Pemprov Lampung Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Pastikan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Arus Mudik Idulfitri

Lampung Selatan — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Provinsi Lampung. Upaya ini difokuskan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penyiapan fasilitas penunjang bagi para pemudik.

Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiagakan puluhan titik layanan medis di sepanjang jalur perlintasan arus mudik tahun ini.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelayanan kesehatan dengan mengaktifkan 74 posko kesehatan di seluruh wilayah Lampung, serta menyiapkan mini ICU di kawasan Bakauheni,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memantau kesiapan pengamanan arus mudik di kawasan Pelabuhan Bakauheni dan ruas Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung Selatan, Senin (16/3/2026). Peninjauan ini turut dihadiri oleh Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf.

Adapun kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik di provinsi yang menjadi jalur utama perlintasan masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Dalam pemantauan tersebut, rombongan meninjau sejumlah pos pelayanan dan pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026. Beberapa titik yang dikunjungi antara lain Pos Pelayanan Rest Area 49B, Pos Pelayanan Rest Area 20B, serta Pos Pelayanan Bakauheni.

Selain itu, Gubernur dan rombongan juga memeriksa fasilitas kesehatan, sarana pelayanan pemudik, hingga kesiapan personel yang bertugas selama masa arus mudik Lebaran.

Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan dukungan pelayanan bagi para pemudik. Selain posko kesehatan, Gubernur juga mengimbau pengurus masjid di sepanjang jalur mudik agar membuka masjid selama 24 jam sebagai tempat singgah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.

“Kami mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan. Jika merasa lelah, silakan beristirahat di rest area, pos pelayanan, atau tempat singgah yang tersedia. Keselamatan adalah yang utama,” ujar Gubernur.

Sementara, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf mengatakan secara umum kesiapan pengamanan arus mudik di wilayah Lampung telah berjalan baik. Polda Lampung menyiapkan total 92 pos yang tersebar di sejumlah titik strategis.

“Pos tersebut terdiri dari 57 Pos Pengamanan, 17 Pos Pelayanan, 16 Posko Bencana, serta dua Pos Terpadu. Pengamanan ini didukung 4.232 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait,” ucap Kapolda.

Ia menambahkan, hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dalam beberapa hari terakhir.

Pada hari pertama pemantauan tercatat sekitar 5.000 kendaraan menyeberang, kemudian meningkat menjadi 11.000 kendaraan, lalu 19.000 kendaraan, hingga mencapai sekitar 20.000 kendaraan pada hari berikutnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, operator pelabuhan menambah jumlah kapal yang beroperasi pada lintasan Merak–Bakauheni. Pada satu dermaga yang sebelumnya melayani empat kapal, kini ditambah satu kapal sehingga total menjadi lima kapal yang beroperasi dengan waktu pelayanan sekitar 45 menit untuk proses bongkar muat hingga kembali berangkat.

Melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta penyediaan fasilitas pelayanan bagi pemudik, Pemerintah Provinsi Lampung berharap arus mudik Lebaran tahun ini dapat berlangsung tertib dan lancar. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat yang melintasi Lampung menuju kampung halaman.

Pemprov Lampung Terbitkan Dua Edaran Jelang Idulfitri 1447 H: Larangan Kendaraan Dinas untuk Mudik dan Pengendalian Gratifikasi

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan dua surat edaran sebagai langkah memperkuat disiplin aparatur sekaligus mencegah praktik korupsi menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026.

Kebijakan tersebut mencakup Surat Edaran tentang penggunaan kendaraan dinas operasional selama masa mudik Lebaran serta Surat Edaran mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait momentum hari raya.

Melalui Surat Edaran Nomor 44 Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak diperkenankan menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kepentingan mudik.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah serta Direksi BUMD di lingkungan Pemprov Lampung sebagai pedoman penggunaan kendaraan dinas selama masa libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah yang berlangsung pada 18 hingga 24 Maret 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa fasilitas kendaraan dinas harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan peruntukannya.

“Melalui surat edaran ini kami ingin memastikan bahwa seluruh aparatur tetap menjaga disiplin dalam penggunaan fasilitas negara. Kendaraan dinas merupakan sarana pendukung tugas pemerintahan yang penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dan hanya untuk kepentingan kedinasan,” ujar Marindo.

Selain pengaturan penggunaan kendaraan dinas, ASN dan pegawai BUMD yang melaksanakan perjalanan mudik juga diimbau untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan serta mematuhi seluruh peraturan lalu lintas guna menjaga ketertiban, kelancaran, dan keselamatan selama arus mudik maupun arus balik Lebaran.

Di sisi lain, Pemprov Lampung juga menerbitkan Surat Edaran tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, Direksi BUMD, serta pimpinan asosiasi, perusahaan, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Surat edaran tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pelaporan gratifikasi, Peraturan Gubernur Lampung tentang pedoman pengendalian gratifikasi, serta Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya.

Melalui edaran tersebut, ASN dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diingatkan untuk menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak meminta, memberikan, maupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Aparatur pemerintah harus menjadi contoh dalam menjaga integritas. Kami mengingatkan seluruh ASN agar tidak terlibat dalam praktik gratifikasi maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” kata Marindo Kurniawan.

Selain itu, ASN maupun Non-ASN dilarang melakukan permintaan dana atau hadiah kepada masyarakat, perusahaan, maupun pihak lain dengan mengatasnamakan institusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, karena berpotensi melanggar ketentuan hukum dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, aparatur diwajibkan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Provinsi Lampung disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahan. Selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL).

Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memperkuat pengawasan internal, melakukan mitigasi terhadap potensi gratifikasi di unit kerja masing-masing, serta memastikan seluruh pegawai menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas.

Melalui kedua edaran ini, Pemprov Lampung berharap kedisiplinan aparatur dalam penggunaan fasilitas negara semakin meningkat sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Pemprov Lampung Dukung Pembinaan Spiritual Pelajar melalui Pesantren Kilat dan Iktikaf

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka kegiatan pesantren kilat dan iktikaf bersama siswa SMA dan SMK se-Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung di Islamic Center Bandar Lampung, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelajar yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperdalam pemahaman agama, memperkuat karakter, serta menumbuhkan nilai-nilai moral dan spiritual sejak usia muda.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Baznas Provinsi Lampung yang terus menghadirkan program yang tidak hanya membantu masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga membangun karakter generasi muda.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Baznas Provinsi Lampung yang terus menghadirkan program-program yang tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga membangun karakter generasi muda,” ucap Gubernur.

Gubernur menegaskan, masa depan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama, termasuk melalui penguatan nilai-nilai agama dan akhlak.

Menurutnya, kemajuan suatu negeri tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan alam atau pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh kualitas moral dan karakter generasi mudanya.

“Kalau ingin melihat masa depan suatu negeri, lihatlah pemuda-pemudanya. Jika pemudanya rajin belajar, berakhlak baik, dan taat pada nilai-nilai agama, maka negeri itu akan menjadi negeri yang makmur,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat. Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 330.000 siswa SMA di Provinsi Lampung yang dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi generasi produktif.

Pemerintah, menurut Gubernur, perlu menyiapkan generasi tersebut agar memiliki arah dan fondasi yang kuat sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Kita tidak ingin sumber daya manusia di Provinsi Lampung menjadi sia-sia karena tidak ada yang mengarahkan. Cara terbaik untuk menjaga generasi muda adalah dengan menanamkan nilai agama dan akhlak yang baik,” ucap Gubernur.

Ia juga mengingatkan para pelajar agar terus belajar dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Media sosial, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk menyebarkan hal-hal positif seperti ilmu pengetahuan, inspirasi, dan kebaikan.

Selain itu, Gubernur berharap para siswa yang mengikuti kegiatan tersebut kelak menjadi generasi penerus yang mampu memimpin dan membangun Lampung di masa depan.

“Saya berharap dari ruangan ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan Lampung, pengusaha besar, akademisi, hingga tokoh-tokoh yang membawa kemajuan bagi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Lampung Iskandar Zulkarnain mengatakan kegiatan pesantren kilat dan iktikaf tersebut merupakan bagian dari program pembinaan generasi muda sekaligus wujud syukur atas berbagai nikmat yang diberikan Allah SWT.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi pelajar untuk mempelajari adab dan memperdalam pemahaman agama, termasuk tata cara beribadah dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu, Baznas Provinsi Lampung juga menyalurkan santunan kepada 100 siswa SMA dan SMK di Kota Bandar Lampung. Santunan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Lampung kepada para penerima manfaat.

Selain itu, Baznas juga mendorong penguatan program Gerakan Infak Pendidikan di sekolah-sekolah. Melalui program tersebut, dana infak yang dihimpun dari siswa akan dikembalikan kepada sekolah untuk membantu pelajar yang membutuhkan.

Ke depan, Baznas berencana menggelar pertemuan rutin Rohani Islam (Rohis) se-Bandar Lampung di Islamic Center sebagai bagian dari pembinaan karakter dan spiritual pelajar.

Melalui kegiatan pesantren kilat dan iktikaf ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap generasi muda tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang kuat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan terciptanya masyarakat Lampung yang religius, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

TP. PKK Provinsi Lampung Bersama DWP Bagikan 500 Paket Takjil di Hari Terakhir Kegiatan Ramadan Berbagi

Bandar Lampung — Kegiatan berbagi takjil Ramadan 1447 Hijriah yang digelar Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung resmi berakhir pada Jumat (13/03/2026). Pembagian takjil dilaksanakan di halaman Mahan Agung, Jalan Dokter Susilo, Bandar Lampung.

Kegiatan sosial ini telah berlangsung selama 18 hari, sejak 24 Februari hingga 13 Maret 2026, dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung secara bergiliran.

Pada hari terakhir pelaksanaan, lebih dari 500 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Selain itu, juga disiapkan tambahan susu dan snack khusus untuk anak-anak.

Kegiatan hari terakhir melibatkan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Dharma Wanita Persatuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, serta Dharma Wanita Persatuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Pembagian takjil juga turut didukung oleh Mobil Sedekah Cinta dari Majelis Ta’lim Babussalam Al-Ikhlas.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat.

“Pada sore hari ini alhamdulillah kami di Provinsi Lampung bersama dengan ibu-ibu Dharma Wanita di dinas masing-masing berkesempatan membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak awal kegiatan seluruh OPD mendapatkan kesempatan untuk terlibat secara bergiliran dalam pembagian takjil gratis kepada masyarakat.

“Ini merupakan hari terakhir kegiatan. Sejak awal seluruh OPD berkesempatan untuk memberikan takjil gratis untuk masyarakat setiap sore,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, TP PKK dan DWP Provinsi Lampung berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, tidak hanya pada bulan Ramadan tetapi juga dalam berbagai kesempatan lainnya.

Pemprov Lampung Berikan Santunan dan Dukungan Moral bagi Keluarga Korban Kebakaran Terra Drone

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung memberikan santunan kepada ahli waris korban kebakaran di gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyerahan santunan berlangsung di Guest House Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (13/03/2026).

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan empati Pemerintah Provinsi Lampung kepada keluarga korban yang terdampak musibah kebakaran yang terjadi pada Desember 2025 lalu.

Santunan diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Hanita Farial.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung turut merasakan duka yang mendalam atas peristiwa tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban keluarga korban.

“Kami menyerahkan bentuk kepedulian dari Pemerintah Provinsi Lampung berupa santunan sebesar Rp10 juta yang hari ini telah langsung ditransfer ke rekening masing-masing keluarga korban. Selain itu, kami juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk membantu meringankan beban keluarga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Batin Wulan, sapaan akrab Ketua TP PKK Provinsi Lampung juga turut menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Lampung turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa almarhum dan almarhumah dalam kebakaran di gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Desember 2025. Semoga almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan serta kesabaran,” ucapnya.

Salah satu keluarga korban, Asmawati, ibu kandung dari Novia Nurwana, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Terima kasih Bu Gubernur. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kami. Bantuan ini akan kami gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga korban sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi mereka yang sedang berduka.

Korpri Provinsi Lampung Gelar Ramadan Berbagi, Salurkan Bantuan Sembako Bagi ASN Golongan I dan II

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Korpri Ramadan Berbagi di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan solidaritas keluarga besar Korpri dalam membantu sesama, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, di bulan suci Ramadan.

Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulfakar, menyampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mempererat tali persaudaraan di lingkungan Korpri.

“Melalui kegiatan Korpri Ramadan Berbagi ini, kita menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai keluarga besar Korpri Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Korpri Provinsi Lampung menyalurkan bantuan paket sembako kepada PNS golongan I serta bantuan beras kepada PNS golongan II dan PPPK golongan I dan IV yang bertugas pada perangkat daerah Provinsi Lampung maupun SMA dan SMK negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Sulfakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian seluruh anggota Korpri yang selama ini telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban ekonomi ASN, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Saya berharap semangat berbagi ini dapat terus kita jaga dan kembangkan ke depannya, sehingga Korpri tidak hanya menjadi wadah bagi ASN, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya,” pungkasnya.

Kegiatan Ramadan Berbagi ini juga dirangkaikan dengan pasar murah yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dan ASN dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, digelar pula bazar UMKM yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai upaya memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, menjelaskan bahwa kegiatan Korpri Ramadan Berbagi tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung upaya menjaga daya beli masyarakat dan salah satu upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Dalam kegiatan tersebut, Korpri Provinsi Lampung menyalurkan bantuan paket sembako senilai Rp250.000 kepada 18 orang PNS golongan I. Selain itu, bantuan beras sebanyak 5 kilogram diberikan kepada PNS golongan II serta PPPK golongan I dan IV yang berjumlah 1.083 orang. Secara keseluruhan, sebanyak 1.101 ASN menerima bantuan yang tersebar di perangkat daerah serta SMA dan SMK negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Baznas, Bulog, serta menghadirkan bazar UMKM yang diikuti oleh 62 pelaku usaha lokal.

Pada kesempatan tersebut, Sulfakar secara simbolis menyerahkan paket Ramadan Korpri Berbagi kepada perwakilan ASN, baik PNS maupun PPPK, didampingi para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Usai penyerahan bantuan, Sulfakar bersama jajaran pejabat meninjau langsung stan pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, antara lain beras kemasan 5 kilogram seharga Rp55.000, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp30.000, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, serta telur ayam Rp25.000 per kilogram.

Selain itu, terdapat pula sejumlah stan lainnya, seperti stan Baznas yang menyediakan daging, serta berbagai produk makanan dan kerajinan dari pelaku UMKM lokal.

Melalui kegiatan Korpri Ramadan Berbagi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di lingkungan ASN, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat selama bulan Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Pemprov Lampung Targetkan Peningkatan Peringkat Nasional LPPD Tahun 2025

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Desk Pembahasan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Selasa (10/3/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah perlu menempatkan diri pada kerangka penyusunan laporan kinerja pemerintahan tahun sebelumnya agar data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil.

Menurutnya, penyusunan LPPD merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja yang dilaporkan harus benar-benar mencerminkan capaian kerja yang telah dilakukan.

“Dalam forum ini kita sedang menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Tolong disetting dulu frame berpikir kita, bahwa Bapak Ibu hadir untuk menyusun laporan pemerintahan daerah tahun lalu,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, pemerintah daerah diwajibkan menyusun tiga laporan utama, yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Ketiga laporan tersebut memiliki karakteristik serupa, namun ditujukan kepada segmen pembaca yang berbeda. LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi sebagai dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Marindo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan sementara, masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang capaian Indikator Kinerja Kuncinya belum optimal. Ia meyakini kondisi tersebut bukan karena kinerja yang kurang baik, melainkan kemungkinan disebabkan metode penginputan data atau pemilihan indikator yang kurang tepat.

“Saya yakin kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sudah sangat baik. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sudah memenuhi regulasi dan capaiannya juga baik. Mungkin ini hanya persoalan metode operator dalam melakukan entry dan pemilihan data yang digunakan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseriusan perangkat daerah dalam mengisi data pada aplikasi pelaporan, karena LPPD menjadi salah satu dasar penilaian kinerja kepala daerah yang diturunkan dari kinerja organisasi perangkat daerah.

“Kalau kita sudah bekerja dengan baik, jangan sampai kerja-kerja baik ini tidak terlihat oleh publik, masyarakat, dan pemerintah pusat,” tegasnya.

Selain indikator kinerja, Marindo juga meminta perangkat daerah memperkuat pelaporan inovasi daerah serta efektivitas pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari penilaian dalam LPPD.

Ia mengingatkan bahwa pengisian data LPPD melalui aplikasi berlangsung sejak 1 Maret hingga 31 Maret, sesuai ketentuan bahwa laporan harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah itu, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

“Tahun lalu peringkat kita berada di posisi ke-14 secara nasional. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung, Binarti Bintang menjelaskan bahwa penyusunan LPPD Tahun 2025 menggunakan indikator terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026.

Dengan adanya perubahan indikator tersebut, diperlukan koordinasi, klarifikasi, dan validasi data bersama seluruh perangkat daerah agar kesesuaian data serta kelengkapan dokumen pendukung dapat dipastikan sebelum proses finalisasi laporan.

Menurut Binarti, berdasarkan evaluasi nasional sebelumnya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025, capaian LPPD Provinsi Lampung berada pada status kinerja sedang dengan peringkat ke-14 nasional dari 33 provinsi dengan skor 3,0530.

Ia juga mengungkapkan bahwa hasil kompilasi sementara menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, sebagian data yang perlu diklarifikasi, serta indikator yang membutuhkan penyesuaian metode perhitungan sesuai pedoman terbaru.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto menegaskan bahwa LPPD merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Menurutnya, proses desk pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan keselarasan indikator dan capaian kinerja antar perangkat daerah dalam satu siklus manajemen kinerja pemerintah daerah.

Melalui rapat desk tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kualitas LPPD Tahun 2025 dapat semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional.

Pemprov Lampung Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Jelang Lebaran

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melakukan monitoring bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di sejumlah lokasi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Selasa (10/3/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Monitoring dilakukan oleh tim yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Lampung, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung. Peninjauan dilakukan mulai dari pangkalan LPG, agen gas, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sejumlah lokasi yang ditinjau di antaranya Pangkalan Gas 3 kg Yusfadil di Jalan Drs Warsito, Kupang Kota, dan Pangkalan Gas 3 kg Cahaya Gas di Jalan Pulau Tegal, Way Dadi, Sukarame. Tim juga mengunjungi Agen LPG Non Subsidi PT Sony Prayudha di Jalan Endro Suratmin serta Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Arsade Inti Gasindo di Campang Raya.

Selain itu, monitoring juga dilakukan di SPBU Pertamina Jatiagung, Lampung Selatan, serta SPBU Coco Pertamina Way Dadi, Bandar Lampung. Peninjauan ini bertujuan memastikan distribusi energi berjalan lancar hingga ke tingkat masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Agust Riko Suryhana, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman menjelang Lebaran. Ia menyebut hasil peninjauan menunjukkan stok BBM dan LPG di wilayah Lampung masih dalam kondisi terkendali.

“Tim monitoring dari Provinsi Lampung bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas turun langsung memastikan ketersediaan BBM dan LPG menjelang Lebaran. Alhamdulillah stok aman dan harga di masyarakat masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET),” ucap  Agust Riko.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga pasokan tetap tersedia.

“Di tengah dinamika global, masyarakat kami minta tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pemerintah dan Pertamina sudah menyiapkan langkah mitigasi agar stok tetap tersedia,” ujarnya.

Agust Riko menambahkan, Pertamina akan menambah pasokan LPG hingga 50 persen di daerah yang diperkirakan mengalami peningkatan kebutuhan. Penambahan ini dilakukan untuk memastikan distribusi tetap berjalan lancar, termasuk saat hari libur dan hari raya.

Perwakilan SBM IV Gas Lampung, M Suhanda, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kondisi stok LPG, baik subsidi maupun non-subsidi, masih aman khususnya di Kota Bandar Lampung. Menurutnya, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi peningkatan permintaan menjelang Lebaran.

“Kami memastikan ketersediaan LPG 3 kg maupun non-subsidi dalam kondisi aman. Menjelang Lebaran biasanya ada kenaikan permintaan sekitar 3 sampai 5 persen, dan itu sudah kami mitigasi dengan menambah suplai hingga 50 persen dari alokasi harian,” ucap Suhanda.

Ia juga memastikan penyaluran LPG tetap berjalan normal meski memasuki masa libur Lebaran. Distribusi dari SPPBE hingga ke pangkalan akan terus dilakukan tanpa penghentian.

Ketua YLKI Lampung, Subadra Yani Moersalin, mengatakan hasil pemantauan di sejumlah pangkalan menunjukkan ketersediaan LPG masih mencukupi hingga Lebaran. Selain itu, harga di tingkat pangkalan juga masih sesuai dengan ketentuan HET.

“Stok seperti yang disampaikan tadi memang aman sampai Lebaran, dan HET di tingkat pangkalan masih stabil. Yang penting adalah konsistensi harga hingga ke pangkalan agar tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga,” ujar Subadra.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG langsung di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga distribusi tetap tepat sasaran.

Melalui monitoring ini, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan distribusi BBM dan LPG tetap terjaga hingga Idulfitri. Ketersediaan energi yang stabil diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Lebaran serta mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga di pasaran. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Semangat Ramadan, TP PKK dan DWP Provinsi Lampung Berbagi Takjil Meski Sempat Diguyur Hujan

Bandar Lampung — Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung tidak menyurutkan semangat berbagi dalam kegiatan pembagian takjil Ramadan 1447 Hijriah yang digelar Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Jalan Dokter Susilo, Jumat (06/03/2026).

Memasuki hari kesebelas pelaksanaan kegiatan, ratusan paket takjil tetap dibagikan kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Meski sempat diguyur hujan, kegiatan tetap berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Sebanyak 450 paket takjil di bagikan kepada warga. Selain itu juga disiapkan tambahan susu dan snack khusus untuk anak-anak.

Kegiatan hari ini melibatkan Posyandu, Dharma Wanita Persatuan dibawah Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, serta Dharma Wanita Persatuan RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Pembagian takjil juga turut didukung Mobil Sedekah Cinta dari Majelis Ta’lim Babussalam Al-Ikhlas.

Masyarakat yang melintas tampak antusias dan menyambut baik kegiatan tersebut. Sejumlah warga mengaku senang dan terbantu dengan adanya pembagian takjil gratis menjelang waktu berbuka puasa.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, berharap kegiatan berbagi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini kita bagikan di Jum’at berkah ini khusus untuk masyarakat Lampung, semoga bermanfaat dan penuh berkah,”ujarnya.

Kegiatan berbagi takjil yang digelar TP PKK dan DWP Provinsi Lampung ini menjadi agenda rutin selama bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat.

Pemprov Lampung Beri Dukungan Nyata bagi Pesantren untuk Menjaga Keberlanjutan Pendidikan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti peran vital pondok pesantren dalam menyelamatkan puluhan ribu anak putus sekolah dan menjaga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung.

“Saya tidak bayangkan seandainya tidak ada pesantren di Provinsi Lampung, mungkin IPM kita tambah jeblok, kemiskinan kita bertambah,” ujar Gubernur Mirza.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua MPR RI, ulama, umara, serta tokoh masyarakat se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung Bandar Lampung, pada Jumat (6/3/2026).

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, terdapat ketimpangan signifikan terkait ketersediaan bangku sekolah menengah. Dari sekitar 130.000 lulusan SMP setiap tahunnya, hanya tersedia sekira 90.000 bangku SMA, menyisakan puluhan ribu siswa yang terancam putus pendidikan.

Sebanyak 20.000 lulusan SMP yang tidak tertampung tersebut akhirnya diserap oleh ribuan pondok pesantren di berbagai kabupaten dan kota di Lampung. Keberadaan sekitar 1.400 pesantren terbukti menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda berakhlak sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.

Sebagai wujud kepedulian dan dukungan konkret pemerintah, Pemprov Lampung mengalokasikan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur kepada 20 pondok pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan pada acara tersebut.

Sejalan dengan isu pendidikan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyoroti daya saing lulusan SMA di Lampung di tingkat nasional. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya persentase putra daerah, yakni hanya berkisar 20 hingga 25 persen yang memenuhi standar kelulusan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila).

Menurut Muzani, pemerintah pusat kini menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu, dan Sekolah Garuda bagi siswa berprestasi. “Pendidikan adalah cara terbaik memperbaiki kualitas bangsa untuk masa depan pada masa-masa yang akan datang,” tegas Muzani.

Selain infrastruktur pendidikan, penguatan ekonomi agraris juga menjadi fondasi utama kebijakan pemerintah daerah saat ini. Ketua MPR memuji langkah strategis Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan, di mana harga singkong berhasil menyentuh Rp1.350 per kilogram dan jagung stabil di angka Rp6.500 per kilogram.

“Kekayaan orang Lampung itu bukan dari tambang yang banyak karena di sini tidak ada tambang, kekayaan orang Lampung itu dari beras, dari jagung, dan dari singkong,” ucap Muzani.

Saat ini, Pemprov Lampung juga tengah mematangkan skema hilirisasi hasil bumi untuk mengundang investor membangun kawasan industri cokelat, kopi, dan olahan pangan lainnya.

Di tengah dinamika perekonomian tersebut, Muzani mengingatkan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama agar roda pembangunan berjalan lancar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat toleransi dan kerukunan, terlebih di tengah memanasnya suhu geopolitik dan konflik di Timur Tengah saat ini.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan tausiah dan doa bersama oleh Dr. KH. Buchori Muslim. Kolaborasi yang solid antara ulama dan umara ini diyakini mampu menciptakan iklim daerah yang kondusif, mempercepat roda ekonomi dari desa hingga kota, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.