaliwungu, Kalirejo, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan langsung kondisi jalan yang rusak parah.

“Dulu jalannya rusak sekali, sudah lama, mungkin sekitar lima tahun. Kalau hujan becek, susah dilewati, banyak yang jatuh. Kami bahkan sempat swadaya memperbaiki seadanya,” tuturnya.

Kini, jalan yang mulai mulus memberi harapan baru. Aktivitas warga menjadi lebih lancar, terutama dalam mengangkut hasil kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Hal serupa disampaikan Nur (42), warga Pekon Sri Basuki. Ia merasakan langsung perubahan besar dari perbaikan jalan tersebut.

“Sekarang perjalanan lebih cepat dan aman. Saya paling senang karena anak-anak jadi lebih nyaman berangkat sekolah,” ujarnya.

Kepala Pekon Kaliwungu, Umi Kulsum, juga mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

“Jalan ini sudah lama rusak, bahkan sudah beberapa kali berganti gubernur, tapi belum tersentuh perbaikan optimal. Sekarang akan dibangun dengan beton, tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih,” katanya.

Gubernur Mirza Tekankan Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha XIV KMHDI, Perkuat Harmoni Lampung

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memberikan penghormatan khusus atas sejarah panjang kontribusi masyarakat Hindu/Bali di Lampung yang telah dimulai sejak tahun 1956. Gubernur menilai filosofi Tri Hita Karana sangat relevan untuk terus diimplementasikan dalam menjaga harmoni di Lampung yang majemuk.

​”Konsep filosofi dari ajaran Hindu Tri Hita Karana, atau harmoni dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam, memberi arah yang jelas. Dan hari ini nilai itu sangat relevan terutama di Provinsi Lampung,” kata Gubernur saat pembukaan Kongres Nasional Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Rabu (1/4/26).

​Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Provinsi Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut. Ia berharap Mahasabha XIV ini menjadi momentum penting dalam melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

​”Mahasabha ini adalah momen penting bagi KMHDI. Di sinilah arah organisasi ditentukan, kepemimpinan dipilih, ide-ide yang terbaik dari rekan-rekan sekalian diuji,” ujar Gubernur Mirza di hadapan peserta kongres.

​Gubernur kemudian menekankan bahwa tantangan di era digital menuntut pemimpin yang memiliki integritas dan pegangan nilai yang kuat. Ia berharap mahasiswa KMHDI tetap konsisten menjaga nilai-nilai Dharma di tengah perubahan peradaban yang bergerak sangat cepat.

​Gubernur Mirza menyoroti korelasi antara kualitas SDM dengan kemajuan daerah. Ia mengajak kader KMHDI untuk aktif berpartisipasi dan melakukan inovasi, khususnya pada sektor-sektor strategis Lampung.

​”Kami juga bervisi bagaimana ke depan kita butuh menjadikan Lampung maju, sejahtera, dan berdaya saing. Kuncinya sekali lagi ada di kualitas SDM. Karena itu, penguatan SDM, membuka akses ekonomi, dan mempercepat pemerataan pembangunan,” tegasnya.

​Terkait kondisi ekonomi makro, Gubernur memaparkan pertumbuhan positif di sektor pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kenaikan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan 1,5 juta petani di Lampung, termasuk komunitas masyarakat Hindu yang mayoritas bergerak di sektor tersebut.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani memuji Provinsi Lampung sebagai contoh nyata keberhasilan persatuan dalam keragaman. Ia menyebut Lampung sebagai laboratorium Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan wajah Indonesia di masa depan.

​“Saya berkali-kali mengatakan bahwa contoh persatuan ada di Lampung. Lampung adalah laboratorium Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku, budaya, adat istiadat, dan agama ada di Lampung. Tetapi di Lampung mereka bersatu, mereka rukun, mereka menghormati. Itulah Indonesia ke depan, prototipenya adalah seperti itu,” ujar Ahmad Muzani di hadapan peserta kongres dan tamu undangan.

Di sisi lain, Ketua MPR RI juga menyoroti tantangan pembangunan SDM. Ia mencermati fenomena di Universitas Lampung (Unila), di mana kursi Fakultas Kedokteran lebih banyak diisi oleh lulusan luar daerah karena standar kelulusan SMA lokal yang perlu ditingkatkan.

​“Ini tantangan kita bagaimana meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan di Lampung. KMHDI diharapkan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas SDM di basis-basis kekuatannya,” pesannya kepada pengurus KMHDI.

​Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur serta terjaganya iklim keharmonisan antarumat beragama di Provinsi Lampung. Ia menyebut Lampung sebagai teladan dalam semangat kebhinekaan bagi daerah lain di Indonesia.

​”Provinsi yang dulu kita kenal dengan provinsi sejuta jalan berlubang, tapi hari ini kita sudah beberapa kali keliling dan astungkara, Pak Gubernur nampaknya begitu concern sekali untuk membangun infrastruktur di Provinsi Lampung,” ujar Wayan Darmawan.

​Lebih lanjut, Wayan menekankan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap umat Hindu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang pembangunan daerah yang inklusif.

“Saya berterima kasih, tentu masyarakat Lampung juga berterima kasih bahwa Pak Gubernur betul-betul membangun Lampung dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati,” tambahnya.

Acara pembukaan ini dihadiri pula oleh sejumlah Anggota DPR dan DPD RI, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Bupati Lampung Tengah serta tokoh nasional Anas Urbaningrum.

Jembatan Perintis Garuda Dorong Akses Ekonomi dan Pendidikan Warga Lampung Timur

Lampung Timur — Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III dan IV di Desa Kalipasir, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Timur, mulai menunjukkan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses konektivitas yang selama ini terbatas.

Ground breaking pembangunan jembatan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, jajaran TNI dan Forkopimda setempat, Rabu (1/4/2026). Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini, masyarakat Desa Kalipasir masih mengandalkan transportasi perahu sebagai akses utama antarwilayah. Kondisi tersebut kerap menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga mobilitas harian warga. Kehadiran jembatan ini diharapkan menjadi solusi nyata yang memberikan kemudahan, keamanan, serta efisiensi waktu tempuh.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menegaskan pentingnya keberadaan infrastruktur jembatan bagi masyarakat.

“Jembatan ini menjadi infrastruktur yang sangat krusial. Jika jalan masih bisa dilalui meski dalam kondisi kurang baik, berbeda halnya jika jembatan tidak tersedia, maka konektivitas benar-benar terputus,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani dan pedagang dalam mendistribusikan hasil produksi. Selain itu, akses pendidikan bagi anak-anak juga akan lebih mudah dan aman.

Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pembangunan jembatan ini juga dinilai memiliki tantangan tersendiri karena panjang bentang yang lebih besar dibandingkan jembatan serupa di wilayah lain di Provinsi Lampung.

Koordinasi yang solid antar pihak diharapkan mampu memastikan proyek berjalan sesuai target.
Ke depan, keberadaan Jembatan Perintis Garuda diharapkan tidak hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Jembatan ini nantinya akan sangat membantu aktivitas masyarakat, mulai dari anak sekolah, petani, hingga pedagang. Mari kita jaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pembangunan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Kalipasir yang selama puluhan tahun mendambakan akses transportasi yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.

Kurangi Pengangguran, Strategi Terpadu Pemprov Lampung: Dari Pelatihan Kerja hingga Pengembangan Industri

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan strategis dan inovatif. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran oleh tim penilai pusat secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian kinerja pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap dokumen kebijakan, capaian kinerja, dan inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam paparannya, Marindo menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dari sisi bonus demografi, dengan jumlah penduduk mencapai 9,52 juta jiwa dan didominasi usia produktif sebesar 69,24 persen.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, serta struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas relatif rendah.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Meski mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, capaian ini masih lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera.

Namun demikian, persoalan mendasar masih terlihat pada dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen serta tingginya pengangguran lulusan SMA dan SMK yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029. Kebijakan tersebut meliputi transformasi ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja.

Salah satu program unggulan adalah “Desaku Maju” yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis desa dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2025, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran penanggulangan pengangguran sebesar Rp36,5 miliar atau 0,48 persen dari APBD.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perencanaan tenaga kerja. Melalui program pelatihan vokasi, sebanyak 928 peserta telah mendapatkan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, berbagai langkah konkret terus dilakukan, di antaranya penyelenggaraan bursa kerja, penguatan layanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan aplikasi informasi pasar kerja “SiGajah”.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta mendorong pembatasan pengiriman pekerja migran non-skill guna meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

Dalam aspek kolaborasi, Pemprov Lampung memperkuat sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta program pemerintah pusat. Salah satunya melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang hingga Februari 2026 telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan mampu menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota di Lampung.

Ke depan, strategi keberlanjutan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan perizinan investasi, pengembangan kawasan industri, dukungan kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai roadmap penciptaan lapangan kerja hingga 2029.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menekan angka pengangguran secara bertahap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Gubernur Dorong Akselerasi Kinerja dan Inovasi

Bandar Lampung —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

​Pelantikan ini mencakup 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, 3 Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026, dan 12 Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah.

​”Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah adalah bagian dari dinamika kehidupan organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier,” ujar Sekdaprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

​Gubernur Lampung menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi target pembangunan.

“Kehadiran saudara-saudara di posisi yang baru ini adalah untuk menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Provinsi Lampung, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

​Secara khusus, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi pemecah masalah (problem solver). Gubernur berpesan agar pimpinan OPD tidak hanya terpaku pada laporan masalah, tetapi aktif menciptakan inovasi dan iklim kerja yang kondusif. Sementara itu, Pejabat Administrator dan Fungsional diminta untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui kompetensi teknis yang mumpuni.

​Adapun daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu :

1. ​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. ​Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. ​Ir. Yayan Ruchyansah, M.Si. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.
4. ​Slamet Riadi, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. ​Saipul, S.Sos., M.I.P. sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

​Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Ia berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung.

HUT ke-62 Lampung, Pemprov Tegaskan Komitmen Bangun Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan di Bumi Sai Bumi Ruwa Jurai. Wagub menegaskan bahwa peringatan usia ke-62 ini merupakan momentum untuk memperkuat arah masa depan Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.

“Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saat ini Lampung tumbuh menjadi lumbung pangan nasional dengan capaian ekonomi yang inklusif, tumbuh sebesar 5,28 persen melampaui rata-rata nasional,” ujar Wagub.

Wagub juga memaparkan sejumlah keberhasilan signifikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan yang mencapai satu digit (9,66%), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,98%, serta keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dengan angka inflasi terendah kedua secara nasional pada tahun 2025.

Selain capaian makro, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi Lampung In yang kini telah diunduh lebih dari 30.000 pengguna sebagai platform layanan publik yang responsif dan akuntabel.

Di tengah tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global, Wagub mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta untuk memperkuat kolaborasi.

“Tema ‘Membangun Bersama Lampungku Maju’ adalah pemicu bagi kita untuk bekerja lebih cerdas dan efisien demi mewujudkan Indonesia Emas,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Berikut adalah daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut :

1. Penghargaan Evaluator Internal SAKIP & Dukungan Digitalisasi :

• Inspektur Provinsi Lampung (Evaluator Internal SAKIP).
• Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung (Pembinaan Perencanaan & Pengukuran Kinerja).
• Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Pembinaan Pelaporan Kinerja).
• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung (Dukungan Digitalisasi SAKIP).

1. Penghargaan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025 :

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

1. Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025 :

• Dinas Sosial Provinsi Lampung.
• RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

1. Pegawai Penerima Penghargaan pada Unit Pelayanan Publik :

• Aryadi Saputra, S.Kom. (Dinas Sosial).
• Desy Yuanita, SKM., M.Kes. (RSUD Dr. H. Abdul Moeloek).
• Deden Hermawan, S.Kom. (Dinas Pendidikan & Kebudayaan).

1. Penyerahan Tali Asih KORPRI kepada Pensiunan :

• Ahmad Fauzi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
• Mudri Sucipto (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik).