Gubernur Mirza Tekankan Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha XIV KMHDI, Perkuat Harmoni Lampung

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memberikan penghormatan khusus atas sejarah panjang kontribusi masyarakat Hindu/Bali di Lampung yang telah dimulai sejak tahun 1956. Gubernur menilai filosofi Tri Hita Karana sangat relevan untuk terus diimplementasikan dalam menjaga harmoni di Lampung yang majemuk.

​”Konsep filosofi dari ajaran Hindu Tri Hita Karana, atau harmoni dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam, memberi arah yang jelas. Dan hari ini nilai itu sangat relevan terutama di Provinsi Lampung,” kata Gubernur saat pembukaan Kongres Nasional Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Rabu (1/4/26).

​Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Provinsi Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut. Ia berharap Mahasabha XIV ini menjadi momentum penting dalam melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

​”Mahasabha ini adalah momen penting bagi KMHDI. Di sinilah arah organisasi ditentukan, kepemimpinan dipilih, ide-ide yang terbaik dari rekan-rekan sekalian diuji,” ujar Gubernur Mirza di hadapan peserta kongres.

​Gubernur kemudian menekankan bahwa tantangan di era digital menuntut pemimpin yang memiliki integritas dan pegangan nilai yang kuat. Ia berharap mahasiswa KMHDI tetap konsisten menjaga nilai-nilai Dharma di tengah perubahan peradaban yang bergerak sangat cepat.

​Gubernur Mirza menyoroti korelasi antara kualitas SDM dengan kemajuan daerah. Ia mengajak kader KMHDI untuk aktif berpartisipasi dan melakukan inovasi, khususnya pada sektor-sektor strategis Lampung.

​”Kami juga bervisi bagaimana ke depan kita butuh menjadikan Lampung maju, sejahtera, dan berdaya saing. Kuncinya sekali lagi ada di kualitas SDM. Karena itu, penguatan SDM, membuka akses ekonomi, dan mempercepat pemerataan pembangunan,” tegasnya.

​Terkait kondisi ekonomi makro, Gubernur memaparkan pertumbuhan positif di sektor pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kenaikan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan 1,5 juta petani di Lampung, termasuk komunitas masyarakat Hindu yang mayoritas bergerak di sektor tersebut.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani memuji Provinsi Lampung sebagai contoh nyata keberhasilan persatuan dalam keragaman. Ia menyebut Lampung sebagai laboratorium Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan wajah Indonesia di masa depan.

​“Saya berkali-kali mengatakan bahwa contoh persatuan ada di Lampung. Lampung adalah laboratorium Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku, budaya, adat istiadat, dan agama ada di Lampung. Tetapi di Lampung mereka bersatu, mereka rukun, mereka menghormati. Itulah Indonesia ke depan, prototipenya adalah seperti itu,” ujar Ahmad Muzani di hadapan peserta kongres dan tamu undangan.

Di sisi lain, Ketua MPR RI juga menyoroti tantangan pembangunan SDM. Ia mencermati fenomena di Universitas Lampung (Unila), di mana kursi Fakultas Kedokteran lebih banyak diisi oleh lulusan luar daerah karena standar kelulusan SMA lokal yang perlu ditingkatkan.

​“Ini tantangan kita bagaimana meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan di Lampung. KMHDI diharapkan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas SDM di basis-basis kekuatannya,” pesannya kepada pengurus KMHDI.

​Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur serta terjaganya iklim keharmonisan antarumat beragama di Provinsi Lampung. Ia menyebut Lampung sebagai teladan dalam semangat kebhinekaan bagi daerah lain di Indonesia.

​”Provinsi yang dulu kita kenal dengan provinsi sejuta jalan berlubang, tapi hari ini kita sudah beberapa kali keliling dan astungkara, Pak Gubernur nampaknya begitu concern sekali untuk membangun infrastruktur di Provinsi Lampung,” ujar Wayan Darmawan.

​Lebih lanjut, Wayan menekankan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap umat Hindu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang pembangunan daerah yang inklusif.

“Saya berterima kasih, tentu masyarakat Lampung juga berterima kasih bahwa Pak Gubernur betul-betul membangun Lampung dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati,” tambahnya.

Acara pembukaan ini dihadiri pula oleh sejumlah Anggota DPR dan DPD RI, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Bupati Lampung Tengah serta tokoh nasional Anas Urbaningrum.

Kurangi Pengangguran, Strategi Terpadu Pemprov Lampung: Dari Pelatihan Kerja hingga Pengembangan Industri

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan strategis dan inovatif. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran oleh tim penilai pusat secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian kinerja pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap dokumen kebijakan, capaian kinerja, dan inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam paparannya, Marindo menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dari sisi bonus demografi, dengan jumlah penduduk mencapai 9,52 juta jiwa dan didominasi usia produktif sebesar 69,24 persen.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, serta struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas relatif rendah.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Meski mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, capaian ini masih lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera.

Namun demikian, persoalan mendasar masih terlihat pada dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen serta tingginya pengangguran lulusan SMA dan SMK yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029. Kebijakan tersebut meliputi transformasi ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja.

Salah satu program unggulan adalah “Desaku Maju” yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis desa dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2025, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran penanggulangan pengangguran sebesar Rp36,5 miliar atau 0,48 persen dari APBD.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perencanaan tenaga kerja. Melalui program pelatihan vokasi, sebanyak 928 peserta telah mendapatkan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, berbagai langkah konkret terus dilakukan, di antaranya penyelenggaraan bursa kerja, penguatan layanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan aplikasi informasi pasar kerja “SiGajah”.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta mendorong pembatasan pengiriman pekerja migran non-skill guna meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

Dalam aspek kolaborasi, Pemprov Lampung memperkuat sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta program pemerintah pusat. Salah satunya melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang hingga Februari 2026 telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan mampu menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota di Lampung.

Ke depan, strategi keberlanjutan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan perizinan investasi, pengembangan kawasan industri, dukungan kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai roadmap penciptaan lapangan kerja hingga 2029.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menekan angka pengangguran secara bertahap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Gubernur Dorong Akselerasi Kinerja dan Inovasi

Bandar Lampung —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

​Pelantikan ini mencakup 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, 3 Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026, dan 12 Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah.

​”Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah adalah bagian dari dinamika kehidupan organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier,” ujar Sekdaprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

​Gubernur Lampung menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi target pembangunan.

“Kehadiran saudara-saudara di posisi yang baru ini adalah untuk menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Provinsi Lampung, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

​Secara khusus, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diinstruksikan untuk bertransformasi menjadi pemecah masalah (problem solver). Gubernur berpesan agar pimpinan OPD tidak hanya terpaku pada laporan masalah, tetapi aktif menciptakan inovasi dan iklim kerja yang kondusif. Sementara itu, Pejabat Administrator dan Fungsional diminta untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui kompetensi teknis yang mumpuni.

​Adapun daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu :

1. ​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. ​Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. ​Ir. Yayan Ruchyansah, M.Si. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.
4. ​Slamet Riadi, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. ​Saipul, S.Sos., M.I.P. sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

​Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Ia berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung.

HUT ke-62 Lampung, Pemprov Tegaskan Komitmen Bangun Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan di Bumi Sai Bumi Ruwa Jurai. Wagub menegaskan bahwa peringatan usia ke-62 ini merupakan momentum untuk memperkuat arah masa depan Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.

“Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saat ini Lampung tumbuh menjadi lumbung pangan nasional dengan capaian ekonomi yang inklusif, tumbuh sebesar 5,28 persen melampaui rata-rata nasional,” ujar Wagub.

Wagub juga memaparkan sejumlah keberhasilan signifikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan yang mencapai satu digit (9,66%), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,98%, serta keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dengan angka inflasi terendah kedua secara nasional pada tahun 2025.

Selain capaian makro, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi Lampung In yang kini telah diunduh lebih dari 30.000 pengguna sebagai platform layanan publik yang responsif dan akuntabel.

Di tengah tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global, Wagub mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta untuk memperkuat kolaborasi.

“Tema ‘Membangun Bersama Lampungku Maju’ adalah pemicu bagi kita untuk bekerja lebih cerdas dan efisien demi mewujudkan Indonesia Emas,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Berikut adalah daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut :

1. Penghargaan Evaluator Internal SAKIP & Dukungan Digitalisasi :

• Inspektur Provinsi Lampung (Evaluator Internal SAKIP).
• Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung (Pembinaan Perencanaan & Pengukuran Kinerja).
• Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Pembinaan Pelaporan Kinerja).
• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung (Dukungan Digitalisasi SAKIP).

1. Penghargaan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025 :

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

1. Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025 :

• Dinas Sosial Provinsi Lampung.
• RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

1. Pegawai Penerima Penghargaan pada Unit Pelayanan Publik :

• Aryadi Saputra, S.Kom. (Dinas Sosial).
• Desy Yuanita, SKM., M.Kes. (RSUD Dr. H. Abdul Moeloek).
• Deden Hermawan, S.Kom. (Dinas Pendidikan & Kebudayaan).

1. Penyerahan Tali Asih KORPRI kepada Pensiunan :

• Ahmad Fauzi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
• Mudri Sucipto (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik).

Peringatan HUT ke-62, Lampung Catat Kinerja Pembangunan Positif di Berbagai Sektor

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung menjadi momentum untuk meneguhkan arah pembangunan menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi. Ia menyebut capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan fondasi yang harus terus diperkuat.

“Lampung harus berdiri sebagai provinsi yang maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi. Berbagai capaian yang kita raih hari ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak dan harus terus kita lanjutkan,” ujar Wagub Jihan Nurlela dalam rapat paripurna istinewa.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-62, kegiatan dilaksanakan di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, tokoh adat, hingga perwakilan masyarakat.

Acara diawali dengan tarian Sigeh Penguten oleh siswi SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dilanjutkan penampilan lagu daerah oleh Intan Putri, juara Kontes Dangdut Indonesia 2025 asal Provinsi Lampung. Berbagai pertunjukan budaya seperti Tari Tuah Payan Tuha serta pemutaran video kilas balik sejarah berdirinya Provinsi Lampung turut memeriahkan kegiatan.

Dalam paparannya, Wagub Jihan menyampaikan capaian pembangunan Lampung yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir berhasil ditekan hingga satu digit, yakni 9,66 persen pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat menjadi 73,98 poin dan masuk kategori tinggi.

Di bidang tata kelola, Pemprov Lampung meraih predikat Sangat Baik (BB) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menjadi provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pada sektor infrastruktur, sepanjang 2025 dilakukan perbaikan 52 ruas jalan provinsi sepanjang 66,2 kilometer dan 21 jembatan. Kondisi jalan mantap meningkat dari 78,81 persen menjadi 79,79 persen, sementara degradasi jalan berhasil ditekan.

Program pembangunan desa juga diperkuat melalui penyediaan 34 unit bed dryer di 34 desa untuk menekan kehilangan hasil panen, serta distribusi 500 pusat produksi pupuk hayati cair bagi 190.000 petani.

Di bidang pendidikan, pemerintah menghapus uang komite bagi siswa SMA/SMK, menargetkan angka putus sekolah nol persen, serta membuka akses kerja internasional melalui program kelas migran vokasi Jepang yang telah diikuti 93 sekolah.

Sementara di sektor kesehatan, pemerataan layanan terus ditingkatkan, termasuk melalui program cek kesehatan gratis yang menempatkan Lampung pada peringkat sembilan nasional.

Wagub Jihan juga menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional, seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah rakyat. Program tersebut bahkan telah menjangkau 2,8 juta penerima manfaat dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp12,1 triliun per tahun di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan Hak Kekayaan Intelektual arsitektur Menara Siger dari Anshori Djausal kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diterima Wakil Gubernur. Selain itu, Wagub Jihan juga menyerahkan penghargaan kepada lima kabupaten penerima 12 sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjalanan 62 tahun Lampung merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen untuk melanjutkan pembangunan daerah.

Menurutnya, Lampung telah berkembang dari daerah dengan berbagai keterbatasan menjadi provinsi yang cukup maju, dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan Lampung yang lebih maju,” ucap Giri.

Rapat paripurna ditutup dengan foto bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 62 tahun Provinsi Lampung.

Upacara Ziarah di TMP Warnai Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Ziarah pada Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan Provinsi Lampung, Selasa (31/03/2026).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi daerah dan bangsa.

Sekdaprov memimpin langsung ziarah rombongan yang diawali dengan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan.

Suasana penuh khidmat dan rasa hormat menyelimuti jalannya upacara. Momentum ini tidak hanya menjadi simbol penghargaan atas jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan dalam membangun Provinsi Lampung

Paripurna DPRD Lampung Tetapkan Rekomendasi LHP BPK, Fokus Perbaikan Kinerja dan Akuntabilitas Pemprov Lampung

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Senin (30/3/2026). Rapat ini berfokus pada pengesahan rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kinerja dan kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kehadiran Wagub Jihan menjadi wujud nyata komitmen dan sinergi eksekutif bersama legislatif dalam menindaklanjuti hasil evaluasi BPK RI. Pemprov Lampung menyambut baik berbagai masukan konstruktif yang diberikan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD guna memantapkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi tata kelola belanja daerah, ketahanan pangan, hingga kondisi kritis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama (LJU).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, secara resmi mengesahkan Keputusan DPRD mengenai tindak lanjut LHP BPK. DPRD Provinsi Lampung meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera menindaklanjuti temuan tersebut demi perbaikan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

“Kami ingin menyampaikan ke Pak Gubernur dan Bu Wagub beserta jajaran, bahwa kita mendukung dalam rangka good governance. Bagaimana perbaikan termasuk sistem MCP KPK” ujar Ketua DPRD saat memimpin rapat.

Sebagai mitra sejajar (equal partnership), Pemprov Lampung berkomitmen segera mengambil langkah taktis atas rekomendasi umum yang disampaikan oleh DPRD. Masukan strategis tersebut diposisikan bukan hanya sebagai langkah korektif, melainkan juga upaya preventif perbaikan sistemik di masa mendatang.

Berdasarkan laporan Pansus, Pemprov Lampung segera menindaklanjuti tujuh poin rekomendasi umum. Pertama, Pemprov akan membentuk tim tindak lanjut audit terpadu guna mempercepat penyelesaian temuan BPK. Kedua, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah akan ditingkatkan melalui pengawasan berbasis risiko.

Ketiga, Pemprov siap memperkuat kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah melalui program pelatihan dan sertifikasi. Keempat, Pemprov akan mempercepat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas serta ketepatan belanja pemerintah daerah.

Kelima, Pemprov Lampung akan secara tegas menagih pengembalian kerugian daerah kepada pihak ketiga dan menerapkan sanksi administrasi jika tidak terpenuhi. Keenam, guna merespons isu ketahanan pangan, pemerintah daerah segera menyusun regulasi tentang sistem informasi pangan dan gizi daerah yang terintegrasi.

Ketujuh, Pemprov akan melakukan restrukturisasi komprehensif pada BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU). Langkah penyehatan bisnis ini diharapkan mampu meningkatkan kembali kinerja perusahaan pelat merah tersebut dan menggenjot kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rekomendasi strategis dari dewan ini resmi berlaku sejak tanggal ditetapkan. Melalui sinergi yang terbangun harmonis ini, Pemprov Lampung optimistis percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai dapat berjalan semakin optimal.

Halal Bihalal 1447 H Pemprov Lampung, Gubernur Mirza Ajak Perkuat Sinergi dan Kepedulian kepada Masyarakat

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/03/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

“Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita dan menjadikan Ramadan sebagai makna dalam kehidupan kita ke depan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat capaian dan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ia menilai, nilai-nilai seperti disiplin, pengendalian diri, dan peningkatan ibadah harus tercermin dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika selama Ramadan kita mampu menahan diri, maka dalam bekerja kita juga harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Disiplin yang dilatih selama Ramadan harus terus dijaga, terutama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, serta mengambil keputusan secara adil merupakan bentuk ibadah yang sesungguhnya. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan berbagi yang telah terbangun selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kerja sama yang solid.

“Kita harus menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Pemerintah harus menjadi satu tim yang solid, bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga berjuang bersama untuk rakyat Lampung,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling peduli dan mampu hadir dalam setiap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, integritas, empati, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan ASN.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, BIN dan instansi vertikal lainnya atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan hingga arus mudik Lebaran. Ia menilai, peran seluruh pihak tersebut telah memastikan masyarakat Lampung dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan hadiah umrah kepada ASN yang berhasil khatam Al-Qur’an lebih dari lima kali selama bulan Ramadan.

Kegiatan Halal Bihalal ini turut menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah dan diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Konsisten Jaga Akuntabilitas, Pemprov Lampung Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pemerintah daerah pertama di wilayah Provinsi Lampung yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, bertempat di Ruang Pahawang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).

​Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan mandat undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun lebih dari itu, Gubernur menegaskan bahwa laporan ini adalah manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.

​”Bagi kami ini sebenarnya bukan sekadar aturan, tapi ya juga ini adalah kewajiban. Ini adalah bentuk lebih kepada bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, dan tentunya kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa setiap setiap anggaran yang digunakan tahun kemarin ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan jelas,” tegas Gubernur.

​Gubernur juga memberikan apresiasi kepada jajaran Inspektorat dan tim penyusun yang telah bekerja keras memastikan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut akurat dan melalui proses review yang ketat. Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada integritas proses di belakangnya.

​”Laporan yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tapi juga kejujuran dan proses di balik prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

​Menghadapi tantangan pembangunan dan ekspektasi masyarakat yang kian meningkat, Gubernur meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersikap kooperatif selama masa audit berlangsung. Hal ini dilakukan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar kepatuhan keuangan daerah.

​”Kami terbuka, intinya kami melihat BPK bukan hanya memeriksa kami, tapi kami butuh masukan, koreksi, dan perbaikan ke depan bagi kami. Ini adalah usaha kami untuk memperbaiki proses pemerintahan itu sendiri,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ia menambahkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, batas akhir penyerahan adalah 31 Maret, namun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menyerahkannya satu hari lebih cepat.

​”Dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pemda pertama yang menyampaikan LKPD 2025 adalah Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Nugroho Heru Wibowo.

Ia juga menyoroti prestasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut hingga tahun 2024.

Nugroho optimis capaian tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain masalah opini, BPK mencatat adanya tren positif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

​”Untuk per Desember 2024 itu 75,41%. Dan untuk per Desember 2025 menjadi 79,84%. Ada peningkatan sebesar 4,4%. Kami mengapresiasi adanya peningkatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap Nugroho.

Gubernur Mirza Dorong Sinergi Warga Lampung di Perantauan untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya sinergi seluruh masyarakat, khususnya warga Lampung di perantauan dan pemerintah daerah sebagai kekuatan baru dalam mendorong percepatan pembangunan Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Halal Bihalal Idulfitri 1447 H bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK-PLP) di Mahan Agung, Minggu (29/03/2026).

Gubernur menyatakan bahwa momentum ini merupakan titik kumpul perdana bagi putra-putri terbaik Lampung di perantauan untuk kembali berkontribusi bagi tanah kelahiran. Gubernur menekankan bahwa kekuatan ekonomi Lampung ada pada sektor pertanian yang menghidupi jutaan jiwa.

Di era Pemerintahan saat ini, harga komoditas unggulan seperti singkong mulai terjaga dan memberikan dampak nyata pada daya beli masyarakat.

“Kita punya potensi luar biasa di sektor pangan dan energi. Ke depan, kita dorong hilirisasi industri agar nilai tambah tetap di Lampung. Saya mengajak seluruh elemen untuk meninggalkan pengkotak-kotakan. Yang kita butuhkan adalah menyatukan semangat profesional untuk membangun Lampung yang lebih hebat,” ujar Gubernur.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam penyampaiannya memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur yang mampu menjaga stabilitas daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal harga komoditas petani Lampung.

“Tahun ini kita fokus melayani masyarakat bawah, termasuk para peternak. Kita pastikan kebijakan seperti penghentian impor singkong tetap berjalan agar harga di tingkat petani terus membaik,” tegas Menko Pangan.

Sektor pariwisata juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Tokoh Nasional asal Lampung yang juga mantan Wakil Menteri Pertanian, Sapta Nirwandar, memaparkan keindahan Lampung yang disebutnya sebagai destinasi spektakuler kelas dunia.

Ia mencontohkan daya tarik Gunung Krakatau, Way Kambas, hingga ombak Tanjung Setia sebagai aset global.

“Pariwisata adalah mesin ekonomi tercepat. Jika kita kelola dengan ekosistem sustainable tourism, ini akan mendatangkan investasi besar dan membuka lapangan kerja luas bagi warga lokal,” jelasnya.

Sementara itu, Tokoh Nasional Aburizal Bakrie mengajak seluruh anggota FK-PLP untuk mempererat tali persaudaraan sebagai modal pembangunan. Ia menekankan bahwa persatuan tokoh-tokoh Lampung di Jakarta maupun daerah lain harus menjadi motor penggerak bagi kemajuan Sumatera Bagian Selatan.

“Saya gembira kita bisa berkumpul. Dengan persaudaraan yang erat, kita buktikan bahwa Lampung punya sumbangan besar bagi pembangunan bangsa,” kata tokoh senior yang akrab disapa Pak Ical ini.

Ketua Dewan Penasehat FK-PLP, Tursandi Alwi, mewakili seluruh pengurus pusat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi Lampung, Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud cinta diaspora terhadap Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Terima kasih kepada Pak Gubernur dan Ibu yang telah memungkinkan terselenggaranya silaturahmi ini dengan penuh rasa kekeluargaan,” ungkapnya.

Acara yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan ramah tamah yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, para menteri asal Lampung, serta ratusan anggota FK-PLP yang berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya.